UN E-Government Survey : Menuju Pendekatan yang Lebih "Centric-Citizen", Mengkritisi Pemeringkatan E-Government (1)

"Suramadu" by :Cak Paul PyZk py2k-photography

Tahun lalu, Korea Selatan berada diperingkat pertama dalam pemeringkatan e-Government global berdasarkan United Nations E-Government Survey 2010, dimana Amerika Serikat menduduki posisi kedua. UN E-Government Survey menyajikan penilaian terhadap layanan-layanan nasional online, infrastruktur telekomunikasi dan dan sumberdaya manusia yang dilakukan setiap dua tahun (bi-annual) terhadap 192 negara anggota PBB.

Namun pemeringkatan e-Government selalu disertai pertanyaan-pertanyaan kritis, berkait Korea Selatan :

• Apakah benar pemerintah Korea Selatan memang sungguh-sungguh yang terbaik dalam memanfaatkan ICT dalam tata kelola pemerintahannya? 
• Apakah memang masuk akal untuk mengukur "level" pembangunan e-Government di sebuah negara dan apakah memang mungkin untuk melakukannya?
• Apakah pemeringkatan semcam ini memang lebih disukai dibandingkan dengan "contoh-contoh praktek e-government terbaik"?
• Apakah pemeringkatan-pemeringkatan yang dilakukan meliputi aspek-aspek prioritas MDG seperti "e-inclusion" (kesetaraan gender)
• Apakah pemeringkatan dilakukan dengan mengukur penggunaan berbagai bentuk teknologi seperti;mobile technology dan media sosial?

Pertanyaan-pertanyaan diatas tersebut adalah beberapa yang didiskusikan belum lama ini dalam sebuah forum khusus bernama : "Expert Group Meeting" (EGM) dengan topik : "E-Government Survey : Towards a more citizen-centric approach", yang berlangsung di New York pada 6-7 Desember 2010, diselenggarakan oleh Division for Public Administration and Development Management (DPADM), sebuah divisi dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).

Tujuan pertemuan ini untuk menyediakan sebuah forum untuk diskusi bagi para pakar untuk memeriksa metodologi yang digunakan dalam penyelenggaraan survei e-Government, dengan memperhatikan berbagai tren yang berkembang dalam program-program e-Government.

Pertemuan ini juga membicarakan berbagai isu yang berkembang seperti tingkat penggunaan, enterprise architecture, interoperabilitas, reformasi birokrasi, inisiatif-inisiatif keterbukaan data pemerintah.

Sasaran yang hendak diraih melalui pertemuan ini untuk menghasilkan saran dan rekomendasi-rekomendasi terkait bagaimana mengintegrasikan isu-isu ini kedalam UN E-Government Survey edisi 2012.

Survei e-Government versi PBB merekam kemajuan 192 negara-negara anggota PBB dalam mengimplementasikan program-program e-Government, mengukur dan membandingkan kemajuan yang diraih dalam menerapkan e-Government melalui "Global e-Government Development Index" sebagai barometer.

(Bersambung)
=========================================
Photo credit : Suramadu Bridge- by :Cak Paul PyZk
paulusyulihardi@telkom.net
paul4mt@yahoo.co.id
py2k-photography

(Martin Simamora |Tanya Gupta  http://blogs.worldbank.org)