Inggris Akan Terapkan Green Label Pada Semua Produk

Pemerintah Inggris baru-baru ini telah meluncurkan sejumlah proposal pelabelan Hijau pada semua produk-produknya agar masyarakat mengetahui apakah produk-produk yang dibeli bersahabat dengan lingkungan dan menndukung usaha global untuk mengurangi pemburukan perubahan iklim.

Langkah pemerintah ini untuk memberikan jaminan agar klaim-klaim perusahaan yang menyatkan produknya bersahabat dengan lingkungan yang tertera pada label tidak menyesatkan publik pembeli.


Program labelisasi hijau akan menguatkan Panduan Klaim-klaim Produk yang Hijau yang akan menolong para pebisnis yang membuat pernyataan tanggung jawab industri terhadap lingkungan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami masyarakat secara mudah. Sebuah badan Konsultasi pun telah diluncurkan untuk membantu para konsumen mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa apa saja yang benar-benar bersahabat dengan lingkungan atau hijau.

Konsultasi akan memberikan informasi yang lebih baik dan membantu konsumen untuk memutuskan barang-barang mana saja yang layak dibeli. Pemerintah Inggris pun akan mengawasi pelaksanaannya untuk menjamin konsumsi listrik yang hijau pada produk-produk elektronik seperti; televisi, dan mesin-mesin cuci, memenuhi standar performa minimal dan produsen melabeli produk secara akurat atau sesuai dengan besar-kecil konsumi listriknya.

Menteri Lingkungan Hidup Inggris, Dan Norris dilansir dari LowCarbonEconomy.com menyatakan update pada Green Claim Guidance akan memudahkan masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat, yang melindungi lingkungan hidup dengan cara menghidarkan masyarakat dari info produk yang menyesatkan.


Penerapan Label Hijau menindaklanjuti kesepakatan 8 grup retail Inggris yang berkomitmen untuk tak lagi menjual produk-produk televisi yang boros listrik, sebuah langkah yang lebih cepat daripada Eropa yang baru akan memperkenalkan kebijkan serupa pada Juli 2012 mendatang.

(LowCarbonEconomy | Martin Simamora)

Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Besar (2) : Desak Negara-Negara lain Ratifikasi Cybercrime Treaty

Sebuah badan antarpemerintah yang mengawasi pelaksanaan satu-satunya perjanjian Cybercrime, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung upaya ratifikasi perjanjian ke lebih banyak negara. Apalagi PBB pada April mendatang akan menggelar congress on crime prevention and criminal justice di Salvador, Brazil pada tanggal 12-19 April 2010.

Seputar serangan Cyber Berskala Besar:
+ Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Besar (1)

Deputi Sekretaris Jenderal Council of Europe, Maud de Boer-Buquicchio, menyatakan para kriminal cyber tidak akan menunggu komunitas internasional merampungkan beberapa tahun lagi, bagaimana menciptakan sebuah mekanisme yang baru dan bagaimana melakukan perbaikan pada mekanisme yang sudah dimiliki," jelasnya saat memberikan pidato pembukaan Konfrensi Cybercrime yang diselenggrakan Council of Europe.

"Saya pikir kita akan memiliki kesempatan terbaik untuk sukses jika kita bersatu, jika semua instrumen internasional yang telah dapat bersatu, ujar de Boer. Semakin baik jika ada lebih banyak negara yang bergabung dalam upaya internasional maka peluangnya akan lebih baik dalam menghadapi berbagai tindak kriminal Cyber.

The Council of Europe terbentuk tahun 1949 untuk memantau berbagai isu hak asasi manusia di 47 negara anggotanya dan menjadi aktor utama pembentukan konvensi Cybercrime. Perjanjian Cybercrime telah membentuk sebuah dasar bagi penegakan hukum cyber secara global yang membutuhkan kehadiran perwakilan negara-negara anggota untuk terlibat dan membantu rangkaian investigasi yang berlangsung 24 jam sehari.


Dewan Eropa memulai perannya sejak memberikan bantuan kepada berbagai negara untuk membentu undang-undang kejahatan cyber yang efektif. Negara-negara dapat menandatangani perjanjian Cybercrime dan seketika perundang-undangan cyber suatu negara selaras dengan perjanjian cybercrime maka anggota legislatif negara tersebut dapat meratifikasinya dengan segera.

