Potensi "kemunduran" yang dapat terjadi ketika e-Government mulai diterapkan dan semakin kompleks, masyarakat akan semakin dituntut untuk berinteraksi secara elektronik dengan pemerintah dalam skala yang lebih besar, yang berpotensi semakin mereduksi sisi privasi masyarakat sebab pemerintah semakin lama akan menggali informasi yang lebih banyak.
Sebelumnya :
+ Bagian 1
Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah yang semakin meningkat, dapat memberikan baik pengalaman yang positif dan juga negatif. Perangkap lain (dalam hal implementasi e-Government) yang berkaitan khusus bagi pemantauan keuangan yang meliputi potensi biaya tinggi yang dikeluarkan untuk investasi yang hanya memberikan nilai kembali yang kecil , kurangnya akses bagi kelompok-kelompok rakyat miskin, dan kesan transparansi yang palsu bahwa pemerintah mengontrol informasi.
E-Governance
E-government sebuah terminologi yang lebih mengacu pada keragaman dan elektroniksasi pengoperasian bermacam front-office dan back-office yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga beroperasi secara benar dan sistemik.
Ada sebuah istilah yang lebih luas daripada e-Government, yaitu e-Governance yang mengacu kepada sebuah proses yang lebih luas, membawa transformasi korespondensi atau interaksi di dalam masyarakat. Pippa Norris, McGuire Lecturer untuk studi Comparative Politics di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, mendeskripsikan pebedaan dalam cara pandang yang dianut oleh kelompok optimistis dan pesimistis dalam implementasi e-Government :
“Cyber-optimists are hopeful that the development of interactive services, new channels ofc ommunication, and efficiency gains from digital technologies will contribute towards the revitalisation of the role of government executives inrepresentative democracies, facilitating communication between citizen and the state. In contrast,
cyber-pessimists express doubts about the capacity of governments to adapt to the new environment,stressing that it is naïve to expect technology to transform government departments as organisations that are inherently conservative, hierarchical and bureaucratic.”
" Cyber-optimistis berharap penuh bahwa perkembangan layanan-layanan interaktif, saluran-saluran komunikasi baru, dan efisiensi yang diperoleh melalui teknologi-teknologi digital akan berkontribusi langsung terhadap revitalisasi peran eksekutif-eksekutif pemerintah yang tak mencerminkan demokrasi, memfasilitasi komunikasi antara rakyat dan negara. Sebaliknya Cyber-pesimistis mengekspreiskan berbagai keraguannya terhadap kapasitas pemerintah-pemerintah untuk mengadaptasi lingkungan baru, kelompok pesimistis dalalam hal ini menekankan : adalah naif mengharapkan teknologi untuk mentransformasi departemen-departemen pemerintah sebagai organisasi-organisasi yang pada dasarnya konservastif, bersifat hirarki dan birokratik.
Bagi para pelakasana kebijakan, kedua pandangan yang saling bertolak belakang ini tak memberikan sebuah pertolongan sedikitpun. Namun demikian, Norris menawarkan sebuah janji yaitu ICT yang efektif yang didasarkan pada good governance :
“If practitioners bear in mind the factors of inclusiveness, equity, democratic accountability,transparency, civic engagement and other values embedded in the notion of ‘good governance’ to provide a substantial ethical grounding for e-government, it is possible to devise and implement a series of interventions involving ICTs that help address… key challenges facing governments in developing nations today.”
"Jika pelaku-pelaku kebijakan memahami dalam pikirannya bahwa faktor-faktor; inklusifitas, kesetaraan, akuntabilitas demokratik, transparansi, keterlibatan masyarakat dan nilai-nilai lainnya yang dilekatkan pada istilah "good governance" untuk membentuk sebuah dasar sustansi bagi e-Government, maka menjadi hal yang mungkin untuk merancang dan melaksanakan serangkaian intervensi-intervensi pelibatan ICT yang membantu menyelesaikan...tantangan-tantangan utama yang dihadapi pemerintah-pemerintah di negara-negara berkembang saat ini."
Jadi e-Government yang baik dapat dikatakan dapat ditemukan di dalam e-Governance yang baik. Akan tetapi konversinya atau e-Governance yang baik ditemukan di dalam e-Government yang baik juga benar, sebab e-Government yang baik juga berkontribusi dalam mewujudkan e-Governance yang baik.
