Uni Eropa Hadirkan Pelaporan Fraud dan Korupsi Berbasis Website

Tak satu pun negara yang bebas dari korupsi dengan berbagai modus operandinya,namun komitmen dan integeritas dalam memerangi korupsi akan membedakan derajat kerusakan sebuah negara yang diakibatkan oleh kejahatan keuangan yang cenderung konspiratif dan tersamar dengan sangat canggih. Bahkan Uni Eropa perlu membangun Fraud Notification System (FNS) yang memungkinkan masyarakat dan pegawai pemerintah di EU dapat melaporkan kasus-kasus korupsi secara aman dengan identitas yang tetap anonim sekalipun melakukan dialog dengan investigator. Sistem pelaporan korupsi secara online sebenarnya juga dimiliki Indonesia yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi :KPK Online Monitoring System atau pengaduan@kpk.go.id.

Belum lama ini Uni Eropa menghadirkan Fraud Notification Systems sebuah perangkat elektronik yang memungkinkan masyarakat luas dan para pegawai pemerintahan Uni Eropa melaporkan berbagai kasus korupsi dan penuimpangan keuangan yang melibatkan dana-dana di Uni Eropa, bahkan pelapor tak perlu menunjukan identitasnya atau anonim.

FNS telah dapat diakses melalui website European Anti-Fraud Office (OLAF) yang dikelola oleh European Comission sejak 1 Maret 2010 lalu. OLAF kini meluaskan layanannya hingga ke sistem pelaporan fraud berbasis internet yang menyediakan sumber-sumber informasi (informan) dengan format terstruktur untuk membantu dan memandu rakyat melalui proses pelaporan kejahatan keuangan dan korupsi.

OLAF memang sangat mengandalkan perluasan dukungan kepada masyarakat, sektor bisnis, dan pegawi EU dalam menjalankan tugas-tugasnya memberikan perlindungan berbagai kepentingan finansial di European Union dan memberantas fraud, korupsi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, termasuk penyimpangan yang disengaja di dalam semua institusi EU. Selama beberapa tahun OLAF telah menerima berbagai informasi penting dari seluruh penjuru Eropa melalui nomor-nomor telepon umum dan e-mail.

Sejalan dengan fungsi-fungsi legislasi yang melekat, OLAF selalu terlibat dalam investigasi terhadap berbagai laporan anonim tentang kejahatan keuangan dan korupsi, namun dengan beroperasinya layanan pelaporan kejahatan keuangan dan korupsi berbasis sistem online maka semua laporan kejahatan keuangan/ korupsi harus melalui pemeriksaan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selama proses ini, para investigator OLAF kerap menemui berbagai permasalahan di lapangan, karena tidak dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut untuk melakukan klarifikasi informasi sebab pelapor berstatus anonim.

Sejak NFS beroperasi maka hambatan seperti tadi telah teratasi, dengan berlakunya Tehnical safeguards terbaru yang memberikan jaminan perlindungan absolut akan anonimitas dan di saat yang sama memungkinkan pelapor,jika mereka menginginkannya, melakukan dialog dengan para investigator OLAF. Tidak seorang pun baik di dalam atau di luar OLAF yang dapat mengetahui keberadaan pelapor yang sedari awal menyatakan ingin tetap berstatus anonim. Sistem NFS bekerja seperti fungsi Kotak Pos dimana kedua belah pihak dapat memasukan pesan-pesan ke dalamnya.

Sistem baru ini akan membantu semua investigator OLAF untuk secara lebih baik menilai keredibilitas orang yang melaporkan adanya tindak korupsi dan kejahatan keuangan dengan identitas anonim, sehingga di saat yang dapat mereduksi peluang penyalahgunaan sistem ini oleh pihak-pihak tertentu. Pelaksana Direktur Jenderal OLAF, Nicholas Ilett dikutip Plaza eGov dari epractice.eu (23/3/2010) lalu menyatakan" Masyarakat dan pelaku bisnis kerap bertanya kepada kami bagaimana seharusnya kami menyampaikan pelaporan terhadap fraud yang melibatkan dana di EU. Dari waktu ke waktu kami juga mendengar dari pegawai pemerintah EU yang, sekalipun ada jaminan hukumnya, sangat berhati-hati untuk mendatangi kami secara langsung untuk melaporkan adanya dugaan korupsi yang sedang berlangsung,"tambahnya. Sistem NFS seharusnya dapat menolong masyarakat pelapor dan meniadakan permasalahan semacam ini sebab: pertama, NFS menawarkan kepada para pelapor sebuah mekanisme hubungan yang sangat mudah, kedua, NFS memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada OLAF secara anonim namun tetap dapat melakukan dialog dengan semua investigator kami tanpa rasa takut,jelasnya lagi.