Hingga kini ada 27 negara yang telah meratifikasinya, dan terus akan bertambah namun perkembangannya terhitung lambat, namun demikian tercatat lebih dari 100 negara yang menjadikan Cybercrime treaty sebagai dasar reformasi hukum. Hal ini disebabkan prosedur legislasi yang memerlukan waktu sehingga untuk meratifikasinya tidak dapat dilakukan dengan segera.

Sejumlah negara semakin medekati proses ratifikasi seperti Afrika Selatan, ungkap Kepala Divisis Kejahatan Ekonomi Council of Europe, Alexander Seger yang juga menawarkan kepada banyak negara bantuan legal untuk mengembangkan berbagai produk hukum baru. Afrika adalah benua yang penting bagi kami, ujar Seger.

Konfrensi Cybercrime yang diselenggarakan Council of Europe di Strasbourg Kamis (25/10/2010), Perancis memiliki arti penting dan strategis. Hadir dalam konfrensi tersebut lebih dari 300 penegak hukum, kalangan industri dan pakar-pakar lainnya. Konfrensi juga mendiskusikan pengadaan pelatihan bagi para jaksa dan hakim untuk menguasai isu-isu e-Crimes, penyalahgunaan network, regulasi dan kerjasama penegakan hukum dengan berbagai organisasi penyelenggara internet.

(TechWorld.com | Martin Simamora)

CIO Forum Filipina Desak Pemerintahnya Tunjuk Pejabat CIO Pemerintah

CIO Forum Filipina sebuah organisasi yang beranggotakan semua Chief Information Officer yang ada di instansi pemerintah mendesak pemerintah untuk membentuk pos baru yaitu CIO Government yang bertanggung jawab melakukan koordinasi berbagai kebijakan IT dan membangun standar-standar untuk pelayanan publik.

CIO Forum dan afiliasinya CIO Forum Foundation (CIOFF) mengungkapkan hal ini dalam sebuah Media Briefing pada Kamis (25/3/2010) lalu, juga menyatakan posisi baru CIO Government dapat merubah cara pandang pemerintah terhadap teknologi dengan cara membawa agenda ICT kedalam kesadaran pemerintah.

Daniel Pabellon, Chairman CIOFF menyatakan, perancangan CIO Pemerintah dapat memperbesar fokus perhatian ICT sebagai sebuah strategi dan kerangka berpikir, ketimbang hanyaa sebagai instrumen otomatisasi, ujarnya sebagaimana dilansir ZDNetAsia.com (25/3)."Saat ini, berbagai instansi pemerintah memiliki ketua CIO masing-masing,"ujar Pabellon yang pernah menjabat sebagai kepala MIS pada National Economic Development Authority (Neda).

Kami ingin ada seseorang yang akan melakukan koordinasi dan mereplikasi keberhasilan ICT sebuah departemen ke departemen-departemen lainnya, dan menerapkannya di semua birokrasi untuk menghindari terjadinya pemborosan sumber daya.

Pabellon mengungkapkan bahwa saat ini ada ketua Commission on Information and Communications Technology (CICT) yang memiliki peran dan fungsi yang serupa dengan CIO Government, namun jelas tanggung jawab ketua CICT berbeda dengan CIO Government sebab seorang CIO Government memiliki cakupan kerja yang lebih luas.


Fakta yang menyedihkan, Filipina terbilang lambat di kawasan Asia Tenggara, sekalipun negeri ini adalah yang pertama yang memiliki National Computer Center (NCC) sejak tahun 1967 sebuah instansi pemerintah yang membidangi komputer. Sekalipun kita lebih cepat tiga tahun dibandingkan dengan Singapura tetapi faktanya kini kita ada dimana?Bahkan Filipina belum mengunakan ICT sebagai katalisator pembangunan, keluh Pabellon.

Presiden CIOF, Maria Esperanza Espin0 mengungkapkan bahwa posisi CIO Pemerintah dapat menolong penguasaan hakiki teknologi yaitu bukan sekedar komoditas tetapi memiliki fungsi manajemen."Kita membutuhkan seseorang yang dapat mempertajam kebijakan dan arahan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, jelas Espino yang juga menjabat sebagai CIO Badan yang mengoperasikan pelabuhan bebas Subic Bay Development Authority.

