Iran says targeted by second computer virus

Civil defense commander says Iran's enemies engaging in 'cyber war' with new 'Stars virus', which may initially be mistaken for executive files; adds Stuxnet worm, which targeted Bushehr reactor, still poses threat

Iran has been targeted by a second computer virus in a "cyber war" waged by its enemies, its commander of civil defence said on Monday. Gholamreza Jalali told the semi-official Mehr news agency that the new virus, called "Stars", was being investigated by experts.

"Fortunately, our young experts have been able to discover this virus and the Stars virus is now in the laboratory for more investigations," Jalali was quoted as saying. He did not specify the target of Stars or its intended impact. "The particular characteristics of the Stars virus have been discovered," Jalali said. "The virus is congruous and harmonious with the (computer) system and in the initial phase it does minor damage and might be mistaken for some executive files of government organizations."

Jalali warned that the Stuxnet worm, discovered in computers at Iran's Bushehr nuclear reactor last year, still posed a potential risk. Some experts described it as the world's first "guided cyber missile", aimed at Iran's atomic program.


Iranian officials said they had neutralised Stuxnet before it did the intended damage to its nuclear facilities. They blamed Israel and the United States, which believe Iran is seeking nuclear weapons, for the virus.


Iran says its nuclear program is entirely peaceful.


The existence of Stuxnet became public knowledge around the time that Iran began loading fuel into Bushehr, its first nuclear reactor, last August. Iran said in September that staff computers at Bushehr had been hit but that the plant itself was unharmed.

Bushehr is still not operational, having missed several start-up deadlines. This has prompted speculation that Stuxnet damaged the plant, something Iran denies.


Officials have said the virus could have posed a major risk had it not been discovered and dealt with before any major damage was done.


Some defense analysts say the main target was more likely to be Iran's uranium enrichment program. Enrichment creates fuel for nuclear power plants or, if pursued to a much higher degree, can provide material for an atomic bomb.


Jalali said Stuxnet might still pose a risk. "We should know that fighting the Stuxnet virus does not mean the threat has been completely tackled, because viruses have a certain life span and they might continue their activities in another way."

He urged the government to take action against the enemies he said were waging cyber war on Iran.


"Perhaps the Foreign Ministry had overlooked the options to legally pursue the case, and it seems our diplomatic apparatus should pay more attention to follow up the cyber wars staged against Iran," Jalali said.

REUTERS

KRISIS NUKLIR JEPANG : Bencana Nuklir Jepang Sadarkan China Untuk Segera Membuat Undang-Undang Energi Nuklir

shenzhen-standard.com : Shenzhen Ling’ao Nuclear power plant,capacity exceeded 900 million kilowatts

Perancangan undang-undang energi nuklir kini menjadi agenda utama bagi legislasi Dewan Negara tahun ini seiring dengan makin mengemukanya keprihatinan publik mempertanyakan keamanan semua reaktor di Cina terkait krisis nuklir di Jepang, PLTN Fukushima Daiichi yang mengalami kerusakan hebat akibat gempa hebat bermagnitudo 9,0 SR yang diikuti tsunami dahsyat.

Kali ini dewan perwakilan rakyat mengerjakan legislasi dengan sangat serius dan lebih penting ketimbang masa-masa sebelumnya, utamanya sejak Perdana Menteri Li Peng memulai rencana perdananya pembanguanan reaktor nuklir untuk  kepentingan publik, ungkap seorang kalangan industri.

"Menteri Industri dan Teknologi Informasi akan membentuk sebuah tim perancang dan sebuah tim yang beranggotakan para pakar untuk membuat rancanag undang-undang yang akan dipertimbangkan oleh Kantor Urusan Legislasi Dewan Negara  sebelum diloloskan ke Standing Committee Kongres Nasional Rakyat Cina," ujar anggota senior Asosiasi Energi Nuklir Cina.

Zheng Yuhui, Direktur Riset dan Pengembangan pada asosiasi tersebut , menyatakan kepada China Daily legislasi yang dilakukan kali ini dikategorikan sebagai "perancangan dan riset yang tepat waktu" dalam agenda Dewan Negara.

