navy.gov.au |
Pemerintah China sebagaimana dilansir washingtontimes.com (20/8/2010) telah memerintahkan semua bank dan perusahaan-perusahaan utama di China untuk membatasi penggunaan teknologi keamanan komputer asal negara asing, ini adalah kebijakan dalam negeri China yang berpotensi memicu konflik perdagangan dengan Amerika Serikat dan juga Eropa sekaligus menambah ketegangan terkait teknologi kerahasiaan informasi sebagaimana yang sedang dialami oleh BlackBerry.
Pembatasan yang dilakukan oleh Beijing tak hanya didasarkan pada masalah keamanan nasional, namun juga konsisten dengan berbagai upaya raksasa ekonomi Asia dan dunia ini untuk mengembangkan industri-industri teknologi dengan melindunginya terhadap kompetisi dan tekanan dari pesaing-pesaing global untuk melakukan transfer pengetahuan.
Langkah dramatis China ini telah memunculkan reaksi tajam Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan membawa masalah ini ke World Trade Organization. Sebuah kelompok industri Amerika Serikat telah menuding langkah pemerintah China sebagai upaya untuk menutup pintu masuk kompetitor ke pasar China yang memang luar biasa besar.
Pemerintah China tak sekedar mengeluarkan kebijakan yang memukul banyak vendor besar ICT sebab pihak-pihak berwenang di China melakukan inspeksi ke perusahaan-perusahaan dan menerapkan pembatasan ini secara ketat, dan beberapa perusahaan diharuskan mengganti teknologi asing yang digunakan.
"Memang ini sepenuhnya masalah keamanan yang legitimate, tetapi China melakukannya terlampau jauh," ujar Steven Ko, seorang pengacara perdagangan di Firma Hukum Akin Gump di Washington."Anda tidak bisa serta merta mengatakan bahwa semua produk asing adalah ancaman terhadap keamanan nasional."
Washington dan Eropa yang memang menjadikan China sebagai target pemasaran yang sangat menjanjikan dan dapat memulihkan ekonomi negaranya, menginginkan Beijing untuk meninjau ulang rencana tersebut yang akan menjalankannya dalam spektrum yang luas termasuk industri-industri; minyak dan gas, perbankan, dan telkomunikasi.
Peraturan-peraturan yang diterapkan Beijing disebut Multi Level Protection Scheme atau MLPS sebagai upaya pemerintah untuk melindungi perusahaan-perusahaan teknologi pemula dengan mendukung mereka dalam pengadaan, mempromosikan standar-standar telepon selular dan mendorong perusahaan-perusahaan asing untuk mengungkapkan teknologi enkripsi yang digunakan.
The Hindu |
Pembatasan ekstrem yang dilakukan China membuat murka perusahaan-perusahaan asing dan menuding Beijing menekan mereka keluar dari industri-industri utama, melanggar komitmen-komitmen perdagangan bebas.
Pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah China juga meliputi network firewalls dan sistem-sistem identitas digital--pasar yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan barat seperti CISCO Systen Inc, Juniper Networks Inc dan perusahaan asal Taiwan, Trend Micro Inc.
Beijing telah mengumumkan pembatasan-pembatasan ini sejak 2007, dan sejak itu peihak-pihak berwenang dan inspektur swasta berlisensi pemerintah mulai mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk mewajibkan pelaksanaan pembatasan-pembatasan itu sejak tahun lalu.
"Kami telah meminta semua klien kami untuk melakukan penggantian dan mengingatkan mereka jika tak melakukannya tidak akan lolos inspeksi," ungkap seorang manajer di Guandong Information Security Industrial Base Co. Dia minta dipanggil sebagai Chen.
Chen menyatakan : kelompok-kelompok industri yang menjadi wewenang inspeksinya meliputi; lembaga-lembaga finansial, dan perusahaan-perusahaan milik negara.
Penggunaan teknologi keamanan asing telah mengalami penurunan tajam menagcu kepada kebijakan pemerintah 2008 yang tak pernah dipublikasikan, ungkap seorang manajer perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan inspeksi : Guangzhou Zhongbang Information Engineering Co, ungkapnya, yang minta dipanggil Ma.
Pemerintah tidak pernah mempublikasi kebijakan-kebijakan yang menyatakan bahwa produk-produk keamanan informasi yang ditujukan untuk sistem-sistem informasi yang classified harus dibangun dengan produk dalam negeri atau pengadaannya harus memprioritaskan produk-produk dalam negeri, ujar Ma.
"Bila China menerapkan MLPS sepenuhnya dan diterapkan meluas hingga ke sektor jaringan-jaringan komersial dan infrastruktur IT, maka akan berdampak signifikan terhadap penjualan perusahaan-perusahaan teknologi keamanan informasi Amerika Serikat," ujar seorang juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat, Richard Buangan, dalam respon tertulisnya.
Uni Eropa menghendaki penerapan kebijakan pemerintah China hanya pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan keamanan nasional, ungkap misi EU di Beijing dalam sebuah pernyataan.
article.wn.com |
Peraturan pembatasan yang dijalankan pemerintah Beijing menyatakan bahwa sistem-sistem komputer di perusahaan-perusahaan akan diklasifikasikan kedalam 5 tier yang menggambarkan tingkat sensitivitas. Teknologi keamanan di tiga tier tertinggi harus menggunakan produk teknologi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh warga China.
Sebelumnya ada inisiatif sejenis- bukan bagian dari MLPS, dimana pemerintah mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ingin menjual teknologi enkripsi dan keamananan lainnya, sejak Mei lalu diharuskan mengungkapkan bagaimana teknologi tersebut bekerja. Beijing sedianya ingin menerapkannya di semua penjualan di China,namun urung dilakukan akibat keberatan-keberatan yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Namun kini China nampaknya jauh lebih kuat dan siap untuk menjalankan kebijakan pembatasan yang terbilang ekstrem dan menggelisahkan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang berjuang memulihkan ekonominya.
(Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar