Kepolisian negara bagian New Delhi dan kepolisian 
negara bagian Uttarkhand telah mengoperasikan sebuah pusat operasi keamanan intelijen atau intelligent Security Operations Center (iSOC) untuk memantau lalu-lintas . Teknologi iSOC dilengkapi dengan kamera CCTV cerdas dengan kemampuan analisa intelijen dan sistem pencadangan data. iSOC memiliki peran strategis lainnya : mendeteksi ancaman teroris sedini mungkin.
iSOC beroperasi di empat kota dan menggunakan kamera-kamera CCTV yang memiliki IP tetap, berkemampuan zoom dan berotasi dan dipasang di 40 lokasi tersebar di New Delhi, Dehradun, Kshipur dan Rudrapur.
Pengoperasian iSOC memiliki dua tujuan ; untuk memantau lalu-lintas, dan memberikan kemampuan respon cepat terhadap berbagai potensi ancaman teroris, jelas Sanjay Agrawal, Chief Information Officer National Highway Authority of India, dikutip Plaza eGov dari FutureGov (20/5). "Tujuan mendasar pengoperasian kamera-kamera ini untuk memonitor kondisi lalu-lintas jalan raya dan memiliki kemampuan melihat obyek/subyke dengan jelas berkat kemampun kamera melakukan zoom in pada berbagai insiden yang terjadi di jalan raya, langsung dari ruang kendali. Sebagai bagian sistem manajemen jalan raya, ada sebuah rencan untuk menempatkan kamera-kamera di setiap 2 kilometer jalan raya nasional di waktu mendatang.
Kamera-kamera yang dioperasikan oleh iSOC memiliki fitur multi penyimpanan untuk mencegah kehilangan data dan analisa intelijen gabungan, seperti kemampuan mendeteksi secara otomatis parkir ilegal dan pelanggaran lalu lintas.
Mumbai menjadi kota pertama yang telah dilengkapi dengan 100 kamera CCTV yang ditempatkan di persimpangan-persimpangan jalan utama pada 2007 lalu. Sebuah rencana ambisius akan melengkapi kota tersebut dengan 5.000 kamera CCTV, rencana ini gagal diwujudkan tahun lalu sebab pengadaannya mengalami penundaan.
(Martin Simamora)
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) saat ini sedang merancang indikator-indikator baru yang menjadi tolak ukur 
tingkat kesiapan implementasi e-Government sebuah negara . Indikator-indikator baru akan mengukur bagaimana implementasi e-Government menopang reformasi sektor publik di sebuah negara.
OECD telah melakukan rangkaian pembicaraan dengan para penyelenggara utama survei-survei e-Government global dengan tujuan untuk memperkenalkan indikator-indikator baru e-Government yang fokus terhadap kinerja sektor publik. Yih-Jeou Wang,Head of Unit, OECD E-Government Project, dikutip Plaza eGov dari FutureGov menyatakan, hingga kini, indikator-indikator pemeringkatan e-Government yang ada berfungsi 
sebagai rambu-rambu penunjuk bagi para pembuat kebijakan sejak awal dekade ini, kini ada sebuah kebutuhan baru untuk mengembangkan indikator-indikator generasi baru untuk mengukur e-Government.
"Bagaimana e-Government menopang reformasi sektor publik yang kini semakin kompleks, dan tidak mudah untuk menentukan kinerja sektor publik jika menggunakan indikator-indikator yang ada dewasa ini," jelas Wang. "Ketersediaan data untuk melakukan perbandingan-perbandingan yang berguna sangat terbatas dan kerap kali dilakukan berdasarkan asesmen-asesmen yang subyektif."
Sejauh ini OECD telah melakukan pembicaraan dengan 31 negara anggota OECD, yang meliputi Jepang, Korea Selatan, Selendia Baru dan Australia, serta berdialog dengan 
para penyelenggara survei e-Government; United Nations Department of Economic and Social Affairs, Komisi Eropa dan sejumlah universitas seperti; Universitas Waseda pada Maret 2010 lalu.
