Sebagai salah satu bagian implementasi dari berbagai inisiatif e-Government,perusahaan telekomunikasi Etisalat dan Abu Dhabi General Services :Musananda, telah menandatangani sebuah MoU untuk membangun "Government Wide Network" yang disebut ADNET yang akan menghadirkan koneksi-koneksi pendukung e-Government antarlembaga pemerintah yang sangat aman dan handal.
Bertempat di Musananda, Abu Dhabi, Chief Executive Officer Musananda, H.E Mohamed 
Al-Fahed Al-Mehairi dan Senior Vice President Etisalat-Enterprise menandatangani MoU ADNET yang menandai soft launch ADNET, sekaligus implementasi infrastruktur jaringan dan pembangunan 24x7 Network Operations Center (NOC).
Implementasi program ADNET dikelola oleh Musanada dan dipimpin oleh Abu Dhabi 
Systems and Information Centre (ADSIC)- sebuah inisiatif eGovernment strategis yang akan memberikan konektivitas untuk berbagai pelayanan publik secara aman dan biaya yang efektif. Ini menjadi langkah penting menuju konsisten semua pelayanan publik diseluruh wilayah dengan sebuah kesepakatan level pelayanan yang akan memacu kinerja layanan.
Kerjasama antara MUSANADA dan Etisalat membuktikan komitmen MUSANADA untuk membentuk sebuah Master Services Agreement di semua layanan pokok yang akan dihadirkan oleh Etisalat, layanan-layanan tersebut :Managed WAN dan Router Services, Internet over Ethernet dan Konektivitas antarpusat Data.
Mohamed Al Mehairi, CEO MUSANADA berujar :"Komitmen, pemikiran yang kreatif dan kerja keras semua orang (Etisalat, ADSIC, dan MUSANADA) yang terlibat didalamnya telah memampukan kita untuk mencapai tahap yang sangat menentukan ini dan mendukung target pemerintah untuk mewujudkan visi2030, yang memiliki tujuan utama untuk menghadirkan layanan publik berkelas dunia bagai semua warga Abu Dhabi. Keunggulan ADNET akan dirasakan jika semua pelayanan publik bermigrasi dan berbagai layanan antarlembaga melalui platform ini.
ADSIC dilansir dari Kippreport.com (1/6/2010), menjadi lembaga pemerintah pertama 
yang bermigrasi ke ADNET dan konsekuensi yang diakibatkanya : lebih dari 100 entitas pemerintah direncanakan bermigrasi pada 2010 dan 2011. Saat ini ADSIC telah berjalan penuh diatas ADNET dan klien pertamanya adalah 24/7 Network Operations Centre yang berlokasi di kota Mohamed Bin Zayed dan siap untuk merespon berbagai permintaan layanan dan insiden. Sejumlah lembaga pemerintah lainnya seperti; ADAA, FDF dan GSEC juga bersiap melakukan migrasi dalam beberapa minggu kedepan.
Etisalah bertanggungjawab membangun infrastruktur ADNET, untuk mendukung layanan eGovernment, yang mmenjadi critical link bagai beragam lembaga pemerintah dan pengguna terakhir (end user) yaitu ; masyarakat, dunia bisnis, semua entitas pemerintah, dan pegawai pemerintah, sehingga akan terbentuk fondasi fundamental bagi semua inisiatif e-Government.
(Martin Simamora)
Belum lama ini Coalition Government atau koalisi pemerintah telah mengumumkan rencana-rencana utamanya, termasuk rencana untuk mempublikasikan kepada publik secara online kontrak-kontrak dengan penyedia perangkat ICT dan data pemerintah. Coalition Government menyatakan akan menciptakan alokasi khusus bagi Open Source Software dalam berbagai proyek pemerintah, utamanya bagi perusahaan-perusahan kecil.
Perusahaan-perusahaan kecil akan mendapatkan peluang yang lebih baik saat berkompetisi di tender-tender pemerintah dengan cara membagi proyek-proyek komputer berskala besar ke dalam bagian-bagian kecil. Pada rincian Program Pemerintah, koalisi pemerintah juga merancang perubahan total yang akan memperkenalkan sebuah "hak baru dalam mengakses data" - dan mewajibkan pemerintah dan dewan untuk mempublikasikan lebih banyak data dalam bentuk-bentuk terstandarisasi sehingga dapat dianalisa dan diperiksa.