Selama masa uji coba, Fraud Notification System akan dapat diakses dengan multi bahasa yaitu; Inggris, Jerman dan Belanda, namun untuk proses pelaporan sudah dapat dilakukan secara online dengan semua bahasa negara-negara anggota EU. Semua laporan diperiksa dengan sangat teliti oleh OLAF dan secara profesional di periksa sebelum diputuskan apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak. Selama masa uji coba NFS telah menerima berbagai laporan adanya dugaan kejahatan keuangan dan korupsi dari masyarakat yang membutuhkan investigasi lebih lanjut.


(ePractice.eu | Martin Simamora)

44 Negara Bertarung di Ajang UN Public Service Awards 2010

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), sebuah divisi yang berada di bawah UNPAN telah menerima lebih dari 200 nominasi yang berasaal dari 44 negara dalam ajang United Nations Public Service Awards 2010 yang memberikan penghargaan internasional kepada penyelenggara layanan publik publik terbaik. UN Public Service Awards sama pentingnya dengan UN E-Government Readiness untuk mewujudkan Millennium Development Goals (MDGs).

Tujuan acara tahunan ini untuk memberikan penghargaan kepada semua capaian kreatif dan kontribusi yang diberikan oleh semua institusi pelayanan publik yang berhasil menghadirkan administrasi pelyanan publik yang lebih efektif dan lebih responsif.

Para kandidat dan pemenang tahun lalu, termasuk Singapura dengan proyek perumahan publik yang inovatif, Afrika Selatan dengan penyelenggaraan jasa kesehatan dan Australia dengan web portal lowongan kerja yang dirancang secara khusus bagi orang-orang dengan keterbatasan fisik.


Setiap kali penyelenggaraan UN Public Service Awards para kandidat memperlihatkan bahwa semua pemerintah telah melakukan inovasi besar, melampaui perkiraan banyak pihak dan berbagai pemikiran baik dan implementasi yang efektif telah tercapai dibanyak negara, baik negara maju dan negara berkembang, di pedesaan dan perkotaan, pemerintahan pusat dan daerah, baik dengan sumber daya melimpah atau pun terbatas.

UNDESA menyatakan, faktanya banyak inovasi telah tercipta dengan sempurna yang dipicu oleh keterbatasan sumber daya dan adanya kebutuhan segera berbagai solusi kreatif untuk memenuhi kepentingan publik. Direktur Divisi Public Administration and Development Management menyatakan para pemenang tahun lalu mempertontonkan bahwa solusi paling kritikal untuk mempromosikan pembangunan sosial ekonomi, termasuk Millennium Development Goals adalah pemerintahan yang efektif, beretika, transparan, akuntabel dan berpihak kepada pemenuhan kepentingan masyarakat atau Citizen Centric Government.

"Tidak ada kemajuan yang dapat dicapai untuk mewujudkan semua target yang terkandung di dalam Millennium Development Goals (MDGs) tanpa adanya kemampuan di bidang; kepemimpinan, lembaga-lembaga pemerintahan yang terdisain dengan baik, pengadaan sumber daya manusia yang tepat dan pendayagunaan berbagai cara yang moderen terutama penggunaan instrumen atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi, serta mekanisme pembuatan kebijakan yang melibatkan publik secara sinambung dan pemberian berbagai layanan publik seperti; keamanan,hukum, kesehatan, pendidikan, sanitasi dan berbagai layanan publik yang mendasar".

Qian menyatakan kandidat terbesar tahun ini tetap negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan secara keseluruhan jumlah kandidat yang dinominasikan menerima penghargaan meningkat 23% dibanding dengan jumlah peserta tahun 2009 lalu. Komite ahli di Pubic Administration akan menyatakan para pemenang pada April ini.

Kategori-Kategori UN Public Service Award :

Kategori 1 : Improving Transparency, Accountability, and Responsivesness in Public Service

Kategori 2 : Improving the delivery Services

Kategori 3 : Fostering participation in policy making decisions through innovative mechanisms

Kategori 4 : Advancing knowledge management in government

Penghargaan Khusus : UNPAN Member Excellence Award on Knowledge Sharing

Kriteria Pemenang :

Kategori 1

+ Mempromosikan transparansi : Menciptakan mekanisme yang dapat meningkatkan kemampuan publik untuk mengamati, mengawasi dan menganalisa proses dan pembuatan kebijakan pemerintah. Mekanisme dapat berupa dokumenter, tatap muka, pertemuan dan atau secara elektronik

+ Mempromosikan Akuntabilitas : Mendayagunakan dokumentasi dalam ragam bentuk yang dapat berperan sebagai alat bukti adanya keselarasan pemerintah secara legal, prosedural, dan persyaratan yang ditetapkan dalam fiskal, dan memperbaiki pemrosesan berbagai keluhan dan penanganan kekecewaan masyarakat.

+ Mempromosikan Kemampuan Respon Cepat : Memuktahirkan pemantauan dan penyaringan opini publik dan pandangan-pandangan terhadap sektor-sektor yang menjadi fokus perhatian, dan mewajibkan penyebaran informasi dan mendemonstrasikan keterbukaan melalui mekanisme konsultatif kepada masyarakat.

+ Mempromosikan kesetaraan : Memperluas pemberian layanan ke kelompok-kelompok masrakat yang lemah secara sosial dan atau memampukan pemberian layanan publik kepada masyarakat yang lebih luas melalui mekanisme yang mempromosikan kesetaraan di bidang sosial berkait jenis kelamin, keragaman budaya, pemuda, masyarakat usia lanjut, kelompok masyarakat dengan keterbatasan fisik dan kelompok masyarakat lainnya yang dinilai lemah posisinya.

+ Transformasi Administrasi: melibatkan transformasi dalam sebuah kerangka besar, lebih dari sekedar perbaikan-perbaikan terbatas. Metoda- metoda inofatif, tehnik-tehnik dan perangkat-perangkat dalam konteks sesuai dengan keperluan negara tersebut, dapat digunakan untuk melakukan modernisasi, perubahan budaya organisasi, reformasi administrasi atau perombakan total semua prosedur pelaksanaan layanan publik

+ Memperkenalkan Konsep Baru : memperkenalkan sebuah ide yang unik, sebuah pendekatanan penyelesaian masalah yang istimewa, atau kebijakan unik/ implementasi desain, sesuai dengan kebutuhan setiap negara atau kawasan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan kecepatan respon dalam pelayanan publik.

Kategori 2 :

+ Meningkatkan Efisiensi : Merampingkan proses-proses, mengurangi jalur pita merah, dan memperbaiki koordinasi dan upaya-upya yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Upaya peningkatan efisiensi harus didukung oleh indikator-indikator yang dapat dihitung (quantifiable), survei-survei, daftar quesioner dan lain-lain.

+ Memberikan Pelayanan Publik berkualitas tinggi : Menyediakan perencanaan yang terjadwal, pelayanan yang ramah dan santun, akses layanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Pelayanan publik juga meliputi jam dan cara pelayanan yang membuat masyarakat lebih nyaman, memiliki kecepatan pemrosesan aplikasi-aplikasi keluhan, mengurangi jumlah kertas kerja dan kewajiban kepada masyrakat sebagai pembuktian terpenuhinya kepatuhan masyarakat.

+ Transformasi Administrasi: melibatkan transformasi dalam sebuah kerangka besar lebih dari sekedar perbaikan-perbaikan terbatas. Metode- metode inofatif, tehnik-tehnik dan perangkat-perangkat dalam konteks sesuai dengan kebutuhan negara tersebut, dapat digunakan untuk melakukan modernisasi, perubahan budaya organisasi, reformasi administrasi atau perombakan total semua prosedur pelaksanaan layanan publik

+ Memperkenalkan Konsep Baru : memperkenalkan sebuah ide yang unik, sebuah pendekatanan penyelesaian masalah yang istimewa, atau kebijakan unik/ implementasi desain, sesuai dengan kebutuhan setiap negara atau kawasan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan kecepatan respon dalam pelayanan publik.

Kategori 3:

+ Meningkatkan Kemampuan Respon Cepat : Memuktahirkan pemantauan dan penyaringan opini publik dan pandangan-pandangan terhadap sektor-sektor yang menjadi fokus perhatian, dan mewajibkan penyebaran informasi dan mendemonstrasikan keterbukaan melalui mekanisme konsultatif kepada masyarakat.

+ Meningkatan Partisipasi melalui mekanisme baru kelembagaan : menerapkan berbagai proses baru dan mekanisme-mekanisme kelembagaan untuk menampung berbagai tuntutan dan pandangan masyarakat. Hal ini dapat mencakup sistem-sistem penunjang pembuatan keputusan, jejaring pemerintah, mekanisme-mekanisme konsultasi yang dapat mendorong pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan implementasinya baik secara holistik dan pendekatan-pendekatan horisontal dalam manajemen dan pelaksanaan layanan publik.

+ Memfasilitasi e-Participation : Memampukan berbagai pemerintah dalam hal ini para pembuat kebijakan dan aparatur publik untuk melakukan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat, terutama dengan setiap individu masyrakat, dan memungkinkan masyarakat misalnya dapat mengekspresikan berbagai kebutuhannya secara lebih baik, berpartisipasi dan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik ; memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan kebijakan ; memberikan saran-saran terhadap layanan-layanan pemerintah baik yang on line dan off line ; dan dokumentasi keluhan.

+ Memperkenalkan Konsep Baru : memperkenalkan sebuah ide yang unik, sebuah pendekatanan penyelesaian masalah yang istimewa, atau kebijakan unik / implementasi desain, sesuai dengan kebutuhan setiap negara atau kawasan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan kecepatan respon dalam pelayanan publik.

Kategori 4 :

+ Meningkatkan Efisiensi : Merampingkan proses-proses, mengurangi jalur pita merah, dan memperbaiki koordinasi dan upaya-upaya yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi. Upaya peningkatan efisiensi harus didukung oleh indikator-indikator yang dapat dihitung (quantifiable), survei-survei, daftar quesioner dan lain-lain.

+ Memberikan Pelayanan Publik berkualitas tinggi : Membuat kegitan terjadwal, pelayanan yang ramah dan santun, akses layanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Pelayanan publik juga meliputi jam dan cara pelayanan yang membuat masyarakat lebih nyaman, memiliki kecepatan pemrosesan aplikasi-aplikasi keluhan, mengurangi jumlah kertas kerja dan kewajiban kepada masyrakat sebagai pembuktian kepatuhan masyarakat.

+ Transformasi Administrasi: melibatkan transformasi dalam sebuah kerangka besar lebih dari sekedar perbaikan-perbaikan terbatas. Metode- metode inofatif, tehnik-tehnik dan perangkat-perangkat dalam konteks sesuai kebutuhan negara tersebut, dapat digunakan untuk melakukan modernisasi, perubahan budaya organisasi, reformasi administrasi atau perombakan total semua prosedur pelaksanaan layanan publik

+ Memfasilitasi e-Participation : Memampukan berbagai pemerintah dalam hal ini para pembuat kebijakan dan aparatur publik untuk melakukan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat, terutama dengan setiap individu masyrakat, dan memungkinkan masyarakat misalnya dapat mengekspresikan berbagai kebutuhannya secara lebih baik, berpartisipasi dan mempengaruhi pembuatan kebijakan publik ; memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan kebijakan ; memberikan saran-saran terhadap layanan-layanan pemerintah baik yang on line dan off line ; dan dokumentasi keluhan.

+ Memperkenalkan Konsep Baru : memperkenalkan sebuah ide yang unik, sebuah pendekatan penyelesaian masalah yang istimewa, atau kebijakan unik/ implementasi disain, sesuai dengan kebutuhan setiap negara atau kawasan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan kecepatan respon dalam pelayanan publik.

+ Mempromosikan Akuntabilitas : Mendayagunakan dokumentasi dalam ragam bentuk yang dapat berperan sebagai alat bukti adanya keselarasan pemerintah secara legal, prosedural, dan persyaratan yang ditetapkan dalam fiskal, dan memperbaiki pemrosesan berbagai keluhan dan penanganan kekecewaan masyarakat.

+ Mempromosikan transparansi : Menciptakan mekanisme yang dapat meningkatkan kemampuan publik untuk mengamati, mengawasi dan menganalisa proses dan pembuatan kebijakan pemerintah. Mekanisme dapat berupa dokumenter, tatap muka, pertemuan dan atau secara elektronik


(Martin Simamora)

Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Besar (4) : Council of Europe Galang Kerjasama & Pelatihan Yang Lebih Baik

Ketika virus jenis worm "ILOVEYOU" menyerang komputer di seluruh dunia pada 10 tahun lampau, pihak berwenang di Filipina kala itu tak memiliki perangkat hukum yang mampu menghadapi situasi sedemikian untuk menuntut pembuat virus. Sejak saat itu , banyak negara mulai mengembangkan undang-undang kriminal komputer atau setelah Convention on Cybercrime 2001 yang melahirkan sebuah perjanjian internasional yang meletakan kerangka dasar pedoman hukum untuk membuat legislasi terhadap kejahatan teknologi tinggi.

Seputar Serangan Cyber Berskala Global :

+ Eropa Waspadai Serangan Cyber Berskala Global (Bagian 1,2 &3)

Hingga kini upaya internasional untuk menangani berbagai bentuk kejahatan cyber terus berlanjut seiring dengan makin meningkatnya eskalasi serangan cyber yang mampu menciptakan daya rusak yang bahkan mengancam ketahanan nasional sebuah negara. Belum lama ini lebih dari 300 ahli berkumpul dalam sebuah Konfrensi Cyber Crime yang diselenggarakan oleh Council of Europe. Konfrensi yang dihadir oleh kepolisian dan ahli kemananan komputer bertemu di Perancis membicarakan hukum internet dan kriminal cyber dan mendiskusikan perjanjian dan kerjasama yang lebih baik untuk menghadapi berbagai kejahatan cyber yang berubah dan berkembang dengan sangat cepat dan belum dapat ditangani dengan baik.


Mulai dari fraud, spam, hingga software jahat, menjadikan internet sebagai wilayah belantara yang penuh dengan bahaya. Memang penegak hukum berhasil mencatat sejumlah sukses menaklukan para kriminal cyber dalam beberapa tahun belakangan ini tetapi faktanya banyak pelaku kriminal cyber beroperasi peuh tanpa dapat disentuh.

"Para kriminal cyber paham bahwa para penegak hukum membutuhkan waktu investigasi yang panjang," ujar Kauto Huopio, seorang penasihat senior keamanan informasi di Finnish Communications Regulatory Authority." Para pelaku kriminal cyber memilih beroperasi di area-area yang diyakini aman untuk melakukan kejahatan dan disinilah letak tantangan dalam menggalang kerjasama internasional, ujarnya dilansir dari networkworld.com (26/3/2010)

Sebagian besar upaya Council of Europe dalam konfrensi ini terfokus pada upaya menyatukan beragam stakeholder internet yang memiliki pengalaman minimal dalam kerjasam internasional, misalkan saja kelompok-kelompok penyelenggara internet, penyedia jaringan, penyedia jasa registrasi domain, penegak hukum dan korporasi.

Ikatan yang dekat antara penegak hukum dan perusahaan-perusahaan swasta terkadang dipandang sebagai sebuah tanda awal korupsi, ujar Bernard Otupol, Asisten Direktur yang membawahi Sub Direktorat Kejahatan Finansial dan Teknologi Tinggi di Interpol. Pada sejumlah negara berkembang para kriminal cyber telah menguasai infrastruktur-infrastruktur jaringan dimana Polisi tak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengatasinya. Ada banyak negara yang menghadapi masalah seperti ini, ungkap Otupol.

The London Action Plan adalah sebuah organisasi yang berupaya memperkuat hubungan antara sektor industri dengan pemerintah untuk bersama-sama terlibat dalam anti spam dan spyware dan memperbaiki information sharing, jelas Shaundra Watson, konsuler International Consumer Protection pada Federal Trade Commission Amerika Serikat.


Namun kerjasama semacam ini tak selalu terjadi di semua negara. Banyak aparat keamanan lebih suka mencari caranya sendiri yang dianggap lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari negara-negara lain ketika menangani kasus-kasus cybercrime. Mereka memang butuh informasi cepat dari semya badan polisi dan juga ISP, yang dapat membantu menyediakan bukti elektronik yang dapat menghilang dengan cepat, dan menjatuhkan kasus.



"Lebih aman untuk mengatakan serangkaian sukses yang dicapai para penegak hukum lebih disebabkan oleh faktor medan yang dihadapi dan bukan karena upaya penegakan hukum, jelas Paul Hoare, Senior Manager fan Kepala Operasi e-Crime untuk Serious Organised Crime Agency (SOCA) Inggris. SOCA dan FBI telah mengajukan pemeriksaan verifikasi yang kuat bagi individu atau orang yang hendak meregistrasi nama-nama domain dan yang memiliki informasi domain yang terproteksi sehingga menyulitkan investigator untuk mengetahui siapa pembuat domain.


"Kita sebenarnya tidak dapat berharap banyak untuk melakukan perubahan pada internet untuk menangkap para pelaku kriminal cyber jika kita sebagai penegak hukum tidak melakukan tugas kita sepenuhnya," ujar Robert Flaim, Supervisory Special Agent cabang Operaional Tehnikal di FBI." Saat ini kita sedang berperang di medan perang, tetapi apa yang saya usulkan adalahkita mulai dengan perang udara."


Kita sangat membutuhkan informasi yang menjelaskan bagaimana kita beroperasi, ungkap Perry."Kita membutuhkan lebih banyak lagi informasi yang berbunyi sepert ini "Anggota anda ini nampaknya tak beroperasi sebagaimana harusnya, dapatkah anda menjelaskan kepada saya lebuh jauh lagi tentang dirinya, tolong jelaskan'."


Sementara itu serangkaian upaya telah dilakukan yang bertujuan untuk mengedukasi para hakim dan jaksa Cybercrime, yang materinya sangat tehnikal.Esther George, Penasihat Senior Kebijakan untuk Crown Prosecution Service Inggris, telah mendesain sebuah program pelatihan bagi para jaksa Penuntut , yang kini digunakan oleh Global Prosecutors E-Crime Network (GPEN) initiative. Di Inggris sekitar 120 jaksa penuntut telah menerima pelatihan e-Crime Training.


Tetapi mengadili kejahatan e-Crime juga membutuhkan para juri yang memahami barang bukti elektronik. Sejumlah materi dalam bentuk video sedang dipersiapkan untuk digunakan di pengadilan yang dapat menjelaskan misalnya bagaiman trojan horse bekerja sehingga tak menuntuk para juri ( yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa) harus menguasai berbagai konsep tehnik yang rumit. Masalahnya untuk mengembangkan materi semacam ini membutuhkan biaya yang sangat mahal jelas George.

(networkworld.com | Martin Simamora)

Mirsal 2, Sistem Bea Cukai Elektronik Dubai yang Cerdas

Belum lama ini Dubai telah meresmikan pengoperasian Mirsal 2, Sistem Bea Cukai Elektronik. Mirsal 2 adalah sebuah Sistem Deklarasi Bea Cukai yang komprehensif,dikembangkan oleh Dubai Customs. Mirsal yang dikembangkan dibawah arahan HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden UAE dan Perdana Menteri, dan Penguasa Dubai, HH Sheikh Maktoum Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Deputy Ruler of Dubai, dirancang untuk mengakselerasi semua prosedur bisnis dan menciptakan kualitas layanan yang unggul.