Seorang CIO Pemerintah harus mampu menciptakan sebuah agenda pembangunan kapasitas dengan menjalankannya sebagai sebuah haluan strategis dan tidak didalam sebuah proyek IT tunggal. Jika tidak, pemerintah hanya akan menjadi pengemis belas kasih para vendor sebab CIO Pemerintah tidak tahu bagaimana mengimplementasikan rencana-rencana pemerintah,ujarnya.

Apabila pemerintah Filipina bersungguh-sungguh membentuk pos CIO Pemerintah, Espino pun menganjurkan agar salah satu fungsi CIO Pemerintah melakukan kerjasama dengan Civil Service Comission untuk membangun standarisasi kemahiran tertinggi para pekerja IT di sektor publik.

Sementara itu IBM Filipina yang menjadi tuan rumah taklimat media (media briefing) menyatakan, pemerintah adalah satu-satunya entitas yang mampu memperbaiki cara menggunakan teknologi.

Posisi E-Government Filipina 2010 versi PBB

+ E-Government Index : 0.464
+ Online Service Index : 0.394
+ Infrastructure Index : 0.112
+ Human Capital Index : 0.888
+ E-Participation : 0.186
+ Website : www.gov.ph
+ Peringkat E-Government Global :78/184

(ZDNetAsia | Martin Simamora)

Progres ASEAN Economic Integration 2015 Capai 85%

ASEAN sejauh ini sudah membukukan skor kemajuan sebesar 85% pembentukan ASEAN Economic Community berdasarkan perhitungan kuantitatif "Scorecard" yang mengukur kemajuan pembentukan integrasi ekonomi Asean yang ditargetkan berlangsung pada tahun 2015 mendatang.

Integrasi Ekonomi Asean:

+ Akankah ASEAN Membentuk Mata Uang Tunggal?
+ Malaysia Tuan Rumah Finalisasi Asean Single Window
+ ASEAN Akselerasi Pembangunan ICT Menuju ASEAN Community 2015

Sekalipun capaian "Scorecard" tak mencapai 100% namun Asean berhasil mencapai 85%, ungkap Menteri Industri & Perdagangan Internasional Mustapa Mohamed beberapa waktu lalu sebagaimana dilansir People.com.cn dalam kesimpulan yang dibuat dalam Retreat ASEAN Economic Ministries (AEM) yang ke-16.

Mengacu kepada laporan terdahulu, para pejabat ASEAN menyatakan capaiannya baru mencapai 72%. Mustapa saat itu menyatakan ada kemajuan yang dicapai Asean dalam beberapa minggu terakhir, dan nampaknya tak akan ada kendala-kendala besar dan kegagalan untuk mencapai tujuan penciptaan integrasi ekonomi Asean.

Seluruh negara anggota Asean fokus kepada peran sentral ASEAN dan cara-cara yang dapat digunakan untuk mempromosikan ASEAN sebagai sebuah entitas tunggal, utamanya dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan ini. Mustapa menekankan pentingnya seluruh negara anggota ASEAN untuk mengikuti dan melaksanakan komitmen setiap negara sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

juga menyerukan kepada semua negara anggota ASEAN untuk mengadopsi peraturan-peraturan perdagangan baru, dimana masih ada kecenderungan pembatasan perdagangan sektor swasta sementara ASEAN pun mengusulkan kepada para menteri ASEAN untuk membentuk mekanisme perdagangan yang lebih terstruktural dan mediskusikan hambatan-hambatan non tarif.

ASEAN harus meningkatkan upaya dialog dengan mitra-mitra ASEAN yaitu; China, Korea Selatan, Jepang, India,Australia dan Selendia Baru untuk memperkokoh hubungan dagang. Hasil The 16th AEM Retreat yang disepakati oleh 10 negara anggota ASEAN akan dibawa ke ASEAN Economic Ministers Meeting ke-42 di Vietnam pada Agustus 2010 mendatang.

(People.com.cn | Martin Simamora)

Uni Eropa Peringatkan Iran Untuk Segera Menghentikan Blokade Siaran Satelit

Negara-negara anggota Uni Eropa menuntut pemerintah Iran untuk segera menghentikan blokade atau "jamming" siaran satelit dan penyensoran internet. Kini European Union sedang Menyiapkan sebuah pernyataan versi awal yang akan dibawa ke dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa yang akan berlangsung minggu depan.

