Polisi Inggris Tangkap Maling Cyber Bank HSBC dan Royal Bank Of Scotland

Polisi Inggris telah meringkus 10 orang yang merampok jutaan pound dengan menaklukan layanan perbankan online dan mencuri dana nasabah pada bank-bank terkemuka seperti HSBC dan Royal Bank of Scotland dengan menggunakan trojan Zeus.

Satu orang lainnya telah ditahan dan dituduh dengan tuduhan kepemilikan dokumen-dokumen identitas palsu terkait dengan operasi Police Central eCrime Unit, terang pihak polisi pada Rabu (29/9) lalu.
Botnet mampu mencuri data rekening bank

11 pelaku yang berasal dari Eropa Timur telah hadir dalam persidangan di Camberwell Green Magistrates pada Kamis untuk sesi dengar prosedural, ungkap ZDNET UK.

Seluruh terdakwa telah diserahkan kedalam tahanan pengadilan. Mereka telah ditahan pada Selasa lalu di sejumlah lokasi di Essex dan di kantor-kantor polisi London pusat.

Para pelaku cybercrime --yang menggunakan trojan bernama Zeus-- berasal dari negara-negara Eropa Timur; Ukraina, Latvia, Estonia dan Belarus-berusia antara 23 dan 33 tahun. Mereka didakwa melakukan konspirasi melakukan kejahatan cyber pada bank HSBC, RBS, Barclays Bank dan Lloyds TSB antara 13 Oktober 2009 dan 28 September 2010.

Mereka dicurigai menggunakan trojan pencuri data : Zeus untuk memanen informasi detail nasabah, yang kemudian digunakan untuk mengambil uang dari semua rekening korban. Para pelaku yang dituduh melakukan konspirasi adalah; Yuriy Korovalenko, Yevhen Kulibaba, Karina Kostromina, Aleksander Kusner, Roman Zenyk, Eduard Babaryka, Valerij Milka, Iryna Prakochyk, Ivars Poikans, and Kaspars Cliematnieks.

Delapan terdakwa; Korovalenko, Kulibaba, Kostromina, Kusner, Zenyk, Babaryka, Poikans and Cliematnieks juga didakwa melakukan pencucian uang. Terdakwa ke-11 Zurab Revazishvili seorang warga negara Georgia berusia 34 tahun telah didakwa dengan dakwaan kepemilikan paspor Lithuania milik orang lain.

Kepolisian Metropolitan London telah menahan 20 orang dalam serangkaian penyergapan pada Selasa. Polisi percaya bahwa 19 orang telah terlibat dalam pencurian sebesar 6 juta pound dan di banyak rekening bank-bank Inggris. Detektif Superintenden Charlie McMurdie menyatakan kepada ZDNet UK pada Rabu bahwa tuduhan tindakan fraud memiliki cakupan internasional dan dapat mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar.

(ZDNet UK | Martin Simamora)

RIM Semakin Tersudut, setelah India Menolak Proposal Kunci Enkripsi

Pemerintah India menyatakan kekecewaanya terhadap usulan-usulan yang diajukan oleh manufaktur Blackberry Research In  Motion sebagai respon terhadap tuntutan pemerintah untuk mendapatkan akses ke perangkat data yang terenkripsi.

Indian Economic Times pada Jumat (1/10) menyatakan  bahwa Departemen Telekomunikasi telah menolak solusi intersepsi  yang ditawarkan oleh RIM untuk mengakses layanan korporat Email.

Lebih jauh lagi pemerintah India juga telah menolak solusi tehnikal yang diajukan RIM untuk decoding semua komunikasi percakapan pada BBM service, dan ini bertentangan dengan pernyataan yang dikeluarkan Home Ministry  terhadap solusi intersepsi layanan messaging.

Dalam sebuah internal memo  tertanggal 28 September 2010 yang ditinjau oleh ET, sayap keamanan Departemen Telekomunikasi mengklaim bahwa  lembaga-lembaga keamanan tak dapat menyadap atau memantau komunikasi email yang dilakukan melalui BlackBerry Enterprise Service (BES) dalam format yang dapat dibaca.

BlackBerry Messenger

RIM bersikukuh bahwa perusahaan tak  memiliki kunci-kunci enkripsi yang dapat ditawarkan kepada lembaga-lembaga keamanan tersebut untuk mengkonversi email korporat BlackBerry yang terenkripsi menjadi email berformat readabel, jelas seorang pejabat senior Departemen Teknologi yang mengetahui langsung perkara ini.
India Ultimatum BlackBerry

Nota internal Departemen Telekomunikasi menyatakan bahwa lembaga-lembaga keamanan India tak berhasil mengintersepsi "chat" pada platform BlackBerry Messenger, yang bertolak belakang dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini bahwa pemerintah puas dengan solusi intersepsi yang ditawarkan oleh RIM.