Sebuah Asesmen Interim
~bersambung~
Sumber Utama : United Nations E-Government Survey 2010 : Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis, Bab II Roles for e-government in financial regulation and monitoring
(Martin Simamora)
Banyak pemerintah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam merespon krisis finansial global. Teknologi-teknologi e-Government memiliki potensi untuk mendukung baik proses-proses dan perdebatan yang menyertai pembuatan kebijakan yang kreatif. Isu yang paling kritikal saat ini adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan di dalam sistem keuangan yang lemah dan respon pemerintah yang sejauh ini terbukti tak dapat dipercaya.
Namun demikian, tak seorang pun yang tahu, upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan. Hal yang paling mungkin dapat dilakukan saat ini hanyalah memperbaiki sistem keuangan secara keseluruhan, yang idealnya adalah sebuah sistem dengan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk regulasi dan pemantauan keuangan.
Dalam dua analogi sejarah ; Great Depression (Depresi Besar) dan Krisis Finansial 
Asia, teknologi baru ditambahkan dalam formasi kapital menyertai berbagai upaya pemerintah yang memiliki peran-peran tertentu dalam rangkaian tahapan pemulihan. Perbandingan dua peristiwa bersejarah ini mendemonstrasikan apa kira-kira penyebab-penyebab krisis-krisis keuangan di masa lalu dan saat ini, serta pola-pola situasi dan perilaku yang muncul.
Lebih jauh lagi, perbandingan ini memberikan informasi kepada diskusi-diskusi mengenai perang teknologi baru dan terutama teknologi yang berperan penting bagi pemerintah saat masa pemulihan (seperti pembangunan listrik di daerah pedesaan di tahun 1930).
Mengacu kepada pengalaman negara-negara Asia belakangan ini, pemerintah telah menjadikan ICT, yang meyediakan tulang punggung teknologi e-Government untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Resiko-Resiko dan Keuntungan-Keuntungan E-Government
E-Government memainkan peran yang sangat besar dalam reformasi sistem regulator finansial. Reformasi semacam ini harus diarahkan untuk mempromosikan transparansi, integeritas dan efisiensi sektor finansial dan semua sektor yang terkait.
Inilah hal terbaik yang dapat diberikan oleh e-Government, sejauh para pelakunya memiliki pemahaman yang utuh dan benar dalam mengimplementasikan berbagai sasaran. E-Government membawa keuntungan tambahan dalam hal mampu memberikan dampak output yang "real time".
Hampir semua e-Government menyatu dalam ICT yang menghubungkan lebih banyak orang ke sumber-sumber informasi pasar dan produk yang luas dan dalam.
Memperhatikan jumlah kepesertaan di hipotek rumah , misalnya: pemilik rumah, bank komersial , tabungan dan asosiasi pinjaman, bank investasi dan penerbit efek lain beragun aset, penyetor (purveyors) kewajiban utang yang dijamin dan kredit default swap, pemberi pinjaman hipotek, broker, servicers, wali, lembaga pemeringkat kredit, perusahaan asuransi , investor (termasuk hedge fund, dana pensiun , sovereign wealth funds dan mutual funds), regulator, pemerintah yang disponsori perusahaan, dan politisi dan konstituen mereka. jumlah lembaga keuangan dan investor yang masuk sektor ini meningkat sebagai hasil dari sekuritisasi yang mendalam setelah tahun 1980-an dan pencabutan Glass-Steagall Act pada tahun 1999. Pada saat yang sama, peningkatan kompleksitas desain produk mendorong pertambahan jumlah konsumen yang belum dapat mengakses hipotek tradisional.
Seiring meningkatnya jumlah koneksi, maka sektor finansial juga semakin canggih. Meningkatnya "keluasan" dapat dilihat dalam disain produk-produk finansial yang semakin lama semakin canggih, yang didasarkan pada model-model mate-matika.
Produk-produk derivatif didisain sebagai portofolio-portofolio yang dibentuk dari sumber-sumber yang berbeda dan termasuk didalamnya securitis yang multi-layer. Dalam hal ini sekuritisasi telah meninggalkan hubungan tradisional antara pemberi pinjaman dan peminjam.
Lompat maju kedepan yang dipenuhi dengan berbagai terminologi kompleksitas baik dalam hal kedalaman dan keluasan sektor finansial telah menciptakan kondisi-kondisi ideal untuk menggunakan teknologi e-Government dalam menjalankan berbagai upaya pemecahan masalah. Namun Kehancuran hipotek baru-baru ini, dalam penyelesaiannya, baik pihak regulator dan penyedia produk melakukan cara penyelesaian yang berjauhan dengan cara yang diusung oleh e-Government.
Regulator-regulator lebih memilih menyelesaikan masalah dengan dasar kerahasiaan dan bukan memilih transparansi, masalah yang terkait dengan keterampilan dan kompetensi individu-individu dipercaya menghambat e-Government, dan masalah dengan ketakjelasan (opacity) dari produk baru keuangan derivatif itu sendiri. Dalam perspektif e-Government, semua faktor tersebut diatas menurunkan kinerja regulator-regulator.
~bersambung~
Sumber Utama : United Nations E-Government Survey 2010 : Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis, Bab II Roles for e-government in financial regulation and monitoring
(Martin Simamora)
Dua parlemen (Majelis rendah & Majelis tinggi) Swiss terlibat dalam debat alot berkait keinginan otoritas pajak Amerika Serikat untuk memiliki informasi 4.450 rekening bank UBS yang diduga oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai penghindar pajak (tax evaders), dan akhirnya pada Kamis (17/6/2010) lalu melalui pemungutan suara, otoritas pajak Swiss boleh menyerahkan info lengkap 4.450 rekening UBS. Pemerintah AS akan memberikan imunitas penuh terhadap bank terbesar Swiss tersebut dari berbagai tuntutan hukum yang dapat menghancurkan reputasinya.
Sebelumnya :
+ Bagian 1
+ Bagian 2
Pemungutan suara akan mendukung upaya Chief Executive UBS Oswald Gruebel untuk 
menempatkan "wealth manager" (UBS) terbesar kedua di dunia kembali ke jalurnya. Majelis rendah telah memilih untuk mendukung kesepakatan itu pada hari Selasa tetapi menginginkan sebuah referendum yang akan menunda pertukaran informasi yang telah dijadwalkan dalam perjanjian pajak. Dan kemarin, keinginan melakukan referendum telah dibatalkan.
Kejelasan politik sangat penting bagi UBS, yang menderita kerugian besar karena eksodusnya klien-klien super kaya meskipun ada kesepakatan tahun lalu yang akan mengakibatkan ancaman hukum hukum jika Swiss gagal untuk memenuhi janjinya terhadap UBS. 'UBS pada akhirnya pasti akan lolos dari situasi pelik ini dan akan kembali kokoh dalam bisnis manajemen kekayaan, "kata analis Rainer Sarasin Skierka kepada Reuters.
"Persetujuan yang diberikan oleh Parlemen Swiss berarti tak ada dasar apapun bagi UBS untuk menutup pengungkapan data klien UBS," ungkap Menteri Kehakiman Swiss. Terhadap keputusan pemerintah ini, UBS menyambut baik.
Administrator pajak Swiss kini sedang mengupayakan untuk menyerahkan data lengkap pemegang rekening tepat pada waktunya. Kementerian Luar Negeri Swiss menambahkan, 
500 nama klien UBS telah diungkapkan kepada pemerintah Amerika Serikat dengan sepersetujuan semua klien bank.
"Melanjutkan keputusan yang dibuat oleh parlemen Swiss, rincian sekitar 1.200 kasus dapat diungkapkan kepada pemerintah Amerika Serikat, menandakan bahwa 1.800 kasus lainnya akan segera menyusul untuk diungkapkan. "Hampir semua kasus yang tersisa--kira-kira 1.450--kini telah diproses, sehingga semua upaya bantuan untuk memenuhi semua ketentuan dalam kesepakatan pajak kini sedang berproses.
~bersambung~
(Martin Simamora | telegraph.co.uk)
Oman memiliki sebuah sistem informasi kesehatan bernama Al-Shifa yang dikembangkan sendiri oleh Kementerian Kesehatan untuk mengelola data pasien secara moderen. Sementara Bahrain mengokohkan keandalan implementasi e-Government dengan mengembangkan Enterprise Archetecture Framework di tingkat nasional.
Sebelumnya :
+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3
+ Bagian 4
+ Bagian 5
Kawasan Asia Barat
Pemenang I : Oman
Inisiatif :692 - Hospital Information System
Institusi : Ministry of Health
Aplikasi e-Health yang disebut Al-Shifa merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Al-Shifa dirancang berdasarkan konsultasi dan kolaborasi antara pengembang-pengembang aplikasi di Kementerian Kesehatan dengan para end users (staf medis), dan dengan mengadopsi penerapan berbagai fasilitas kesehatan terkenal di seluruh dunia, yang sesuai dengan lingkungan operasi Oman.