Tuntutan yang akan diajukan oleh European Union memerintahkan Iran untuk menghentikan interferensi elektronik sesegera mungkin. Jika pemerintah tak memenuhi tuntutan tersebut maka sekutu-sekutu Eropa menyatakan akan menyiapkan tindakan balasan atas tindakan Iran melakukan Jamming.

Iran diketahui melakukan interferensi ke sejumlah frekuensi siaran antara lain; Radio Inggris BBC, Deutsche Welle Jerman, Operator Satelit Perancis Eutelsat yang mengakibatkan berhentinya siaran-siarannya. Tehran pun melakukan blokade Jaringan Berita VOA berbahasa Persia.

Rancangan EU Statement yang dikutip Plaza eGov dari www.1.voanews.com di Brussels pada Jumat (19/3/2010) tidak mengungkapkan bentuk-bentuk balasan yang mungkin akan dilakukan untuk melawan tindakan blokade signal yang dilakukan oleh Iran. Tetapi media-media Eropa melaporkan bahwa ada kemungkinan EU melakukan 2 taktik: larangan ekspor ke Iran untuk perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan Iran untuk melakukan intersepsi e-mail dan transmisi-transmisi telepon selular, atau sebuah keputusan untuk memblok berbagai siaran Iran yang yang direlai oleh satelit komunikasi Eutelsat.

Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyatakan Iran telah mencegah rakyatnya untuk mendengarkan dan melihat berita-berita yang dilaporkan sebagai anti pemerintah di Iran yang bermula sejak sengketa hasil pemilu ulang Presiden Mahmoud Ahmadinejad pada tahun lalu. Tindakan-tindakan interferensi elektronik yang dilakukan Tehran belakangan ini meningkat tajam tahun ini, berkaitan dengan sejumlah peristiwa peringatan Revolusi Islam yang berhasil menggulingkan kekuasaan monarki Iran lebih dari 30 tahun lalu.

Para pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa Iran telah melanggar ketentuan-ketentuan yang disetujuinya sebagai anggota Internastional Telecommunication Union, yang menyatakan semua negara anggota berkomitmen mendukung kebebasan bersiaran internasional. Keluhan-keluhan terhadap tindakan Iran telah dilaporkan ke markas besar ITU di Jenewa, tetapi sejauh ini ITU belum mangambil tindakan apapun.

(VOA | Martin Simamora)

Korea Selatan Memperketat Kemananan Transaksi Finansial Via Smartphone.

Para pejabat Pemerintah Korea Selatan berupaya keras menulis ulang semua peraturan internet di era maraknya fungsionalisasi smartphone yang semakin luas, namun nampaknya langkah yang dilakukan pemerintah mendapatkan sejumlah kritik tajam. Pemerintah Korea Selatan menghendaki semua transaksi finansial memiliki mekanisme kontrol keamanan sama ketatnya dengan transaksi online melalui komputer, namun penyeragaman metode dituding akan memunculkan masalah keamanan baru.

Seputar Keamanan Transaksi Finansial :

+ EMVCo Investigasi Celah Keamanan Chip
+ Amerika Serikat Lumpuh Oleh Serangan Virus Via Smartphone (Simulasi)
+ Kriminal Cyber Bidik M-Banking
+ ARM Ciptakan Smartphone Untuk Transaksi Finansial
+ Cambridge University Nyatakan Keamanan Chip dan PIN Runtuh
+ PARC Nyatakan M-Banking Sebagai Salah Satu Target Hacker

Kementerian Administrasi Publik dan Sekuriti menghendaki semua transaksi finansial melalui smartphone dan seluruh transaksi data melalui gadget mobile lainnya harus memenuhi seemua syarat keamanan yang lazimny diberlakukan pada transaksi finansial melalui komputer yang dipantau oleh Financial Supervisory Service (FSS).

Namun Komisi Komunikasi Korea (KCC) sebuah badan regulator konvergensi untuk penyiaran dan telekomunikasi, mengkritisi pendekatan yang diterapkan dengan menyalahkan peraturan-peraturan internet yang berlaku saat ini hanya oleh karena para pengguna komputer yang masih menggunakan teknologi lama dan memiliki banyak kerawanan keamanan.


Public Administration Ministry dalam kolaborasinya dengan Korea Internet and Security Agency (KISA) telah merampungkan standard software yang dirancang pemerintah yang akan memungkinkan pelaksanaan langkah-langkah keamanan seperti; sertifikat-sertifikat public key untuk smartphone dan semua layanan perbankan bergerak (mobile).