Dubai Customs telah meresmikan Mirsal2 pada Minggu (28/3/2010) akan memberikan kecepatan pelaksanaan semua prosedur bisnis dan memberikan berbagai standar layanan berkualitas unggul namun tetap memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan nasional. Mirsal 2 dipandang sebagai sebuah lompatan istimewa dalam sejarah proses bea dan cukai terkait implementasi teknologi maju yang memayungi semua prosedur bea dan cukai.

Bea dan Cukai Dubai melakukan pengembangan Mirsal2 secara internal dalam kurun waktu dua tahun. Sistem Mirsal dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua klien dan berbagai kebutuhan stakeholder utama. Mirsal 2 dirancang untuk memberikan keuntungan optimal kepada semua pihak dengan meningkatkan standar-standar pelayanan, dengan memperkuat kerjasama dengan semua mitra dan melalui penyediaan sebuah lingkungan teknologi yang unggul bagi semua pegawai bea dan cukai.

"Mirsal 2 adalah perwujudan nyata dari semua arahan yang dinyatakan oleh HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum bahwa melalui e-Government; sebuah pemerintahan yang mengadopsi praktik-praktik bisnis terunggul berstandar internasional di semua bidang yang memberikan keunggul ekonomi dan masyarakat. Dipandu oleh visi semacam ini, kami dengan dedikasi penuh menciptakan sebuah sistem yang akan memberikan dampak positif terhadap masa depan aktivitas perdagangan di Dubai dan UAE secara keseluruhan, ujar H.E. Ahmed Butti Ahmed, Ketua Eksekutif Pelabuhan, Bea Cukai dan Zona Kerjasama Bebas yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, seperti dilansir

Mirsal 2 memungkinkan semua klien merampungkan semua prosedur Clearace hanya dalam hitungan jam. Para pebisnis tak perlu datang ke konter-konter layanan departemen bea dan cukai yang akan memberikan efisiensi waktu dan tenaga baik kepada pegawai bea cukai dan pengusaha. Sistem ini mampu memberikan penghematan biaya baik kepada pengusaha (importir/eksportir) dan Dubai Customs, sebab sistem ini meminimalkan biaya-biaya operasional dan meningkatkan penerimaan. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebauh transaksi juga menjadi lebih singkat, hingga kurang dari dua menit untuk deklarasi semua barang jenis bebas risiko.

Sistem Bea Cukai elektronik megokohkan Dubai untuk melaksanakan semua aspek Dubai Strategic Plan 2015; Security and Justice and Economic Development, jelas H.E. Ahmed Butti Ahmed dilansir pcmag-mideast.com (29/3/2010). Mirsal 2 memiliki peran penting untuk mewujudkan visi Dubai Customs menjadi penyelenggara administrasi bea cukai terdepan di dunia dalam mendukung perdagang yang sah atau legitimate trade. Mirsal2 dapat mengidentifikasi kargo-kargo yang dicurigai secara tepat melalui Risk Assesment Engine yang dipandang sebagai sistem yang sangat mengesankan. Risk Assessment Engine didukung oleh sebuah data base yang sangat kaya dan lengkap, kumpulan dari beragam sumber yang dianalisa dan ditangani melalui Customs Intelligence System. Teknologi dengan kemampuan semacam ini menjadi sangat penting sebab Dubai Customs menangani perdagangan ekspor-impor dalam volume besar.

"Sejarah membuktikan bahwa semua aktivitas perdagangan Dubai selalu terkait dengan bea cukai. Dalam hal inilah Bea Cukai Dubai selalu mengikuti gerak tumbuh aktivitas perdagangan. Meyakini pentingnya e-Service sebagai sebuah dasar fundamental bagi aktivitas pemerintahan dan untuk mewujudkan visi yang digariskan melalui penerapan e-Government, Dubai Customs menjadi salah satu pionir diantara semu departemen yang kali pertama menerapkan layanan-layanan elektronik. Kini Bea cukai Dubai sepenuhnya menerapkan semua layananannya kepada klien dengan sistem elektronik, sejak 2008 lalu.

Sistem Custom Clearance baru akan membantu Dubai memposisikan dirinya sebagai penghubung perdagangan vital di kawasan Timu Tengah dan dunia." Apa yang unik pada sistem ini adalah fakta adanya Risk Assessment Engine yang menghubungkan departemen dengan berbagai organisasi atau instansi lokal, regional dan internasional yang dapat menyediakan informasi kepada data base.

Kerjasama dan kemitraan dalam pertukaran informasi memampukan Dubai Customs menjalankan peran keamanan dan ekonomi yang menguntungkan dang menjamin kelayakan sistem menjadi salah satu yang terbaik didunia dalam mendukung seluruh praktik bea cukai yang terbaik. Mirsal 2 memiliki kemampuan menandatangani transaksi-transaksi secara elektronik oleh klien dengan menggunakan Sertifikat Digital yang menjadi keunikan utama pada sistem ini. Mirsal2 secara umum memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan semua deklarasi, jelas H.E. Ahmed Butti Ahmed.