Upaya serupa pernah dilakukan namun tak pernah menghasilkan sebuah perundang-undangan di tahun 1984 dan 2008, yang  kala itu disebabkan adanya berbagai perbedaan pandangan antara badan-badan penyelengara negara dengan dewan perwakilan rakyat.

"Akan tetapi, pemerintah pusat kali ini memandang adanya hal yang sangat mendesak dan keharusan setelah empat pakar  mengajukan sebuah tuntutan perlunya Cina untuk membuat undang-undang penggunaan energi nuklir, terkait insiden  nuklir di PLTN Fukushima Daiichi Jepang yang dipicu oleh gempa dan tsunami 11 Maret 2011.

Zheng menambahkan bahwa Kementerian Industri dan Teknologi Industri telah menugaskan mitranya untuk mengawasi  pengerjaan rancanag undang-undang energi nuklir, yang diharapkan rampun pada akhir tahun 2011 ini.

Di penghujung tahun 2010 , Cina telah mengaktifkan 13 reaktor nuklir untuk kepentingan sipil.

"Kami memiliki banyak regulasi dan peraturan-peraturan manajemen yang mengatur industri nuklir tetapi masih memiliki kekurangan yaitu tak memiliki undang-undang yang menjamin pembangunan industri nuklir secara aman," ujar Zheng.Banyak pakar pro nuklir berkata undang-undang yang diususlkan sangat penting dan tak tergantikan sebagaimana energi itu sendiri.

Zheng menyatakan percaya undang-undang akan mendorong transparansi dalam industri nuklir dan seharusnya meliputi berbagai klausula yang telah terbukti efektif dalam penerapan di masa lalu di negara-negara lain. Ia menambahkan seperti standar prosedur-prosedur seperti dengar pendapat publik dalam menentukan lokasi pembangunan reaktor-reaktor nuklir harus tertulis didalam undang-undang yang akan dibuat ini.

Kalangan industri Cina menyatakan bahwa rancangan undang-undang energi nuklir Cina akan meliputi pengaturan eksploitasi sumber-sumber uranium, manajemen material nuklir, fasilitas-fasilitas, teknologi dan manajeman bahan bakar nuklir terpakai dan emerjensi, termasuk kompensasi bencana nuklir.

Wan Jiping, juru bicara China Nuclear Engineering Group Co, menolak berkomentar, implikasi-implikasi apa saja yang dapat muncul akibat rancangan undang-undang bagi pengoperasian perusahaan yang bergerak di enjinering dan konstruksinuklir terbesar di China.

China Daily | Martin Simamora

Nasdem Daftarkan Diri Jadi Partai

nasional.kompas.com

Sejak pembukaan pendaftaran 17 Januari lalu, Departemen Hukum dan HAM baru menerima pengajuan status badan hukum 3 calon partai politik baru. "Yang sudah mengajukan baru 3 peserta. Mereka partai baru semua," kata Kepala Subdirektorat Hukum Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM Josi Besar Sugiarto di Jakarta, (25/4).

Salah satu partai yang mendaftarkan diri adalah Partai Nasional Demokrat. Partai ini, dalam daftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, diajukan Ketua Patrice Rio Capella dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq.

Uniknya, partai yang terdaftar itu memiliki kesamaan logo antara Nasdem dengan Organisasi Massa Nasional Demokrat yang dipimpin Suryapaloh.

Josi tak memastikan apakah Partai Nasional Demokrat ini identik dengan organisasi massa Nasdem yang dipelopori politisi Golkar Suryapaloh. "Mereka yang mengajukan nama seperti itu," kata Josi.

Menurut Josi, sebelum masa akhir pendaftaran, yaitu 22 Agustus 2011, setiap partai masih boleh melengkapi berkas-berkas yang kurang sebelum masa verifikasi dimulai. Proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014 akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2011.

Status badan hukum diberikan kepada partai politik apabila memenuhi persyaratan kepengurusan di 60 persen dari jumlah provinsi, separuh kepengurusan di kabupaten/kota dalam provinsi, dan seperempat kepengurusan tingkat kecamatan dalam kabupaten/kota.

