Meninjau Kembali 25 Tahun Pembuatan Kebijakan IT Korea

Korea, negara yang dikenal dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi cepat yang sukses. Kesenjangan yang menyelimuti Korea Selatan selama 4 hingga 5 dekade, kini Korea telah bangkit dari salah satu negara termiskin di dunia menajadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di sektor global. Pendapatan gross nasional (GNI) Korea pada tahun 1962 hanya US$87 atau setara dengan negara Ghana kala itu. Kini Korea secara dramatis dan meyakinkan melampaui angka kemiskinan tersebut sebab pada tahun 1995 GNI Korea telah melampaui US$10.000 dan pada 2007 sudah membukukan capaian GNI US$20,000. Sektor IT menjadi salah satu instrumen perubahan yang memakmurkan negeri Park Ji Sung ini.

Pembangunan sektor IT telah diakui sebagai penyumbang atau salah satu pelaju utama
pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang luar biasa. Korea kini menjelma sebagai salah satu adi daya IT terkemuka di dunia. Pada tahun 2010 Korea menduduki peringkat pertama berdasarkan sebuah studi "Super High-Speed Internet Quality" yang dipublikasikan oleh University of Oxford, yang terungkap dalam ICT National Competitiveness Assessment for the White Paper 2010 Information and Communications yang dikeluarkan oleh Ministry of International Affairs and Communications Jepang dan Survei e-Government yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Faktor sektor IT yang unggul tak tumbuh begitu saja. Ternyata berbagai intervensi
pemerintah yang efektif dan hubungan-hubungan yang dekat antara sektor-sektor pemerintah dan swasta juga disebut sebagai faktor-faktor kunci sukses industri Korea.

Pemerintah Korea memiliki berbagai kebijakan terkait IT yang meliputi 3 bidang : membangun infrastruktur Informasi; mempromosikan aktivitas-aktivitas industri, termasuk membangun kapasitas industri ICT;dan meletakan dasar-dasar untuk terciptanya kompetisi yang adil.

Pemerintah mengambil inisiatif dengan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur. Peran pemerintah adalah memberikan visi kedepan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap ekonomi digital. Dibawah kepemimpinan pemerintah yang kuat, e-Government telah menciptakan sebuah kebutuhan sektor kesehatan terhadap produk-produk dan layanan-layanan ICT. Pemerintah Korea juga telah mengalokasikan berbagai sumber daya dalam jumlah yang signifikan bagi dunia pendidikan untuk mengatasi masalah kesenjangan digital.

Kebijakan industrial ICT Korea sedari awal difokuskan pada R&D dan HRD. Peran pemerintah dalam Research & development terbilang kecil bila dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

Akan tetapi dalam kasus CDMA, pemerintah Korea Selatan telah memainkan perannya yang krusial dalam mengkoordinasikan berbagai upaya dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam R&D di sektor pemerintah dan swasta. Contoh yang baik dalam hal ini adalah berbagai langkah dukungan yang diimplementasikan pada R&D di Small Medium Enterprise. Memperkuat para profesional ICT yang mampu mengikuti perkembangan keahlian ICT yang cepat selalu menjadi prioritas utama dan ini memberikan peningkatan daya kompetisi industri IT Korea secara signifikan.

Pemerintah Korea juga berhati-hati dan melaksanakan berbagai upaya agar memenuhi semua standar-standar global dalam privatisasi, liberalisasi pasar, dan kebijakan persaingan. Terutama terkait dengan visi Korea untuk menciptakan siklus bersinambung atau virtuous Cicle dengan fasilitas berbasis kompetisi yang telah menghasilkan keberhasilan dalam pembangunan di sektor pelayanan dimana sektor ini menghasilkan sebuah kebutuhan yang lebih besar terhadap perlengkapan berteknologi tinggi dan terminal-terminal, yang pada akhirnya menumbuhkan sektor manufaktur. Virtuous Cycle terus mengalami perbaikan dengan berbagai peraturan yang mendasari langkah-langkah pro terhadap persaingan.

Korea Information Society Development Institute, sejak pendiriannya pada tahun 1985 lampau, merupakan institut riset afiliasi pemerintah dan berkontribusi dalam proses pembuatan kebijakan dengan menyediakan riset kebijakan TI termuktahir selama 25 tahun terakhir.

Pada penghujung 1980-an, KISDI telah merekomendasikan kepada pemerintah untuk mulai
memperkenalkan kompetisi di pasar jasa telekomunikasi. Setelah akhirnya rekomendasi tersebut diterima dan dijalankan oleh pemerintah, maka konsumen mulai menikmati manfaat yang luar biasa dan industri menjadi sangat termotivasi untuk mempertajam daya kompetisinya.

Selama krisis finansial melanda Asia pada 1990-an, KISDI tampil dengan beragam rekomendasi kebijakan untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha bisnis termasuk membentuk dana-dana pemodalan usaha dan mempromosikan kerjasama dunia bisnis dengan akademia. KISDI secara aktif mendukung pemerintah dalam pembangunan industri IT sehingga menjadi yang terdepan  dalam ekspor sektor bisnis.

Usah-usaha semacam ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang berkelanjutan  dimana ekspor peralatan-perlatan IT teknologi termuktahir seperti semi konduktor, telepon  selular, LCD menjadi produk-produk yang memainkan peran penting. Penciptaan level bidang  permainan menjadi elemen penting untuk mendorong kemampuan kompetisi industri  telekomunikasi. KISDI didukung dengan berbagai kebijakan untuk menjamin kompetisi yang fair dalam pasar telepon selular, pemberian lisensi bagi operator-operator baru, memperluas  kepemilikan asing pada fasilitas di sektor telekomuniksi, dan menjalankan quality assessment  terhadap layanan-layanan telekomunikasi. Sejak 2001 KISDI telah memberikan konsultasi kebijakan bagi pejabat-pejabat pemerintah, para peneliti, pengusaha yang berasal dari lebih  80 negara terkait area-area telekomunikasi dam IT, berkolaborasi dengan World Bank.

KISDI berbangga dapat memberikan informasi vital terhadap berbagai pilihan dan membuat rekomendasi-rekomendasi kebijakan untuk pejabat-pejabat pemerintah dan para pemimpin industri di Korea dan luar negeri. KISDI hendak menjadi pionir di era konvergensi penyiaran dan telekomunikasi dan berkontribusi terhadap pendekatan ekonomi digital yang cepat. KISDI baru-baru ini telah meluaskan fokus risetnya dengan mencakup penyiaran. Kami akan terus bekerja baik secara domestik maupun internasional untuk melakukan riset yang lebih luas dan baik pada sistem penyiaran serta komunikasi dan kebijakan-kebijakan IT di masa mendatang. Best Practice pembuatan kebijakan IT Korea Selatan akan memberikan pencerahan yang tak ternilai pada pembuatan kebiajakn untuk Korea di masa mendatang sebagai sebuah adi daya IT.

(Suk-Ho Bang, President of Korea Information Society Development Institut-KISDI |koreaittimes.com | Alih Bahasa : Martin Simamora)