Perkembangan terakhir terjadi kala pemerintah pusat memerintahkan semua perusahaan telekomunikasi bergerak untuk menginstal perangkat  intersepsi yang legal yang dapat memantau layanan-layanan di setiap perangkat BlackBerry. Menjadi istimewa ketika RIM  belum lama ini memperingatkan Sekretaris Departemen Telekomunikasi K. Chandrasekhar bahwa memblok BBS tidak akan menyelesaikan masalah keamanan di India tetapi akan mengakibatkan  ribuan pelaku kejahatan internet beralih ke solusi-solusi ekripsi alternatif yang banyak tersedia secara online.

Indonesia Tuntut Kode Enkripsi kepada RIM

Ketika ZDNet UK menanyakan perihal ini  kepada seorang juru bicara RIM, tak diperoleh penjelasan. RIM selain "digugat" oleh India juga menghadapi problem  UAE, Libanon, Kuwait, dan Saudi Arabia yang mengajukan tuntututan sama yaitu  akses dan kapabilitas untuk memantau informasi yang dikirimkan dari perangkat BlackBerry baik itu email, messaging dan layanan-layanan web browsing.

(ZDNet UK | economictimes.indiatimes.com | Martin Simamora)

Organisasi Parlementer Internasional Bersumpah Untuk Mengawasi Inisiatif-Inisiatif Anti Korupsi

Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dan South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) pada hari Minggu (3/10/2010) lalu bertemu di Sofitel Philippine Plaza Hotel dan menyimpulkan bersama seluruh negara anggota untuk sepakat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru untuk melawan korupsi.

Menurut Senator Edgardo J. Angara, pendiri SEAPAC dan tuan rumah konfrensi, " Kita sekarang memiliki sebuah scorecard yang obyektif untuk menilai apakah sebuah negara telah mencapai kemajuan dalam mengurangi korupsi atau melenyapkan korupsi."

Sebagaimana yang disepakati selama dua hari konvensi, kini negara-negara anggota dimandatkan untuk membantu negara-negara yang menjadi korban korupsi, terutama dalam hal pengembalian asset, dimana aktivitas-aktivitas pencucian uang menjadi perhatian utama.
 
Kampanye Perang Melawan Korupsi di India

"Dalam kasus Filipina misalnya, beberapa pejabat kami diduga telah mencuri dan menjarah keuangan negara, dan menempatkan uang jarahan tersebut di negara-negara lain, negara yang menjadi tempat koruptor menyimpan uangnya diwajibkan membantu, terikat kewajiban dalam konvensi ini, untuk membantu Filipina mengembalikan uang jarahan tersebut kembali ke yuridiksinya," terang Angara.
Angara memuji laporan terkini yang dikeluarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mengindikasikan bahwa Filipina, salah satu yang dahulu dinilai sebagai tujuan utama bagi aktivitas pencucian uang, kini tak lagi ada di dalam negara-negara yang yang dikenal sebagai "tax havens".
Kampanye Anti Korupsi di Timur Tengah

"Reputasi kami sebagai sebuah negara tujuan pengalihan pajak dan pencucian uang telah memberikan impresi bahwa negeri ini korup. Laporan OECD adalah pemulihan nama baik bahwa kami melakukan perbaikan melalui inisiatif-inisiatif dalam negeri untuk memerangi korupsi.

Angara juga menyebutkan bahwa belum lama ini Millenium Challange Fund memberikan hibah sebesar $400 juta yang diterima oleh Presiden Aquino dalam perjalanannya ke Washington.

"Sejumlah tindakan yang diambil pemerintah belakangan ini dinilai oleh sejumlah kalangan luar sebagai indikasi perbaikan pada indeks korupsi. Sebelumnya kami tak bisa mengakses Millenium Challange Fund karena tidak dapat mengurangi kemiskinan, suap dan korupsi. Kedua menjadi negara yang berada didalam daftar hitam OECD sangat merusak sebab investor asing akan enggan terhadap semua lembaga pendanaan dan finansial Filipina karena dikarakteristik sebagai sistem perbankan yang memungkinkan terjadinya pengalihan pajak dan pencucian uang," jelas Angara.
Kampanye Anti Korupsi di Timur Tengah (2)

"Mendapatkan hibah $400 juta adalah sebuah afirmasi bahwa dunia menghargai berbagai upaya yang dilakukan oleh Filipina dalam membasmi korupsi," tambahnya.

Diantara kebijakan-kebijakan yang disetujui selama konvensi, para partisipan sepakat mengizinkan masyarakat untuk memperoleh informasi penuh terhadap penyelanggaraan pemerintah. Filipina kini sedang menantikan persetujuan terhadap
upaya sejenis ini, yang disebut sebagai Freedom of Information act dimana Angara menjadi penggagasnya, sebuah upaya

untuk memperoleh akses penih terhadap semua catatan dan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi-transaksi

pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidipan masyarakat.

(pia.gov.ph | Martin Simamora)

Biaya Broadband Yang Mahal, Musuh Besar Bagi Kemajuan Ekonomi Digital Global

Perserikatan Bangsa-Bangsa kini meninjau beberapa proposal dari negara-negara anggota yang memaparkan bagaimana cara terbaik untuk mendorong pertumbuhan komunikasi cepat broadband secara global. Belum lama ini Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon telah menerima laporan akhir dari Broadband Commission for Digital Development (mengawali UN Millemium Development Goal Review Summit).

Laporan tersebut mencakup berbagai masukan mulai dari tingkat pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan badan-badan internal PBB, sementara Broadband Commission beranggotakan lebih dari 50 pemimpin sektor publik dan swasta termasuk ketua UNESCO dan para pemimpin di International Telecommunications Union.

Aktif sejak Mei 2010, ide ini berupaya mendapatkan cara-cara yang praktis bagi pemerintahan di banyak negara "di semua tahap kemajuan pembangunan-negara berkembang dan maju"-, untuk dapat menyediakan jaringan-jaringan broadband bagi seluruh masyarakat, bekerjasama dengan sektor swasta.

Kini semakin jelas bahwa komisi  ini percaya bahwa Broadband sepatutnya dipandang sebagi infrastruktur dasar bagi sebuah negara, seperti yang disignalkan dalam laporan yang diterbitkan ITU belum lama ini. Dan sentimen ini mungkin merupakan bagian dari hasil pertemuan PBB.

Summit itu sendiri merupakan sebuah upaya untuk memfokuskan kembali berbagai upaya internasional untuk memenuhi target-target yang diadopsi pada UN Millenium Summit 2000 yang berupaya menekan kemiskinan, kelaparan, penyakit, kematian ibu dan anak dan berbagai penyakit lainnya dengan tenggat waktu pada 2015 mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Firma Analis Ovum terhadap broadband di 15 negara berkembang "emerging markets" mengungkapkan bahwa konsumen rata-rata membayar lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain, sekalipun mereka menerima upah yang lebih rendah.

"Perbedaan yang tajam dalam harga broadband pada pasar-pasar yang mapan dan yang sedang bertumbuh/emerging market  menunjukan ada sebuah kesenjangan yang luar biasa dalam hal penyerapan jasa," komentar Angel Dobardziev, Ovum practice leader. " Biaya komunikasi broadband di sejumlah negara yang sedang bertumbuh ekonominya adalah  tiga kali lebih mahal daripada pasar-pasar yang mapan,  dan  jika dikaitkan dengan upah yang rendah, menjadikan komunikasi broadband sebuah produk yang sangat mewah untuk dimiliki bagi semua masyarakat, kecuali bagi sekelompok kecil masyarakat yang menduduki puncak piramid sosial ekonomi.

Tarif Broadbad di Nigeria , salah satu yang mahal dalam sampel yang dimiliki oleh Ovum, dengan biaya tahunan untuk beberapa layanan mencapai lebih dari $2,000 per tahun, walaupun GDP negeri tersebut hanya $1,170 per kapita. Afrika Selatan adalah contoh negara yang mengenakan tarif termahal untuk semua jenis layanan broadband dalam seluruh sampel Ovum. Biaya tahunan layanan broadband untuk sejumlah layanan ada yang mencapai lebih dari $5,000 dengan GDP hanya $5,820 per tahun.

Kunci untuk menjadikan broadband menjadi lebih terjangkau di negara-negara berkategori "emerging market" adalah dengan meningkatkan suplai dan kompetisi, yang saat ini paling mungkin dilakukan di hampir semua pasar dan daerah pinggiran kota yang belum memilikinya," ujar Dobardziev. "Akan tetapi, banyak negara yang membutuhkan upaya-upaya kebijakan dan regulasi yang terkoordinasi untuk meningkatkan kompetisi dan suplai dan membawa keterjangkauan bagi keseluruhan konsumen di pasar. Karena hal semacam ini belum jelas maka tak jelas juga seberapa cepat hal ini akan terwujud.