OECD tidak akan menciptakan sebuah tabel baru yang mengkombinasikan berbagai metodologi dan indikator pemeringkatan yang ada, tegas Wang, walaupun serangkaian diskusi mungkin saja mengeksplorasi cara-cara menghindari duplikasi. "Kita tidak akan memulainya dengan hal-hal yang mendasar. Kami ingin menciptakan tipe-tipe indikator yang berbeda yang memampukan semua pemerintah menyimpulkan sendiri implementasi e-Government negaranya.
Sebuah "satuan tugas virtual" yang mewakili semua negara kini dalam proses pembentukan untuk melakukan pengembangan indikator-indikator e-Government. OECD juga akan membuat sebuah mekanisme diskusi berbasis web. "Banyak diskusi pada Maret 2010 lalu berpusat pada mengidentifikasi area-area target dan membangun definisi-definisi yang jelas dan metodologi yang kuat, ungkap Wang. "Tahap pengembangan sangat rawan dang akan membutuhkan kerjasama yang erat dengan sejumlah negara, organisasi-organisasi internasional dan kelompok-kelompok riset akademik. Hasilnya akan dituangkan di dalam laporan dua tahunan OECD : "Government at a Glance" pada edisi-edisi mendatang.
Edisi pertama telah dipublikasikan pada 2009 lalu yang menyajikan data mentah berbentuk excel dan memperkenal indeks-indeks gabungan atau komposit yang menyimpulkan elemen-elemen kunci praktik-praktik manajemen publik dalam manajemen sumber daya manusia, penganggaran dan manajemen regulasi.
"Anda tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak terukur," ujar Wang. " Ketika 
mengembangkan berbagai kebijakan, anda harus dapat memantau dan mengakses kemajuan, dan memastikan bahwa anda memiliki karangka pengukuran yang tepat untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan. Tetapi untuk melakukannya, anda membutuhkan indikator-indikator yang dapat memberikan wawasan terhadap apa-apa saja yang dapat memperbaiki kinerja fungsi-fungsi pemerintah."
(Martin Simamora)
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik 
Indonesia telah menetapkan Kabupaten Wakatobi , Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tujuan utama wisata baru Indonesia yang kaya dengan keindahan lautnya. Untuk mendukung penelitian keanekaragaman hayati terumbu karang di Wakatobi, PT Microsoft Indonesia merangkul Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
Bertempat di gedung BPPT, Pemkab Wakatobi akan membangun International Center of Excellence untuk penelitian "coral biodiversity" yang didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi, ungkap Bupati Wakatobi, Hugua, dikutip Plaza eGov dari detik.com, saat seremoni kerjasama pada Kamis (20/5/2010).
Kerjasama antara Pemkab Wakatobi dan Microsoft merupakan sebuah kemitraan : Public Private Partnership (PPP)."Pemkab Wakatobi akan mengadopsi teknologi Microsoft untuk penelitian coral biodiversity yang didukung oleh Kementrian Riset dan Teknologi," jelas bupati.
Kemitraan teknologi akan membantu Wakatobi mengatasi kelemahan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dan membantu pengarsipan hasil-hasil penelitian dalam bentuk digital sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat."Selama ini ada ribuan hasil penelitian mengenai Wakatobi, tapi saya pun sering tak mengetahuinya," ucap Hugua.
Kemitraan pengembangan Internasional Center of Excellence Pusat Penelitian Terumbu Karang mencakup penelitian keanekaragaman hayati, dalam hal ini Microsoft akan memberikan dukungan kepada masyarakat peneliti dengan kelengkapan teknologi, bank data, forum, dan sumber daya yang membangun komunitas praktisi, serta penyelenggaraan lokakarya dan pelatihan.
Semua data keanekaragaman hayati di wakatobi dapat diunggah ke situs Wakatobi dan tersimpan di server database sehingga masyarakat dunia dapat melihatnya, jelas Tony Seno Hartono, National Technology Officer Microsoft Indonesia.
(Martin Simamora | detik.com)
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa upaya pemberantasan korupsi tak bisa hanya bersifat 'ad hoc" tetapi harus terencana secara 
sistematis agar dapat menghadang gelombang korupsi yang lidahnya telah menyapu seluruh infrastruktur pemerintahan dan sektor bisnis. Percepatan reformasi birokrasi dalam sebuah blue print diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk memberantas mafia hukum dan korupsi di negeri ini.