Sistem ini melakukan audit alur rekaman-rekaman informasi sebelumnya untuk melakukan perubahan-perubahan, membuat detail-detail semua perubahan, dan detail pengguna yang melakukan perubahan-perubahan, serta tanggal dan waktu perubahan.
Sistem ini sangat membatu kecepatan dalam pemrosesan data pasien dan memberikan perlindungan dan keamanan data agar tak hilang, data pasien juga akan tersaji dalam format yang lebih sesuai sehingga dapat menginformasi rekam medis yang profesional. Untuk memahami situasi kesehatan pasien dan menentukan jenis tindakan medis sangat membutuhkan waktu untuk memperoleh data pasien yang lengkap, dan berkat sistem Al-Shifa dapat menghemat waktu hingga 60% untuk melacak dokter atau perawat terakhir yang merawat sehingga tindakan medis untuk klarifikasi sehingga tidakan medis terhadap pasien dilakukan sebagai sebuah kesinambungan.
Pemenang II : Bahrain
Inisiatif : 741- National Enterprise Architecture Framework
Institusi : eGovernment Authority, Kingdom of Bahrain
Otoritas e-Government telah menjalankan sebuah inisiatif untuk mendisain Enterprise Architecture Framework di level nasional (NEAF) sebagai sebuah model percontohan untuk mempelajari peran lingkungan lingkungan arsitektural sektor publik.
NEAF terdiri dari :
(1) Refrensi Arsitektur
(2) Standards & Best Practices
(3) Pedoman-pedoman dan kebijakan-kebijakan yang mengatur penatalaksanaan dan kepatuhan rutinitas yang harus dilakukan oleh setiap kementerian/instansi.
Disain Enterprise Architecture adalah sebuah fase pendekatan yang meliputi ; baseline architecture (AS-IS), target architecture (To-Be), gap analysis dan terakhir implementasi rodmap dan rencana migrasi.
(Martin Simamora | UNPAN)
Negeri mungil di Baltik Estonia saat ini gencar mengekspor teknologi dan keahlian e-Government ke seluruh dunia. Saat ini Estonia sedang mempersiapkan proyek-proyek hibah e-Government baru untuk Palestina, serta ekspor ke Afghanistan dan juga Haiti. Setidaknya 40 negara telah menikmati teknologi e-Government buatan negeri mungil ini. Luar biasa!
Estonia yang berpenduduk hanya 1,3 juta jiwa hingga kini telah mengekspor teknologi e-Government ke 40 negara seperti negara-negara eks komunis ; Armenia, Georgia dan Moldova yang telah mengimplementasikan pemerintahan dan layanan publik berbasis internet, serta layanan-layan lainnya yang diterapkan di Estonia selama bertahun-tahun.
Perdana Menteri Estonia, Andrus Ansip disitat insing.com berujar :"Adalah hal yang 
umum di Estonia menggunakan solusi-solusi berbasis internet di semua level pemerintah baik di pusat, daerah dan juga di sektor bisnis, jelasnya sembari menjelaskan meja di ruang oval kabinet yang dilengkapi dengan laptop baru, kepada para jurnalis asing.
"Berkat sistem e-Government proses pembuatan keputusan menjadi lebih transparan. Hanya dalam beberapa menit setelah keputusan diambil, semua rakyat di Estonia di seluruh dunia dapat megetahuinya," ungkap Ansip.
Penggunaan kartu identitas elektronik di Estonia membuat rakyatnya memiliki akses 
virtual ke semua layanan pemerintah melalui internet melalui web portal www.eesti.ee, termasuk e-Voting untuk pemilihan di tingkat nasional dan daerah, serta untuk kepentingan rekaman medis dan kepolisian.
Sebanyak 92% pembayar pajak di estonia mengisi data pendapatan 2009 melalui internet, sementara 79% rakyatnya berinteraksi dengan bank secara online sedikitnya satu kali seminggu, sebagaimana ditunjukan data statistik resmi.
Sejak berakhirnya pemerintahan Soviet pada 1991, bangsa kecil ini memilih untuk sesegera mungkin menggunakan teknologi tinggi dan mendapat julukan "E-Stonia".
Estonia yang pada 2004 lalu bergabung dengan NATO, sangat yakin untuk mengekspor keunggulan teknologi e-Government yang kerap dikaitkan dengan transparansi ke seluruh dunia dengan tujuan khusus ke negara-negara yang sedang mengembangkan demokrasinya.
Di pucuk pimpinan adalah Akademi Tallinn-berbasis e-Governance (www.ega.ee).