Software tersebut akan mulai digunakan oleh semua bank lokal pada bulan mendatang, yang pembuatannya dilakukan setelah FCC menyatakan bahwa sertifikat-sertifikat Public Key diperlukan untuk semua transaksi finansial yang dilakukan melalui smartphone. Undang-undang yang berlaku saat ini menyatakan semua komunikasi online yang terenkripsi pada semua komputer membutuhkan tanda tangan digital yang dilengkapi dengan sertifikat-sertifikat public key, dan semenjak smartphone memainkan banyak fungsi bagaikan komputer ketimbang semata telepon, maka FSS menyatakan semua smartphone harus menerapkan standar-standar keamanan yang lazimnya diterapkan pada komputer.

Langkah-langkah diatas tersebut bukannya tanpa kritik, yang menyatakan memilih satu teknologi tertentu untuk mengontrol semua transaksi finansil pada ragam platform smartphone adalah langkah yang keliru, sebuah resiko besar yang akan menghadang para pengguna smartphone sama besarnya para pengguna sistem operasi Microsoft yang mendominasi dunia yang juga mengalami guncangan keamanan lingkungan sistem operasi.


Ada banyak cara untuk menerapkan metode-metode baru dalam verifikasi seperti "Security Socket Layer" (SSL), Encryption, One Time Passwords (OTPs) sebuah sistem yang hanya menggunakan pasword yang hanya berlaku untuk satu kali "Log in" atau transaksi, dan bahkan ada metode verivikasi melalui SMS. Dan nampaknya usulan-usulan ini pun sampai juga ke KCC yang juga mempertanyakan keputusan Kementerian Administrasi publik dan FSS yang membiarkan sertifikat-sertifikat public key mendikte semua transaksi online.

Kementerian Administrasi Publik mengontrol perundang-undangan yang mengatur tanda tangan digital, sehingga standarisasi software untuk sertifikat public Key mengalami kemajuan yang cukup baik. Namun demikian, Kementerian Administrasi Publik, FSS dan KCC terlibat dalan pembicaraan untuk menetapkan kerangka legal transaksi mobile, dan bisa jadi menjadi keliru bagi Kementerian Administrasi Publik untuk terburu-buru menyatakan bahwa SSLs dan OTPs tidak perlu dipertimbangkan sebagai sebuah opsi metode untuk verifikasi, ujar pejabat KCC yang dikutip Plaza eGov dari KoreaTimes.co.kr.

Berbagai kekhawatiran menyeruak jika menggunakan sebuah software tunggal untuk digunakan dalam berbagai transaksi finansial melalui SmartPhone sebab hanya akan menempatkan pengguna pada bahaya risiko-risiko keamanan yang lebih besar, sebab akan memudahkan para kriminal cyber untuk membangun sebuah blue print untuk menyusupkan sofware-software jahat.

Para pemakai iPhone cenderung memiliki risiko keamanan yang lebih rendah sebab Apple secara ketat memonitor dan mengontrol semua program yang tersedia di iPhone App Store, namun tidak demikian dengan smartphone yang memiliki platform lebih terbuka seperti Android mungkin lebih berisko untuk mengalami pencurian data.

Para ahli pun berpendapat bahwa penggunaan sertifikat-sertifikat Public Key tak memberikan tambahan lapisan proteksi kepada proteksi passwaord yang sederhana, tak hanya itu, sertifikat-sertifikat itu pun dapat diduplikasi dengan dengan cara mengkopi dan menyalin folder NPKI dari hardisk ke USB dan media-media penyimpan lainnya, ungkap Kim Kee-chang,Profesor Hukum Universitas Korea yang kerap memimpin sejumlah legal action melawan pemerintah yang menerapkan penggunaan Active-X secara luas.

Sertifikat Public Key pun memiliki problem serius lainnya yaitu sangat mudah diperbarui melalui internet tanpa memerlukan verifikasi tatap muka yang membuatnya semakin tidak relevan untuk dijadikan sebuah metode proteksi transaksi finansial via Smartphone. Harus ada metode verifikasi yang mengatasi kanal internet untuk melindungi keamanan transaksi, dengan menggunakan SMS handphone ata kartu-kartu keamanan berkode yang dimiliki bank.

(KoreaTimes.co.Kr | Martin Simamora)