Berkait dengan program transparansi pemerintah, ada sejumlah langkah-langkah 
penting yang akan diimplementasikan sebagaimana telah dijabarkan dalam pidato Ratu kepada Parlemen Inggris. Koalisi dikutip Plaza eGov dari worldbnews.com (25/5) menyatakan akan :
(1) Mengambil langkah-langkah untuk membuka semua proses procurement dan mengurangi berbagai biaya
(2) Mempublikasikan semua kontrak ICT pemerintah secara online
(3) Membuat sebuah alokasi khusus bagi Open Source Software dan akan membuat proyek-proyek ICT berskala besar dibagi menjadi komponen-komponen proyek yang lebih kecil
(4) Meminta penyampaian informasi kepada publik secara online untuk semua pengeluaran dan kontrak pemerintah pusat yang nilainya melebihi £25,000.
(5) Menciptakan sebuah "hak baru untuk mengakses data" sehingga kepemilikan data oleh pemerintah dapat diminta dan digunakan oleh masyarakat, dan dipublikasikan sebagai data umum.
(6) Meminta semua dewan untuk mempublikasikan semua notulensi rapat dan semua data kinerja pelayanan di daerah
(7) Meminta semua dewan untuk mempublikasikan daftar pengeluaran diatas £500 dan mempublikasikan semua kontrak dan dokumen tender secara utuh.
(8) Menjamin semua data yang dipublikasikan oleh semua lembaga publik diterbitkan dalam format terbuka dan terstandarisasi, sehingga mudah digunakan dengan biaya yang murah oleh pihak ketiga.
Penggunaan Open Source Software telah didorong oleh pemerintahan partai buruh 
periode sebelumnya namun mengalami hambatan. Kala itu, Februari 2009 pemerintah menyatakan : bahwa penggunaan Open Source akan diperlakukan sama dengan semua sistem proprietary. "Semua keputusan dalam procurement akan didasarkan pada solusi yang memenuhi syarat "best value for money", mempertimbangkan biaya kepemilikan solusi yang harus dikeluarkan selama masa pakai solusi, termasuk biaya-biaya transisi. Setelah mendapatkan jaminan bahwa semua solusi yang dipilih memenuhi semua persyaratan minimal dan pokok ; kapabilitas, keamanan, skalabilitas, kemampuan untuk di transfer, dukungan dan pengelolaan. Pemerintah saat itu juga menyatakan : pemerintah akan, sejauh memungkinkan, menghindarkan diri dari ketergantungan absolut terhadap software proprietary.
(Martin Simamora)
Jika Indonesia dapat mengadopsi peraturan pembuktian terbalik pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maka kekayaan pejabat negara bisa dirampas oleh negara sepanjang ia tidak bisa membuktikan asal-usul kekayaannya. Hal ini diupayakan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH), namun Indonesia harus terlebih dulu memiliki sistem nomor induk kependudukan (NIK).
“Jadi, apabila tidak bisa dibuktikan harta-harta itu didapat dengan cara yang legal 
maka negara dapat merampas,” kata anggota Satgas PMH Mas Achmad Santosa, dikutip Plaza eGov dari kompas.com seusai diskusi di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Senin (24/5/2010).
Sistem pembuktian terbalik pada harta kekayaan diberlakukan tanpa harus ada tindak pidana yang disangkakan pada penyelenggara negara. “Non conviction make,” ujar Ota panggilan akrab Mas Achmad. Untuk mewujudkannya maka negara harus terlebih dahulu undang-undang yang mengatur sistem pelaporan harta kekayaan yaitu: Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Undang-undang NO 28 menetapkan setiap penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta kekayaan saat memulai dan mengakhiri jabatan. Namun, tidak ada sanksi bagi penyelenggara negara yang menolak untuk melaporkan harta. Selain itu, tidak ada aturan apabila laporan yang disetor ke KPK adalah palsu.