Mirsal 2 dikembangkan berdasarkan standar-standar yang ditetapkan oleh World Customs Organizations (WCO). Sistem ini adalah sebuah sistem deklarasi bea cukai yang cerdas yang dibangun mencakup matriks kemananan dan perdagangan. Dibangun sebagai pengembangan Mirsal 1 yang beroperasi sejak 1995 dengan pengembangan yang memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh WCO.

Saat ini tercatat 105 ribu klien yang teregistrasi di Dubai Customs yang sepenuhnya melakukan transaksi melalui Mirsal2. Semua pengguna Mirsal2 menerima pelatihan yang ekstensif yang terdiri dari 300 kursus pelatihan dan workshop yang diikuti oleh 8.700 peserta dan 6.750 perusahaan. Dubai Custom dalam mengembangkan Mirsal2 bekerjama dengan semua kien/pengguna jasa bea cukai dan para mitra, melibatkan 120 pegawai Dubai Customs dan menghabiskan 270 ribu jam kerja selama 2 tahun. Dubai Customs juga melakukan perubahan manajemen, 49 macam kursus pelatihan yang diikuti oleh 545 pegawai dan kampanye sistem baru di lingkungan internal untuk mempersiapkan sumber daya manusianya dapat mengoperasikan Mirsal2

(Martin Simamora)

Nissan Sulap Inggris Jadi Pusat Manufaktur Mobil Listrik di Daratan Eropa

Penyelematan iklim dunia dari situasi yang lebih buruk dengan menekan emisi gas karbon dioksida atau CO2 kini makin memperoleh pijakan yang lebih kuat di Inggris berkat keputusan Nissan menjadikan Inggris sebagai pusat manufaktur mobil listrik . Pabrikan otomotif negeri Sakura menargetkan kapasitas produksi mobil listrik sebesar 50.000 unit per tahun. Proyek Nissan ini juga mendapat dukungan finansial dari Pemerintah Inggris yang berwujud hibah.

Nissan akan menjadikan pabriknya di Sunderland untuk produksi mobil ramah lingkungan dan tahun depan akan melakukan investasi sebesar 420 juta pound atau setara dengan USD630 juta untuk memulai jalur produksi mobil listrik yang akan memulai produksinya pada 2013 mendatang. Sebagai program yang tak semata bernilai komersial tetapi akan menjadi program strategis penyelematan lingkungan maka Pemerintah Inggris akan mendukung produksi mobil listrik dengan memberikan bantuan keuangan terhadap proyek sebesar 20.7 juta pound atau USD31 juta dalam bentuk hibah.

Tak hanya Pemerintah Inggris yang memberikan dukungan finansial kepada proyek Nissan, European Investment Bank (EIB) juga mendukung pembiayaannya yang jumlahnya mencapai 197 juta pound atau USD295 juta. Nissan telah membuat pilihan yang tepat, tak hanya tepat secara bisnis tetapi bisa jadi Nissan akan menorehkan sejarah penting di benua Eropa sebagai pabrikan Jepang yang mengokohkan upaya Eropa untuk menyukseskan program hijaunya.

Sekretaris Bisnis Inggris, Lord Mandelson menyambut baik rencana besar Nisaan dan mengungkapkan sambutan hangat atas pilihan pabrikan Jepang memilih Inggris sebagai basis semua proyek energi terbarui atau Green Energy."Investasi di pabrik Nissan Sunderland merupakan pilihan yang fantastik, sebuah keyakinan akan kemampuan pabrik dan keunggulan sumber daya manusia di Sunderland. Sektor otomotif memiliki peran kunci di Inggris, sebab berbagai dukungan R&D, inovasi teknologi, berbagai keahlian dan rantai produksinya memiliki dampak besar terhadap sektor manufaktur," ungkap Mandelsom dalam pernyataannya yang dilansir theepochtimes.com (25/3/2010).

"Rencana Nissan dengan dukungan penuh Pemerintah Inggris memperlihatkan bahwa dengan bekerja sama kita dapat mencapai tujuan yang hendak kita raih, menjadikan Inggris sebagai pemimpin pengembangan mobil ramah lingkungan dunia, mobil dengan emisi karbon yang ultra rendah," tambahnya.

Inggris di sektor otomotif dalam beberapa dekade belakangan ini mengalami kemunduran, hampir semua industri otomotif Inggris dimiliki (dijual) kepada pemilik yang berasal dari Amerika Serikat, Jerman atau bahkan raksasa-raksasa otomotif Jepang. Walau demikian Pemerintah Inggris berupaya agar keberadaan produksi tetap dilakukan di dalam negeri.

Langkah Pemerintah Inggris dengan memberikan dukungan yang tak hanya politik tetapi finansial dalam wujud hibah kembali memperlihatkan kecerdikan pemerintah untuk menghadirkan jalan keluar yang kokoh dan menyeluruh agar semua tenaga kerja di sektor otomotif tetap bekerja di masa-masa yang sulit. Penandatanganan kesepakatan dengan Nissan membuat pabrik otomotif di Sunderland berhasil menyelematkan 2.250 tenaga kerja dari risiko pengangguran dan juga menyelamatkan Sunderland sebagai "Detroit" kecil Inggris atau basis produksi otomotif terbesar di Inggris, sekaligus menjadikan Inggris sebagai penguasa teknologi hijau sektor otomotif.

