Pengumuman pemenang lelang E-KTP molor

From Plaza eGov

Pengumuman dan penetapan pemenang lelang proyek E-KTP ditunda lagi hingga awal Juni. Seharusnya, pengumuman dan penetapan lelang itu diumumkan pekan ini seiring berakhirnya masa sanggah. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Elvius Dailami mengakui molornya pengumuman dan penetapan pemenang lelang tersebut. "Kami akui memang agak molor tetapi saya yakin semuanya akan berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan," katanya, Kamis (26/5).

Elvius beralasan, lambannya penetapan pemenang lelang ini lantaran adanya cuti bersama yang membuat semua jadwal menjadi berantakan. "Satu hari itu bernilai buat kami," tegasnya.

Saat ini panitia lelang sedang memproses proses penawaran harga. Menurutnya, penawaran harga itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat lantaran pertanggungjawabannya tinggi.

Dia mengatakan, panitia lelang harus mencek ke lapangan barang apa saja yang ditawarkan. Dia berjanji dalam beberapa hari lagi prosesnya akan tuntas.

Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal mengatakan, penundaan penetapan lelang ini jelas akan mengganggu jalannya penerapan E-KTP. Dia mencurigai, adanya ketidakjelasan anggaran E-KTP ini. Sebab, dia mengatakan ada anggaran senilai Rp 384 miliar yang diberikan ke daerah untuk pemutakhiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak digunakan dengan baik. "Bahkan ada kepala daerah yang mengatakan bahwa uang yang diberikan pemerintah sebagai uang yang dibagikan begitu saja,” tambahnya.

Penerapan E-KTP Molor

Penerapan Elektrik KTP (EKTP), yang direncanakan mulai Juni, molor sampai Agustus. Keterlambatan ini disebabkan perangkat pencetakan KTP tersebut belum turun dari pemerintah pusat.

Penyebab terlambatnya perangkat tersebut dari pusat ke kabupaten/kota seluruh Indonesia belum diketahui secara jelas. “Kami tidak tahu, tanya pusatlah kenapa terlambat pengiriman peralatan tersebut. Akibatnya,E-KTP diluncurkan Agustus mendatang,”ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Darussallam Pohan,kemarin.

Peralatan tersebut antara lain, webcam (untuk foto), pemindai tanda tangan, pemindai sidik jari, dan komputer. Peralatan ini nantinya akan didrop ke kecamatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menyediakan personel.Personel yang disiapkan adalah empat orang untuk satu kecamatan.

Namun, mereka akan menambah personel sesuai jumlah set peralatan yang dikirim pemerintah pusat ke masing-masing kecamatan. “Kami hanya siapkan personel saja dan tempat.Banyak personel tergantung peralatannya. Kalau dua set minimal enam orang satu kecamatan, kalau tiga sembilan orang. Personel nantinya akan dibina dan diambil dari pegawai. Untuk sementara pegawai kami di-BKOkan ke kecamatan,”tambahnya.

Tidak ada kendala mengenai tempat untuk memproses pembuatan E-KTP. Masing-masing kantor camat punya aula yang bisa dimanfaatkan. “Sarana tidak ada masalah. Aula kantor camat bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatannya,” katanya. Di Medan, warga wajib EKTP berjumlah 2.1 juta jiwa lebih. “Selesainya dua sampai tiga bulan karena seluruh Indonesia diproses.Setelah itu,selesai satu hari kalau hanya perpanjangan,” tegasnya.

Apabila E-KTP belum terbit dan KTP manual sudah mati, masyarakat tidak perlu panik. “Sebelum keluar E-KTP,maka KTP lama diperpanjang. Begitu keluar baru kami tarik yang lama.Tidak ada masalah,” pungkas pria yang pernah menjabat Camat Medan Denai ini. Sementara itu, Camat Medan Kota Irvan Siregar mengatakan, mereka siap men-erapkan E-KTP, bahkan menjadi pilot projectpengurusan dan pelayanan masyarakat di kantor camat.

Rencananya mereka akan menambah satu lantai kantor tersebut.Penambahan ruangan ini untuk para staf kecamatan. Ruang kerja staf sekarang bisa untuk pengurusan E-KTP dan urusan lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih dimudahkan.“Kami siap dan tidak ada masalah.Intinya kami terus berupaya meningkatkan dalam memberikan pelayanan, ”tandasnya.



Kontan  | Harian Seputar Indonesia