Banyak negara telah menerapkan sistem pembuktian terbalik pada harta kekayaan pejabat negara, sehingga Indonesia bisa mencontoh atau mengadopsi sistim serupa yang telah berjalan di negara atau konsep Asset and Income Declaration yang dicanangkan 
oleh United Nations Convention Against Corruption. “Akan efektif karena di negara-negara lain telah diterapkan,” tandasnya
Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Bambang Widjojanto, menyatakan, Indonesia memang memerlukan sistem ini untuk memberantas korupsi dan mafia hukum, namun agar berjalan efektif maka Indonesia harus memberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga tidak terjadi kerancuan identitas. “Kalau targetnya memberantas mafia hukum untuk jangka pendek, Single Identity Number atau Nomor Induk Kependudukan ini bisa diterapkan pada kalangan yang rentan terhadap mafia hukum, misalnya diberlakukan untuk penegak hukum, pegawai pajak atau pengacara,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan : KPK juga harus menyempurnakan formulir LHKPN sehingga tidak ada kerancuan tentang nilai harta. Selain itu, KPK harus membentuk sistem pengaduan yang tepat. “Misalnya nilai rumah yang dipakai apakah nilai pasaran atau NJOP (nilai jual obyek pajak),” terangnya.
Namun Bambang mengingatkan ada konsekuensi negatif jika sistem pembuktian terbalik diberlakukan, yaitu :setiap orang bisa menuduh orang lain mendapatkan harta dengan cara korupsi. “Apalagi polisi kita belum bersih nanti malah menjadi peluang markus,” ucapnya.
Meminimalisasi hal ini maka sistem ini membutuhkan partisipasi penuh masyarakat dalam melaporkan harta kekayaan pejabat yang diperoleh secara ilegal. “Jadi, harus 
dibentuk sistem pengaduan yang tidak memudahkan seseorang untuk menuduh sekaligus melindungi whistle blower,” pintanya. Mekanisme yang diusulkan Bambang telah dijalankan oleh pemerintah Yunani sebagai upaya besar memberantas korupsi biang utama krisis ekonomi.
Terhadap usulan Satgas MPH, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung sepenuhnya, bahkan KPK sempat mewacanakannya.KPK sangat mendukung. Saya kira itu sangat efektif. Apalagi LHKPN itu, tidak ada sanksi pidananya," ujar uru Bicara KPK Johan Budi.
(Martin Simamora | kompas.com)
Ketika jatuh tempo pembayaran utang tiba, Kamboja akan membutuhkan pinjaman atau utang baru yang lebih banyak lagi dan kondisi ini dapat membawa Kamboja kedalam resesi, sebagaimana yang sekarang dialami Yunani. Kamboja bisa jadi tidak akan mengalami krisis ekonomi yang mengguncangkan dunia seperti dampak yang ditimbulkan Yunani, ungkap ekonom Kamboja. Ekonom Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberi isyarat tak hanya Kamboja yang harus waspada, tetapi negara-negara lain yang memiliki utang luar negeri yang besar dan menghadapi masalah korupsi yang berat juga harus mewaspadainya.
Namun krisis Yunani menjadi pelajaran yang berharga bagi Kamboja, dalam hal ini 
dapat memetik sebuah pelajaran : pentingnya meningkatkan pendapatan negara tahunan dan mengurangi utang dan defisit. Sebelum Yunani harus ditolong dan menerima paket moneter sebesar USD146 miliar dari negara-negara zona euro dan International Monetary Fund, Yunani mengalami defisit anggaran yang tinggi :12,7% dan di sisi lain negeri ini sangat lemah dalam melakukan pemungutan pajak dan korupsi yang merajalela.
Sebagaimana umumnya negara-negara di dunia, Yunani juga meminjam dari negara-negara lain untuk menutupi kekurangan anggaran belanja tahunan negara. Tetapi pada 2010, utang Yunani telah mencapai USD400 miliar, kondisi ekonomi yang tertekan seperti ini diperparah dengan lemahnya kemampuan negara melakukan pemungutan pajak dan krisis ekonomi global yang masih memperlihatkan taringnya.
Kondisi ini membuat Yunani berada pada risiko mengalami gagal bayar (default), yang 
mengkhawatirkan pasar European Union terutama pada negara-negara anggota yang memiliki kekuatan ekonomi lemah khususnya ; Italia, Portugal dan Spanyol. Paket stabilisasi dimaksudkan untuk menolong Yunani selama 3 tahun kedepan, dan konsekuensi atas penerimaan bantuan, Yunani harus melaksanakan sejumlah kebijakan pengetatan pengeluaran negara/anggaran untuk meningkatkan pendapatan.
