Layanan BlackBerry Di Saudia Arabia Kini Dimonitor

Regulator pemerintah Saudi Arabia Communications and Information Technology Commission (CITC) secara resmi pada Selasa (10/8/2010) lalu menyatakan bahwa layanan-layanan data BlackBerry dapat dilanjutkan kembali setelah Research In Motion setuju untuk memonitor e-mail dan layanan data IM, sebagai bagian dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh regulator dan disetujui oleh RIM ungkap seorang pejabat CITC.

Namun seorang juru bicara RIM yang berbasis di India, disitat dari networkworld.com (10/08/2010) tidak bersedia memberikan komentarnya terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh RIM dengan pemerintah Saudi Arabia.

Sementara itu pejabat Amerika Serikat, Philip J. Crowley, Asisten Sekretaris U.S

Department State menyatakan telah ada sebuah laporan yang menyatakan setidaknay telah tercapai sebuah kesepakatan antara RIM dengan Saudi Arabia, ujarnya dalam press briefing harian pada Minggu (9/8/2010).

Sebelumnya U.S. Department of State, minggu lalu menyatakan melakukan komunikasi dengan United Arab Emirates dan pemerintah negara-negara lain agar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap BlackBerry dan rencana-rencana yang hendak dilakukan terhadap layanan BlackBerry.

UAE pada minggu lalu juga telah menyatakan akan melakukan suspend terhadap layanan-layanan BlackBerry mulai 11 Oktober 2010 kecuali RIM bersedia menempatkan server-server di negara tersebut sehingga dapat dimonitor.

Kesepakatan yang tercapai antara RIM dengan Saudi Arabia nampaknya akan berdampak

terhadap negara-negara lain yang kini juga sedang mengevaluasi layanan RIM, termasuk India, Indonesia dan Libanon yang menghendaki pemantauan komunikasi-komunikasi BlackBerry, ujar Matthew Reed, seorang analis pada Informa Telecoms & Media.

Imad Hoballah, acting chairman dan CEO pada regulator Libanon Telecommunications Regulatory Authority (TRA) , minggu lalu menyatakan bahwa regulator pemerintah sedang menganalisa sumber-sumber data terenkripsi untuk mencari cara-cara yang memungkinkan semua lembaga keamanan negara dapat mengakses data yang diperlukan.

(Martin Simamora)