(Publictechnology | Martin Simamora)

Stuxnet Hantam Sistem Industrial

Siemens telah mengkonfirmasi bahwa 14 sistem industri telah terinfeksi, beberapa Worm berhasil memrogram ulang sistem-sistem industri yang dijangkitinya. Sebuah worm yang canggih, didesain untuk mencuri informasi-informasi industri yang bersifat rahasia dan mengacaukan operasionalnya telah menginfeksi setidaknya 14 industri, ungkap pihak Siemens.

Worm dengan sebutan Stuxnet, yang ditemukan kali pertama pada Juli lalu saat para peneliti di VirusBlokAda berhasil mengendus keberadaannya pada komputer-komputer di Iran. Worm ini terbilang salah satu yang paling canggih dan tipe sofware perusak yang sangat tak lazim yang pernah dibuat--Worm ini awalnya mengungkapkan kelemahan Windows yang tak diketahui sebelumnya namun sekarang kelemahan tersebut telah teratasi, yang menyebabkan penyebaran worm dari komputer ke komputer lainnya, utamanya melalui memori USB.

Worm ini dirancang sedemikian rupa untuk menghantam sistem-sistem kendali industrial Siemens, dan belum menyebar secara luas. Namun Worm ini telah berhasil menginfeksi sejumlah pabrik Siemens, ujar juru bicara perusahaan Simon Wieland.

"Kami telah mendeteksi keberadaan virus pada sistem-sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) di 14 pabrik yang tetap dapat beroperasi tanpa sedikitpun mengakibatkan gagal fungsi pada proses dan produksi dan tidak menyebabkan kerusakan apapun," jelasnya melalui email kepada Networkworld.com (14/9/2010).

Ini adalah kabar yang cukup mengkhawatirkan sebab menurut sebuah laporan mengenai Worm, yang akan diedarkan pada bulan ini di Virus Bulletin Conference-Vancouver, Stuxnet dapat digunakan untuk mengakibatkan sejumlah kerusakan signifikan jika Worm ini tidak dilenyapkan dengan sempurna.

Para peneliti di Symantec berhasil memecahkan sistem kriptografik Stuxnet, dan mereka menyatakan bahwa ini adalah jenis worm pertama yang dibuat tidak hanya untuk mematai-matai sistem-sistem industri, tetapi juga untuk memrogram ulang sistem-sistem industri.

Begitu Worm berhasil menginfeksi sebuah komputer personal, Stuxnet menggunakan password default Siemens untuk mengupayakan dan mencoba mengambil alih kendali akses ke sistem-sistem yang menjalankan program-program WinCC dan PCS 7-yang disebut program-program PLC ( Programmable Logic Controller) yang digunakan untuk mengelola sistem-sistem pada lantai-lantai pabrik berskala besar dan pada instalasi-instalasi militer, pabrik-pabrik kimia dan pembangkit tenaga listrik.


Software ini beroperasi dalam 2 tahap hingga terjadinya infeksi, menurut Symantec Security Response Supervisor Liam O'Murchu. Pertama, Stuxnet mengunggah (upload) informasi konfigurasi sistem Siemens ke server Command-and Control.

Kemudian para penyerang dapat menentukan sebuah target dan secara aktual memrogram ulang bagaimana sistem itu bekerja." Merekalah yang menentukan bagaimana seharusnya PLC bekerja sesuai dengan keinginan penyerang, dan kemudian mengirimkan kode ke mesin-mesin yang telah terinfeksi yang akan mengubah cara kerja PLC," jelas O'Marchu.

Sekalipun serangan Stuxnet tidak menimbulkan dampak nyata pada operasi pabrik, namun O'Marchu mengingatkan ada kemungkinan kuat bahwa Stuxnet dilengkapi dengan "rootkit" yang dirancang untuk menyembunyikan perintaj-perintah yang dapat mengunduh worm oleh operator-operator sistem Siemens.

Oleh karena itu Symantec mengingatkan, sekalipun komponen-komponen worm windows berhasil dilenyapkan sepenuhnya, software Siemens masih memiliki kemungkinan untuk menyimpan perintah-perintah tersembunyi. Symantec juga menganjurkan agar perusahaan-perusahaan yang telah terinfeksi melakukan audit menyeluruh pada semua PLC atau merestorasi sistemnya dari backup yang aman, demi keamanan.