Faktanya, Kamboja memiliki banyak masaqlah serupa dalam hal utang, pemungutan pajak dan korupsi. Namun Sam Genthy, seorang analis keuangan pada ambodia’s Securities Commission, dikutip Plaza eGov dari voanews.com (25/5) menyatakan, Kamboja memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya efek yang fatal dari krisis ekonomi karena pengeluaran pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada utang luar negeri. Utang yang dimiliki pemerintah Kamboja berjangka panjang dengan tingkat bunga yang rendah.
"Yunani menggunakan euro, dimana defisit yang dialami akan diamati secara ketat," jelasnya. "Kamboja belum berada di fase semacam ini, sekalipun negeri ini mengunakan mata uang dolar." Tapi Kamboja harus meningkatkan pendapatan negara dari pajak untuk mengurangi defisit anggaran dan utang, jelas Sam.
Defisit anggaran Kamboja pada 2009 berada di posisi 6%, meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Pengeluaran pemerintah mencapai 600 juta dolar melampau pendapatan tahunannya, yang juga bergantung pada bantuan dan pinjaman internasional, pada tahun lalu bantuan/pinjaman Kamboja mencapai 1 miliar dolar.
Kamboja memiliki utang kepada negara-negara lain, diperkirakan sebesar 4 miliar dolar, sekitar 40% dari GDP tahunan. Besar utang hampr dua kalipat sejak 2004. Beberapa ekonom mengkhawatirkan situasi ini bahwa utang Kamboja akan terus meningkat, dan jika negara-negara donor menghentikan bantuannya maka krisis seperti Yunani akan terjadi.
"Perekonomian kami hanya mengandalakan 4 sektor, yang juga rapuh," jelas seorang ekonom Kamboja Chheng Kimlong. Industri garmen, turisme dan perumahan kini mengalami penurunan akibat krisis ekonomi global,"ujarnya. "Dan hanya sektor pertanian yang sangat kuat." Jika sektor ini terluka maka penerimaan negara akan turun.
Din Virak, seorang anggota Cambodian Economic Association menyatakan, sebuah pengurangan besar terhadap jumlah bantuan oleh para donor pasti menimbulkan krisis, tetapi pemerintah memiliki potensi untuk menggunakan pendapatan minyak dan gas sebagai sumber menutupi celah tersebut.
Kamboja juga dapat berharap pada peningkatan penerimaan pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi, yang dapat mengurangi utang, jelas Douglas Broderick, UN’s resident coordinator untuk Kamboja. Jadi ancaman krisis utang bukanlah hal yang jauh dari potensi untuk terjadi, itu risiko nyata yang harus diamati.
Amy Wong, ekonom United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific untuk Kamboja berujar : "Ini salah satu dari banyak faktor yang ada dalam daftar pengawasan yang harus kami awasi secara cermat. " Menjaga stabilitas ekonomi mikro sangat penting, termasuk menurunkan defisit pemerintah sehingga besar utang dapat dikurangi secara bertahap. Dan melenyapkan kesenjangan sosial juga hal yang penting sebab kita tak hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu masyarakat miskis dan menanggulangi berbagai masalah lingkungan.
Hang Chuon Narun, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan dan Ekonomi menegaskan bahwa pemerintah Kamboja sangat berhati-hati menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan, yang akan mejamin Kamboja luput dari krisis seperti yang dialami oleh Yunani.
(Martin Simamora)
Pemerintah Yunani bergerak cepat untuk memerangi korupsi setelah momentum paling bersejarah dan paling menentukan dalam sejarah negeri ini : pengakuan yang jujur dan tulus bahwa akar krisis utang dan defisit adalah korupsi yang demikian dalamnya. Kini Yunani melakukan investigasi terhadap 70 pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan bak jutawan dan membekukan aset seorang politisi yang dibangun di atas dasar praktik korupsi. Pemerintah Yunani bahkan menyerukan masyarakatnya berani menjadi whistle Blower atau si "peniup pluit".