TempoInteraktif

Ba'asyir Juga Sebut Yudhoyono Kafir

Abu Bakar Baasyir. TEMPO/Yosep Arkian

Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir mengatakan, karena tak menjalankan aturan syariat Islam dengan benar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa disebut kafir.

Pernyataan ini disampaikan Baasyir dalam persidangan kasus terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. " Konsekuensinya kalau tidak menjalankan syariat Islam dengan benar ya Yudhoyono kafir" kata Baasyir, Senin 25 April 2011. Sebelumnya, di awal sidang ia menyebutkan semua pemimpin Indonesia thogut.

Terdakwa kasus terorisme ini mengatakan, selama kepemimpinan SBY, Islam selalu tersudutkan dengan berbagai macam fitnah. Sehingga cara yang harus ditempuh seorang pemimpin adalah menjalankan hukum Islam secara benar. "Siapa pun pemimpin yang tidak mau menerima hukum Islam, maka itu hukumnya kafir," ujar Baasyir kembali mengulang.

Bukan hanya itu, Baasyir pun tak segan menyebut semua pemimpin Indonesia thogut karena tidak melaksanakan hukum Islam secara benar. "Mulai thogut Soekarno sampai thogut Yudhoyono, semuanya tidak menerima hukum Islam dengan benar," ujarnya dengan berapi-api.

Dalam konsep daulah Islamiyah yang dimaksud Ba'asyir, semua warga negara yang tidak melaksanakan hukum Islam secara benar disebut kafir. "Itu konsekuensinya," ujarnya.
Amir Jamaah Anshorut Tauhid ini kembali menjalani sidang lanjutan hari ini. Dia dituding mendalangi sejumlah kasus terorisme di Indonesia, termasuk ikut mendanai kamp pelatihan militer di Aceh. Ia dijerat Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ba'asyir Mengetahui Pelatihan Militer di Aceh

Terdakwa kasus teroris Abu Bakar Ba'asyir mengetahui pelatihan militer di Aceh 2010. Hal itu terkuak dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin (25/4) siang. Munarman, pengacara Ba'asyir mengkonfrontasi beberapa pertanyaan seputari'dad fisik yang merupakan landasan menggelar pelatihan militer di Aceh.

"Apakah yang saudara maksud dengan i'dad fisik," kata Munarman. Ba'asyir menyatakan i'dad fisik merupakan persiapan melakukan jihad fi sabilillah. Hal itu perlu untuk mendukung terlaksananya i'dad syar'i. "Kegiatan pelatihan itu bukan teroris," kata dia.

Ia pun mendukung kegiatan belajar bela diri, naik turun gunung, serta olahraga diperbolehkan untuk membela agama. "Kalau saya melarang itu hukumnya dosa," ujarnya.

Ba'asyir mencontohkan jihad membela agama seperti di negara Palestina yang berperang dengan Israel atau Irak yang berperang dengan Amerika. "Sayang, pemerintah kita tidak mengizinkan ke sana," kata Ba'asyir.

Ketika ditanya apakah Indonesia sudah termasuk daerah jihad, dia mengiyakan. "Ya, memang ada yang berpendapat begitu," kata dia. Menurut Ba'asyir, pemerintah sekarang telah memerangi Islam. Contohnya, Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dibiayai Amerika, memerangi Islam dengan dalih memberantas teroris.

Kegiatan latihan militer menggunakan peralatan perang lengkap pada Januari-Februari 2010 di Aceh mendapat reaksi luas di dalam negeri. Pemerintah langsung bereaksi mencari siapa dalang di balik pelaksanaan pelatihan perang ala militer itu. Belakangan diketahui Ba'asyir diduga menjadi dalang di balik pelatihan itu.

Ia berpendapat hal tersebut semata-mata untuk kepentingan membela agama dan tak melanggar negara. Sidang lanjutan teroris akan dilanjutkan 9 Mei mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa terhadap terdakwa.

TempoInteraktif

ENISA Releases Report on Pan-European Cyber Security Exercise

Recently, the European Network and information Security Agency (ENISA) released a report on a cyber security exercise for public bodies conducted across Europe. The exercise named 'Cyber Europe 2010' was aimed at increasing understanding and coordination among countries, on handling cyber incidents.