Stuxnet sejauh ini telah menginfeksi sistem-sistem di Inggris, Amerika Utara dan Korea, namun jumlah infeksi terbesar sejauh ini terjadi di Iran. Kontraktor-kontraktor pertahanan militer dan perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan intelektual bernilai tinggi telah menderita serangan ini selama bertahun-tahun--pada Januari, Google menyatakan telah menjadi target upaya pencurian data yang canggih yang dikenal sebagai operasi Aurora. Tetapi Stuxnet menjadi upaya pertama yang menargetkan serangan pada lantai pabrik.

Dan apabila Worm ini digunakan untuk mengacaukan sistem-sistem pada industri kimia atau pembangkit tenaga listrik maka hasilnya akan sangat menghancurkan.

"Kita benar-benar belum pernah melihat jenis seperti ini sebelumnya," jelas O'Murchu. "Fakta bahwa Worm ini dapat mengendalikan cara kerja mesin secara fisikal, sungguh sangat menggelisahkan."

Namun, Nampaknya Stuxnet tidak lagi dapat mengambil alih sistem-sistem baru pada titik ini. Symantec telah berhasil mengambil alih domain yang digunakan untuk mengirimkan perintah-perintah untuk menginfeksi komputer segera setelah keberadaan Stuxnet berhasil diketahui, artinya hacker yang berada dibalik serangan ini, kini tak lagi memiliki cara untuk mengirimkan perintah-perintah baru ke sistem-sistem yang telah terinfeksi.

Tak seorang pun yang tahu, siapa dalang serangan Stuxnet, tetapi baru-baru ini Kapersky Lab melalui penelitinya Roel Schouwenberg menyatakan bahwa nampaknya serangan Stuxnet dilancarkan oleh sebuah negara tertentu.

O'Morchu sepakat bahwa serangan Worm dilancarkan oleh para penyerang yang canggih."Ini jelas bukan jenis operasi yang dapat anda lakukan," jelasnya.

(Robert McMillan covers computer security and general technology breaking news for The IDG News Service | Alih bahasa : Martin Simamora)

EC Ajukan Kebijakan Baru Cybercrime

European Commission telah mengusulkan penguatan pertahaan EU dalam menghadapi Cybercrime dengan sebuah kebijakan dan regulasi baru untuk memperkuat lembaga European Network and Information Security Agency (Enisa).

Dengan kebijakan baru ini para pelaku cyber attck dan para pembuat software terkait dan program-program berbahaya dapat dikenakan sanksi hukuman, dan dapat dikenakan sanksi-sanksi kriminal yang lebih berat.

Negara-negara anggota juga akan diwajibkan untuk memberikan respon yang cepat terhadap permintaan-permintaan bantuan penting terkait serangan-serang cyber, meniru apa yang telah dijalankan dalam kerjasama Polisi dan Kehakiman Eropa terkait cyberattack secara efektif.

Penguatan dan modernisasi lembaga Enisa diharapkan akan membantu Uni Eropa dan semua pemangku kepentingan swasta untuk mengembangkan kapabilitas-kapabilitas dan kesiapsediaan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon tantangan-tantangan keamanan cyber security, jelas Komisi Eropa.

Kedua proposal tersebut, dilansir dari Telecompaper (30/9) akan dijukan kepada Parlemen Eropa dan Dewan Menteri EU untuk mengadopsinya. Kebijakan baru yang diusulkan oleh komisi dirancang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah berlaku sejak tahun 2005, dan memperkenalkan situasi-situasi yang dapat memperparah keadaan dan sanksi-sanksi kriminal yang lebih tinggi.

Kebijakan cybersecurity yang diusulkan juga mengusulkan pembangunan sebuah sistem untuk merekam dan melacak cyberattacks. Peraturan baru Enisa akan memberikan mandat untuk mengikutsertakan negara-negara anggota dan para pemangku kepentingan swasta untuk bergabung secara aktif di seluruh Eropa, seperti gelar latihan-latihan cybersecurity, kemitraan dengan sektor swasta untuk membangun ketahanan jaringan, analisa-analisa ekonomi dan asesmen resiko dan kampanye kewaspadaan.

Enisa akan mampu memberikan kepada semua negara-negara anggota EU dan lembaga-lembaga bantuan dan saran terkait hal-hal regulatori.

Regulasi juga memperpanjang mandat Enisa selama 5 tahun, dari ketentuan awal berakhir pada Maret 2012, dan meningkatkan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia dan peran pengawasan yang lebih kuat kepada dewan manajemen Enisa.

(Martin Simamora)