Yunani saat ini melakukan investigasi mendalam terhadap Kementerian Keuangan berkait sejumlah dugaan kejahatan seperti; penyuapan, aktivitas ekonomi ilegal, pemalsuan dokumentasi, penyeludupan, korupsi dan kegagalan memenuhi segala kepatutan dalam Kementerian Keuangan.
Investigasi yang cepat dan ketat berhasil menguak sebuah fakta : 70 pegawai Kementerian Keuangan memiliki kekayaan setara dengan jutawan. Berdasarkan penyelidikan awal, masing-masing dari 70 pegawai di Kementerian Keuangan Yunani memiliki properti real estate dengan nilai dari €800,000 hingga €3 juta.
Pemerintah Yunani bahkan membuka saluran telepon "hot line" bagi masyarakat untuk 
bertindak sebagai "peniup pluit". Nilai rata-rata properti yang dimiliki oleh para pegawai Kementerian Keuangan mencapai €1.22 juta, padahal pendapat atau gaji resmi yang mereka terima hanya €50,834!
Kementerian Keuangan juga baru saja meluncurkan sebuah Penyelidikan Internal untuk menginvestigasi berbagai keluhan yang disampaikan oleh 50 pelapor baik yang bersedia mengungkapkan identitasnya atau merahasikan identitasnya terkait sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh 31 pegawai kantor pajak, 10 kantor bea cukai, dan sejumlah instansi keuangan di seluruh pelosok negeri.
Penelitian internal akan berfokus pada berbagai tuduhan lainnya, kasus-kasus penyuapan, aktivitas ekonomi ilegal, pemalsuan dokumentasi, penyeludupan, korupsi dan penyimpangan. Kementerian Keuangan Yunani dikutip Plaza eGov dari herald.ei (26/5) menyatakan: " Menegakan transparansi dalam pemungutan pajak dan reputasi administrasi pajak secara keseluruhan, tidak hanya penting untuk memperbaiki penerimaan negara tetapi juga mengokohkan tingkat kepercayaan publik terhadap keadilan sosial dan membangun kepercayaan dalam hubungan antara masyarakat dan negara."
Namun pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kesuksesan proyek ini tidak semata bergantung pada partisipasi pegawai kantor pajak tetapi masyarakat harus bersedia terlibat dan bekerjasama dan hal ini telah dijembatani oleh pemerintah dengan penyediaan saluran telepon "hot line" yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pengalihan pajak dan berbagai tindakan kriminal keuangan lainnya.
Kementerian Keuangan Yunani juga akan menginvestigasi 234 pegawai yang belum mengisi deklarasi pajak sejak 2007-2008 dan tahun-tahun lainnya, dan akan memerikasa kepemilikan properti 70 karyawan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan seperti jutawan.
Kementerian Keuangan juga akan melakukan reorganisasi mekanisme pemungutan pajak secara menyeluruh dan akan mengganti pejabat : 2o direktur yang bertanggungjawab terhadap pengawasan kantor-kantor pajak yang gagal memenuhi target penerimaan pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan pulihnya kpercayaan masyarakat terhadap aparatur dan lembaga negara di Yunani.
"Tujuannya untuk memodernisasi mekanisme pemungutan pajak, melayani masyarakat secara lebih baik dan membangun transparansi dan kerangka pajak yang adil," ujar Kementerian Keuangan.
Pemerintah Yunani juga membentuk sebuah state committee untuk menginvestigasi pencucian uang dan telah diminta untuk membekukan aset-aset milik Menteri Transportasi terdahulu,Anastasios Mantelis yang mengakui telah menerima suap dari 
sebuah perusahaan raksasa Jerman, Siemens pada 1998. Pada Kamis (27/5), Mantelis dilansir dari setimes.com secara resmi telah dicekal, tidak dapat pergi keluar negeri dan dituduh melakukan penyuapan dan pencucian uang.
Ketua Komite Anti Pencucian Uang, Stelios Grozos juga telah membekukan rekening di bank Yunani milik Mantelis yang digunakan untuk melakukan transfer uang. Oposisi utama di Yunani Partai New Democracy pada minggu lalu meminta Costas Simitis pemimpin negara terdahulu agar turut diperiksa.