Over 300 simulated attacks were launched to paralyze Internet connectivity. The attacks resulted in simulated loss of Internet connectivity, and necessitated cooperation between different countries to prevent simulated complete Internet crash. 22 countries participated in the exercise, while 8 countries participated as observers. The exercise was comprised of four main phases: Discovery, Attack, Recovery and Wrap-up.

The discovery phase focused on identification of requisite points of contact. The second phase involved attacks on cross border Internet Interconnection sites. The recovery phase focused on problem resolution. Countries were required to communicate with respective agencies in other countries to restore normal activity. The fourth phase required participating countries to submit a report on cooperation activities. Senders and recipients of injects were predefined.

The senders include Computer Emergency Response Team (CERT), intelligence, media, Web site admins and exercise control centre (EXCON). Injects were either sent to all participants, or all participants in a particular country or only counter crime agencies. An exercise dry run was conducted a couple of months prior to the test to resolve issues related to technicalities of tests. 86% of the participants considered dry run to be very useful.

The Pan-European cyber security exercise identified that around 55% of the countries were not confident, whether they will be able to identify the right point of contact. The agency emphasized on the need to involve private sector in such exercises, regular exercises at national level, exchange of information on lessons identified with other national and international exercises.

Proactive action is required to protect critical infrastructure facilities from cyber-attacks. Professionals qualified in masters of security science must conduct regular evaluation of information infrastructure to identify and weed out vulnerabilities. The report recommends development of national contingency plans and conducting exercises to test these plans. The report suggests further development of point of contacts across countries to ensure protection of critical information infrastructure. ENISA report also encourages further dialogue on the need for Single or multiple points of contact.

The report encourages regular meetings between agencies of different countries during seminars, conferences and exercises to build trust and improve coordination.Organizations must create awareness among employees on different types of Internet-based threats, incident management techniques and cyber security guidelines through regular workshops, training sessions, online degree and e-learning programs.

Educational institutions could collaborate with different stakeholders to develop and update online university degree courses on IT security in accordance with changes in threat profile and skill sets required by IT professionals to deal with such threats. Critical infrastructure facilities face constant threat of sophisticated cyber-attacks. Therefore, it is crucial to evolve robust mechanisms and strategies to protect critical infrastructure and counter such attacks. The mechanisms, procedures and strategies must also be tested for their effectiveness by conducting cyber security exercises at regular intervals.

.prlog.org Apr 25, 2011

KPK Dalami Ada Tidaknya Keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng

poskota.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus suap yang melibatkan Sekretaris Menpora Wafid Muharam. KPK tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk atasan Wafid, Menpora Andi Mallarangeng.

"Kami tengah mendalami, sampai sejauh ini belum ada rencana untuk pemanggilan," tutur Ketua KPK Busyro Muqoddas menjawab pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng.

Hal itu disampaikannya kepada wartawan, di kantor KPK, Jl Rasuna Said, Senin, (25/4/2011) sore.

Busyro mengatakan, KPK saat ini tengah mendalami, apakah dalam posisi apa Wafid pada pemenangan tender Wisma Atlet di Palembang oleh PT Duta Graha Indah. "Itu juga sedang kita dalami," tuturnya.

KPK sebelumnya mengungkap penangkapan Sekretaris Kemenkopora Wafid Muharam terkait pembangunan sarana SEA Games Palembang. KPK juga menangkap MEI seorang pengusaha dan MRM yang juga broker dalam dugaan suap menyuap ini.

Saat ditangkap, cek tunai Rp 3,2 miliar turut disita. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MEI merupakan inisial dari Muhammad Idris. Sedangkan broker berinisal MRM, bernama Rossa.

Untuk diketahui, Wisma Atlet di Palembang berada di kawasan Jakabaring Sport City. Pemerintah Daerah Palembang menargetkan Juli 2011, pembangunan gedung yang akan menampung sekitar 4.000 atlet ini dapat selesai. Pembangunan Proyek wisma diketahui selama ini dijalankan oleh PT Duta Graha Indah (DGI).

detik.com