Tak hanya Inggris yang bahagia dengan langkah Nissan membawa teknologi otomotif canggihnya ke daratan Inggris, Nissan juga sangat senang terhadap dukungan pemerintah Inggris yang sangat kuat, yang digambarkan sebagai pemerintahan yang mendukung dengan sepenuh hati.Andy Palmer, Senior Vice President Nissan Inggris dalam rilisnya menyatakan "Terimkasih banyak kepada pemerintah Inggris dengan komitmennya yang kuat mendukung; pembangunan infratruktur Low Carbon, insentif konsumen dan dukungan terhadap berbagai program edukasi lainnya sehingga mobil hijau Nissan dapat di bangun di Sunderland, dan menjadikan Inggrsi sebagai yang ketiga di dunia sebagai negara pembuat mobil hijau.


"Dunia otomotif kini berada di ambang sebuah era yang baru dalam pengembangan sarana transportasi. Nissan sendiri akan memulai penjualan mobil hijaunya pada tahun ini, mobil jenis hatchback dengan dengan 5 tempat duduk. Nissan telah memiliki pabrik mobil hijau di Oppama, Jepang yang segera berproduksi tahun ini, dan akan segera diikuti dengan pabriknya yang kedua di Smyrna, Tennessee yang akan berproduksi pada 2012 mendatang.

Di Sunderland, Nissan juga akan membangun pabrik batrei baru : batrei lithium pada bulan depan dengan kapasitas produksi mencapai 60.000 unit batrei per tahun. Pemerintah Inggris kini bekerja keras membangun jaringan stasiun-stasiun pengisi ulang batrei bagi kendaraan listrik dalam skema kerja nasional pemerintah:‘Plugged in Places’ dengan anggaran mencapai 30 juta pound atau USD45 juta untuk membangun infrastruktur pengisian batrei kendaraan listrik, ungkap juru bicara Nissan.

Batrei kendaraan memiliki kemampuan menggerakan kendaraan sejauh 100 mil dengan kecepatan maksimum 90 mil perjam dan biaya energi sebesar USD2.7 untuk setiap 62 mil.


Inggris bahkan pantas disebut sebagai pusat manufkatur mobil hijau di daratan Eropa sebab selain Nissan, Inggris juga akan menerima investasi sebesar 1.5 miliar pound atau USD2.25 miliar dari Ford Motor dan MCLaren Formula 1 team akan menanamkan investasi di Inggris sebesar 750 juta pound atau USD1.1 miliar untuk pengembangan MP4-12C Supercar dan berbagai model lainnya dengan teknologi otomotif yang bersahabat dengan lingkungan.


(Martin Simamora)

ASEAN Masuki Pembahasan Integrasi Finansial & Moneter

Upaya membangun dan mewujudkan ASEAN Economic Comunity (AEC) makin mendalam dan salah satu titik krusial yaitu Integrasi Keuangan negara-negara anggota ASEAN akan menjadi agenda utama dalam Pertemuan Menteri-Menteri Keuangan ASEAN ke-14 di Kota Nha Trang yang berlangsung dari tanggal 5-8 April, jelas Menteri Keuangan Vietnam Tran Xuan Ha Jumat (26/3/2010) kemarin.

Seputar Integrasi ASEAN :

+ Kemajuan ASEAN Economic Community

Pokok agenda terpenting adalah pertukaran kebijakan ekonomi makro dan review berbagai aktifitas finansial ASEAN. Para menteri keuangan akan bertemu pada pembahasan Integrasi Keuangan dan Moneter di antara negara-negara anggota ASEAN dan usulan pembentukan sebuah Infratruktur ASEAN Pendukung Dana untuk memperkuat mobilisasi modal untuk investasi infrastruktur di kawasan ASEAN.

Pada pertemuan para menteri keuangan ASEAN juga akan membuat sebuah rencana yang akan memberikan perbaikan koordinasi berbagai kebijakan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil, jelas Ha dilansir dari vietnamnews.vnagency.com.vn.Langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama dalam bidang; asuransi, pajak, bea dan cukai, dan investasi pada program-program promosi akan menjadi bagian agenda pertemuan.

ASEAN juga pada tanggal 5-7 April akan melakukan dua pertemuan setingkat Deputi menteri untuk mmenyusun sebuah laporan yang akan disampaikan dalam AFMM14 dan Pertemuan Menteri Keuagan ASEAN+3 yang akan diselenggarakan di Uzbekistan di akhir 2010.

ASEAN Finance Minister Meeting 14 juga diharapkan akan menandatangani sebuah protokol pada amandemen ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature dan usulan langkah-langkah untuk memperbaiki kompilasi statistik dan deklarasi barang-barang ekspor diantara negara-negara anggota ASEAN.

(Martin Simamora)