Langkah pemerintah Republik Indonesia mempercepat implementasi reformasi di bidang birokrasi pada semua instansi pemerintah dilakukan untuk menekan mafia hukum, 
korupsi, politik uang serta membentuk sebuah aturan yang jelas antara pebisnis dan birokrat. Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, dikutip Plaza eGov dari detikfinance.com menyatakan :"Blue print sedang digarap. Kini menunggu proses formalisasi," jelasnya saat berbicara pada The 3rd Top Executive Forum on Governance, di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali pada Jumat (14/5/2010).
Forum digagas oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan dihadiri oleh; 
Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad, Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Ketua Satgas Pemberantas Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, dan Kepala PPATK Yunus Husein.
Reformasi birokrasi saat ini baru dilakukan oleh beberapa instansi seperti; Departemen Keuangan. Cetak biru reformasi birokrasi 2010-2025 diharapkan menjadi landasan untuk melakukan reformasi di setiap lembaga pemerintah."Diharapkan membantu menekan praktik mafia hukum di birokrasi," ungkap Boediono.
Membentuk pemerintahan yang bersih dan efektif memerlukan sejumlah syarat dasar yang harus terpenuhi yaitu; stabilitas politik dan birokrasi yang efektif.Hal lainnya terkandung di dalam blue print adalah; menekankan pemberantasan korupsi, politik uang, dan aturan yang jelas antara pebisnis dan birokrat.
Strategi perang yang sitematis semacam ini tentu saja diharapkan menjadi salah satu instrumen para eksektuif di Indonesia untuk memulihkan kekuatan sejati bangsa dan negara sehingga memiliki kemampuan dan ketahanan ekonomi dan bukan sebaliknya mengalami kegagalan ekonomi seperti Yunani sebagai akibat pembiaran praktik korupsi.
(Martin Simamora | detikfinance.com)
Pejabat Prime Minister's Office (PMO) Brunei menyatakan : sistem e-Government yang efisien dan komprehensif akan memampukan 
sektor bisnis menikmati layanan-layanan online berkualitas, yang berdampak positif terhadap pembangunan usaha kecil menengah (UKM) melalui e-business dan membangun kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Peran e-Government dalam meningkatkan kualitas usaha kecil menengah terungkap dalam sebuah sesi pada konfrensi internasional : e-Government and Administrative Simplification yang diselenggarakan oleh PMO dan OECD/ Korea Policy Center. Pada kesempatan tersebut Hj Mohidin Hj Mus dan Dr Hazri Hj Kifle dari University Brunei Darussalam (UBD) dan Hjh Mariah Hj Taha dari E-Government National Center (EGNC) Brunei mendiskusikan situasi e-Government kesultanan Brunei saat ini dan dimasa mendatang.
Pemerintah telah menjalankan berbagai rencana untuk memberikan pelayanan publik yang mampu mengelola berbagai tantangan yang mengemuka seiring dengan dinamikan lingkungan penggunaan ICT yang meningkat, ungkap Hj Mohidin yang mewakili PMO. Mohidin, dikutip Plaza eGov dari brunei.fm (13/5) dalam makalahnya berjudul :"Rasionalisasi Kerangka Strategi e-Government Brunei 2009-2014" menegaskan bahwa:"E-government lebih dari sekedar teknologi informasi. E-Government adalah tentang pemerintah, bukan mengenai bagian "e".
Area e-business walaupun tidak terkait langsung dengan e-Government, merupakan komplementer."Pemerintah harus meregulasi kerangka hukum yang mengatur pokok-pokok transaksi seperti keamanan informasi dan lain sebagainya," jelasnya.
Jika berbagai inisiatif e-Government dapat merubah cara berbisnis masyarakat Brunei, maka hal ini sungguh menarik karena masyarakat dapat menjual produknya melalui Facebook atau blog. Anda tidak memerlukan modal yang besar untuk melakukannya, yang anda butuhkan hanyalah internet dan anda pasti dapat melakukannya, ujar Dr Hazri.