Akademi Tallinn dibentuk pada 2002 oleh pemerintah Estonia,United Nations Development Programme dan Open Society Institute. Merupakan badan non pemerintah, non profit berfokus pada penciptaan dan transfer pengetahuan Estonia di bidang e-Governance, e-democracy dan pengembangan masyarakat sipil.
Akademi Tallin belum lama ini telah mengumumkan akan membantu parlemen Afghanista membuat dan mengimplementasikan sebuah sistem e-Voting moderen dan juga terlibat dalam membangun e-Government di teritori Palestina.
Sejak 2008, Estonia telah mengalokasikan lebih dari 5 juta kroons (320,000 euro, 390,000 dolar) untuk kepentingan proyek-proyek e-Government di Palestina, memperkenalkan perlengkapan IT ke otoritas pusat, layanan-layan pemerintah berbasis e-services bagi rakyat Palestina sebagai e-solutions untuk sistem pendidikan dan kepolisian.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al-Malki menyatakan:"Kami sangat berteimakasih 
atas bantuan Estonia kepada Palestina. Estonia memiliki suskses e-Government yang nyata dan kami berharap kelak suatu saat akan sesukses Estonia di kawasan Timur Tengah, ujarnya saat melakukan kunjungan ke Estonia baru-baru ini.
Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Paet menyatakan kepada AFP :"Pengalaman Estonia telah menunjukan bahwa implementasi teknologi IT membantu meningkatkan keterbukaan pemerintah dan mempromosikan reformasi-reformasi yang lebih baik, dan kami sangat berbahagia bila dapat membagikan pengalaman terbaik kami kepada negara-negara lain,"ujarnya.
(Martin Simamora)
Italia berupaya membangun fondasi keterbukaan 
pemerintah dengan memosisikan para pelajar sebagai partisipan aktif dalam berbagai proses pembuatan kebijakan publik di tingkat parlemen daerah. Pemerintah Brasil memiliki model pembangunan regional yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mewujudkan semua target MDGs. Jepang berhasil memperagakan kemitraan yang kuat dengan sektor swasta sehingga layanan publik mendapatkan dukungan teknologi terkini, pengetahuan dan pengalaman dari sektor swasta.
Sebelumnya :
+ Bagian 1
+ Bagian 2
+ Bagian 3
+ Bagian 4
Kawasan Eropa dan Amerika Utara
Pemenang I : Italia
Inisiatif : 642- Youth in Law Hall, (Ragazi in Aula)
Institusi : Regione Piemonte-Consiglio Regionale del Piemonte
Inisiatif ini didasarkan pada sebuah konsep : "Open Government". Konsep ini memberikan ruang kepada para siswa tingkat menengah beserta para guru untuk terlibat dalam sesi-sesi perancangan pembuatan undang-undang di dewan regional dan untuk mengalami secara pribadi bagaimana proses-proses pembuatan keputusan tersebut berlangsung di dewan legislatif lokal.
Tujuan utama program ini untuk mengkomunikasikan kepada generasi muda betapa pentingnya dan perlunya untuk menyuarakan dan menyalurkan ide-ide mereka kepada pemerintah, dan melakukannya dalam sebuah perilaku yang tepat, mengacu kepada regulasi-regulasi yang mengatur hal ini.
Sejak permulaan program ini, tahun 1998, sebanyak 200 murid sekolah tingkat menengah telah berpartisipasi dan 550 rancangan undang-undang/regulasi telah dihasilkan. Beberapa perundang-undangan yang diajukan oleh para murid telah dibahas di tingkat Parlemen Regional.
Salah satu contoh rancangan undang-undang yang telah disetujui menjadi undang-undang regional adalah Sundial Valorification, dan hal ini berpotensi memberikan dampak terhadap partisipasi demokrasi. Biaya yang diperlukan untuk menjalankan inisiatif ini relatif rendah jika dibandingkan dengan berbagai hasil positif yang tercipta.
Kawasan Amerika Latin dan Karibia
Pemenang I : Brasil
Inisiatif : 680-Support Programme for Integrated and Sustainable Development of the Protected Environment Zone, Pratigi (Programa de Apoyo al Desarrollo Integrado y Sostenible del APA del Pratigi) Institusi : Guardia da APA do Pratigi-Organización de la Sociedad Civil de Interés Público, Califica
Pada tahun 2000 pemerintah negara bagian Bahia dan pemerintah federal menjalankan inisiatif model pembangunan regional yang berkelanjutan dan terintegrasi yang didasarkan pada pemerintahan yang partisipatif dan bertujuan untuk mencapai semua target yang terkandung di dalam Millenium Development Goals.