(Martin Simamora)
Kotamadya Indjija menjadi penanda bagi Serbia untuk memasuki era baru, pelibatan e-Government yang komprehensif untuk membangun pemerintahan yang tertata dengan baik atau good governance. Kini masyarakat dapat menikmati berbagai layanan publik melalui website yang memberikan ragam layanan mulai penerbitan dokumen-dokumen publik yang umum hingga pemberian berbagai lisensi dang surat-surat izin. Teknologi e-Government juga menciptakan Citizen Assistace Center, sebuah layanan publik yang istimewa bagi rakyat.
Indjija kini menjadi kotamadya yang memiliki teknologi e-Government yang paling unggul di Serbia, sejak negara ini menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kotamadya Indija dengan Microsoft pada Desember 2004 lalu. Kerjasama ini memberikan keunggulan teknologi bagi Indja memberdayakan teknologi informasi untuk mengelola berbagai operasi pemerintah kotamadya dan perusahaan-perusahaan utilitas publik, sehingga menjamin layanan publik yang sangat baik.
Keberhasilan pembangunan e-Government yang komprehensif tidak lepas dari komitmen pemimpin pemerintah setempat untuk menciptakan teknologi administrasi publik yang paling maju, dengan melakukan invstasi teknologi tinggi dan pendidikan IT, dan mengotomatisasi hampir semua layanan masyarakat melalui Sytem48, dan pemerintah memilih teknologi Microsoft untuk mewujudkan sebuah sistem e-Government yang andal.
Kerjasama keduanya bukan sekedar membeli teknologi namun sebuah kemitraan untuk melakukan pengembangan bersama berbagai solusi teknologi informasi yang baru untuk kepentingan manajemen pemerintah lokal, yang dapat direplikasi oleh pemerintah kotamadya lainnya.
Kini Indjija dilansir dari indjija.net (27/5/2010) memiliki Citizen Assistance Center, sebuah layanan yang bersifat One Stop Shop dimana semua pelayanan administrasi diselenggarakan telah membuat semua layanan administrasi Indija bagi masyarakat dan dunia bisnis lebih mudah diakses dan nyaman. Citizen Assistance Center adalah sebuah bagian yang terintegrasi dengan administrasi pemerintah kotamadya Indija yang dirancang untuk menyediakan akases yang mudah ke hampir semua pelayanan penting yang diselenggarakan oleh pemerintah kotamadya. Citizen Assistance Center di Indjija adalah yang pertama di Serbia.
Citizen Assistance Center adalah sebuah tempat yang sangat tertata, dimana semua 17 perwakilan departemen yang ada di pemerintahan kotamadya hadir di pusat layanan masyarakat untuk membantu masyarakat dengan cepat dan akurat. Citizen Assistance Center juga melayanani layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat yang disebut "tax administration and cadastre services". Belasan pemerintah kotamadya di Serbia telah berhasil mereplikasi Citizen Assistance Center.
(Martin Simamora | indjija.net)
Al-Fahed Al-Mehairi dan Senior Vice President Etisalat-Enterprise menandatangani MoU ADNET yang menandai soft launch ADNET, sekaligus implementasi infrastruktur jaringan dan pembangunan 24x7 Network Operations Center (NOC).
Systems and Information Centre (ADSIC)- sebuah inisiatif eGovernment strategis yang akan memberikan konektivitas untuk berbagai pelayanan publik secara aman dan biaya yang efektif. Ini menjadi langkah penting menuju konsisten semua pelayanan publik diseluruh wilayah dengan sebuah kesepakatan level pelayanan yang akan memacu kinerja layanan.
yang bermigrasi ke ADNET dan konsekuensi yang diakibatkanya : lebih dari 100 entitas pemerintah direncanakan bermigrasi pada 2010 dan 2011. Saat ini ADSIC telah berjalan penuh diatas ADNET dan klien pertamanya adalah 24/7 Network Operations Centre yang berlokasi di kota Mohamed Bin Zayed dan siap untuk merespon berbagai permintaan layanan dan insiden. Sejumlah lembaga pemerintah lainnya seperti; ADAA, FDF dan GSEC juga bersiap melakukan migrasi dalam beberapa minggu kedepan.