Dr. Hazri juga menyatakan manajemen puncak pemerintahan Brunei memberikan dukungan penuh dalam implementasi berbagai inisiatif e-Government. "Jika anda memperhatikan EGLF forum (E-Government Leadership Forum),ketua EGLF dijabat oleh seorang deputi 
menteri di PMO, jadi dukungan pemerintah ada pada level kebijakan pemerintah, disinilah terlihat bahwa pemerintah memberikan dukungan, ide-ide, "brainstorming" dan pengarahan kebijakan.
Sektor publik juga harus melakukan transformasi dalam hal kerangka berpikir dan budaya, dan menyederhanakan proses tradisional serta melakukan rekayasa proses bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi bukanlah tujuan tetapi sebuah permulaan, ujar Hazri.
Pemerintah Brunei memiliki lima strategi untuk mewujudkan tujuan ini; mengembangkan berbagai kapabilitas dan kapasitas, memperbaiki pemerintahan, memperkokoh keamanan dan kepercayaan, melakukan integrasi semua departemen dan kementerian pemerintah untuk menghadirkan e-services yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, ungkap Hj Mohidin.
(Martin Simamora)
Pemerintah Brunei terus melakukan upaya terukur untuk menegakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di semua lini atau sektor 
pemerintahannya. Kali ini pemerintah menyajikan e-Development Application Status System (e-Das) yang akan memberikan kemudahan kepada para pemilik tanah dan arsitektur untuk mengecek status perkembangan aplikasi-aplikasi secara online.
Sistem baru ini akan memungkinkan para aplikan yaitu: para arsitek, insinyur dan pemilik tanah yang juga dikenal sebagai "qualified persons" yang dapat mengecek stuatus permohonan untuk melakukan pembangunan, dan sistem ini membuat warga tak perlu melakukan kunjungan yang terlalu sering ke Town and Country Planning Department, jelas Hjh Zainab Hj Yusop dikutip Plaza eGov dari brudirect.com (11/5/2010).
"Pemerintah memiliki empat tahap menuju pengurusan izin mendirikan bangunan, yang biasanya membutuhkan 28 hari kerja untuk merampungkannya, namun dengan sistem baru, prosesnya menjadi lebih mudah dan cepat bagi warga yang ingin mengecek status pengurusan izin, jelasnya.
Tahap pertama pengurusan izin mendirikan bangunan meliputi pemohon membuat aplikasi dan setelah lima hari, pemohon menerima sebuah sertifikat yang menyatakan :tanah/lokasi dimana pembangunan dilakukan.
Tahap kedua disebut juga "Borang C" membutuhkan perencanaan bangunan di lokasi dan setelah selesai, Town and Country Planning Department akan memutuskan apakah akan menyetujui pembangunan proyek tersebut.
Setelah aplikasi mendirikan bangunan disetujui, maka pemohon dapat mulai melakukan pembangunan dan dapat mulai mengajukan izin menempati ke departemen ketika 
pembangunan rampung. Izin menempati bangunan membutuhkan seorang surveyor bangunan untuk menginspeksi dan menentukan apakah bangunan telah memenuhi semua ketentuan keamanan dan standar-standar konstruksi.
Menteri Pembangunan,Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Seth Hj Abdullah Begawan Mudim Dato Paduka Hj Bakar, telah meresmikan operasi sistem baru ini di "Town and Country Planning Department". Sosialisasi e-Das diberikan kepada mereka yang dikategorikan sebagai "qualified persons" atau yang dapat mengajukan permohonan serta meregistrasi mereka ke dalam sistem dengan memberikan mereka usernama dan personal password.
(Martin Simamora)
negara bagian Uttarkhand telah mengoperasikan sebuah pusat operasi keamanan intelijen atau intelligent Security Operations Center (iSOC) untuk memantau lalu-lintas . Teknologi iSOC dilengkapi dengan kamera CCTV cerdas dengan kemampuan analisa intelijen dan sistem pencadangan data. iSOC memiliki peran strategis lainnya : mendeteksi ancaman teroris sedini mungkin.
Mumbai menjadi kota pertama yang telah dilengkapi dengan 100 kamera CCTV yang ditempatkan di persimpangan-persimpangan jalan utama pada 2007 lalu. Sebuah rencana ambisius akan melengkapi kota tersebut dengan 5.000 kamera CCTV, rencana ini gagal diwujudkan tahun lalu sebab pengadaannya mengalami penundaan.