Model pembangunan terintegrasi didisain untuk menciptakan mekanisme-mekanisme baru pembuatan keputusan yang partisipatif yang berfokus pada manusia, sosial, pembangunan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah Bajo Selatan untuk mewujudkan integrasi sosial ekonomi bagi masyarakat yang termarjinalisasi.
Inisiatif ini berdampak cepat terutama pada aspek yang tangible untuk memberantas kemiskinan dan pengucilan sosial, terutama fokus pada desentralisasi mekanisme-mekanisme pembuatan keputusan, kemitraan pemerintah dengan swasta dan membuat kerangka hukum baru yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Kawasan Asia Barat
Pemenang I : Libanon
Inisiatif : 770- A new Management Approach to Parliamentary Elections in Lebanon
Institusi : Lebanese Ministry of Interior and Municipalities
Implementasi pendekatan-pendekatan manajemen baru yang diadopsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum menyebabkan Ministry Interior and Municipalities (MOIM) berhasil meraih sejumlah keberhasilan yang meningkatkan standar pelaksanaan berbagai pemilihan umum di masa mendatang.
Kesuksesan-kesuksesan yang berhasil dicapai dapat diklasifikasikan ke dalam 4 hal utama :
(1) Mampu mengelola secara efektif berbagai perubahan yang diharuskan oleh undang-undang pemilihan umum yang baru
(2) Mengimplementasikan reformasi-reformasi administratif yang mendukung pelaksanaan berbagai fungsi
(3) Dalam hal reformasi, juga mencakup pembuatan keputusan oleh masyarakat
(4) Transformasi citra MOIM, dari administrasi publik yang jauh dari masyarakat menjadi entitas lebih interaktif dan responsif, serta menyampaikan informasi yang luas kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Kategori 4 : Advancing Knowledge Management in Government
Kawasan Asia dan Pasifik
Pemenang I : Australia
Inisiatif : 670-Knowledge Network
Institusi : National Blood Authority
Melalui inisiatif jaringan pengetahuan, National Blood Authority (NBA) telah berhasil menjaga ketersediaan yang cukup atas suplai; darah, plasma dan produk-produk olahan lainnya yang memenuhi standar klinikal 100% sejak tahun 2003.
Sejak pelaksanaan inisiatif ini, NBA tak pernah lagi mengalami kehabisan pasokan darah. Keberadaan jaringan memampukan NBA untuk melakukan analisa-analisa resiko dan strategi mitigasi resiko yang lebih dapat diandalkan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap bagaimana produk-produk tersebut digunakan, rantai suplai dan pembuatan produk.
Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan asesmen yang terinci, inisiatif ini berhasil mengatasi berbagai masalah dalam menghasilkan suplai-suplai produk darah yang aman dan terjangkau yang dapat dipercaya dan tepat, melalui implementasi strategi kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan pasokan darah berkualitas tinggi yang aman bagi masyarakat, dengan harga yang layak untuk produk-produk darah yang sangat berkualitas.
Pemenang II : Jepang
Inisiatif : 820-Innovation "SAGA" Project
Institusi : Pemerintah Perfektur Saga
Sejak tahun 2007, inisiatif ini telah menciptkan sebuah platform berbagi pengetahuan dimana adminsitrasi pemerintah mendemonstrasikan kebutuhan-kebutuhan sosial baru pada sektor pemerintah dan menawarkan sebuah area eksperimen, di dalam pemerintah, dimana perusahaan-perusahaan swasta menawarkan teknologi-teknologi terkini dan "know-how" untuk merespon kebutuhan-kebutuhan sosial baru.
Dalam hal ini, sektor pemerintah dan swasta saling berbagi pengetahuan yang dimilikinya. Pemerintah Perfektur Saga telah mengembangkan tiga inovasi yang diciptakan bersama dengan perusahaan-perusahaan swasta, yaitu:
(1) Penciptaan solusi-solusi baru dengan teknologi-teknologi terkini terutama dengan ICT
(2) Penciptaan peluang-peluang bisnis baru bagi perusahaan-perusahaan lokal berskala kecil dan menengah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan berkala nasional atau internasional dengan teknologi-teknologi tercanggih
(3) Penciptaan model-model kerja baru di sektor administrasi publik yang memperbaiki efektifitas pengoperasian di sektor pemerintah.
~bersambung~
(Martin Simamora | UNPAN)
