Alat Deteksi Bensin Dipasang Bulan Juli

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan alat deteksi Radio Frequency Identification (RFID) akan dipasang mulai bulan Juli nanti. “Semoga Agustus atau September bisa kita mulai," ujarnya

Evita Legowo. TEMPO/Arnold Simanjuntak

RFID yang berfungsi membaca jumlah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dikonsumsi oleh kendaraan ini akan dipasang di pom bensin. Sedangkan di kendaraan akan dipasang semacam finger print atau tanda yang sudah disinkronkan dengan RFID.

Angkutan umum dipilih sebagai obyek uji coba karena temuan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan penyelewengan BBM bersubsidi sering kali terjadi di moda transportasi itu.

Uji coba pertama pada bulan Juli itu akan dilakukan terhadap 500 unit mikrolet M-01 jurusan Senen-Kampung Melayu. Pelaksanaan uji coba berlangsung selama tiga bulan itu untuk melihat efektivitasnya, sebelum menjadi pilihan opsi dalam pengaturan Bahan Bakar Minyak bersubsidi nantinya.

Kapan RFID ini dapat diberlakukan secara penuh untuk mendukung program pembatasan BBM subsidi, Evita masih belum dapat memastikannya. "Pelan-pelan kami evaluasi dulu sebelum berlaku untuk semuanya," kata dia.

Sebelumnya, Evita pernah menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan kuota bagi angkutan umum yang akan di uji coba. Pemerintah baru akan memantau apakah sistem ini tidak mengganggu arus transportasi.

Pemerintah memang belum mengambil sikap tegas membatasi penggunaan BBM bersubsidi meskipun konsumsi bahan bakar itu hingga 22 Mei lalu telah mencapai 40 persen. Evita juga membantah kabar pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai pada Juli nanti.

Untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, pemerintah masih mengandalkan imbauan kepada masyarakat untuk mulai membiasakan membeli BBM non subsidi."Dengan imbauan, pengetatan pengawasan, dan juga pelatihan kepada operator SPBU," ujarnya.

TempoInteraktif

Aus govt gets cracking on cyber threats Alert Print Post comment Retweet Facebook Government listens, now that the big end of town is scared

Australians might not have decent security disclosure laws or privacy protection, but the government has finally noticed that its agencies might need guidelines about secure storage of citizens’ data

Launching the government’s National Cyber Security Awareness Week , federal attorney-general Robert McClelland said new security measures were being developed and would be rolled out later this year. “The guidelines, which model best practice, require agencies to take steps to ensure that electronic information held is accessed, shared and stored in a secure way,” he said.

The A-G added that the onus is not just on government but the private sector to ensure that personal information is protected.

“The Australian Government has made cyber security a top national security priority and has invested significantly in enhancing Australia's cyber security capabilities. Cyber security is a shared responsibility and Awareness Week demonstrates how the public and private sectors can work together towards helping Australians be safe and secure online,” he added.

McClelland’s comments come as executives from Australia’s resource giants spoke up over the ongoing barrage of cyber threats from multiple sources.

Speaking at The Australian Deutsche Bank Business Leaders Forum last week Woodside Petroleum CEO Don Voelte said: "It comes from everywhere. It comes from eastern Europe; it comes from Russia. Just don't pick on the Chinese; it's everywhere."

The chairman of Shell Australia Ann Pickard added that cyber attacks had become an increased focus of concern. "The attacks on companies ... is pretty big, so we're all very careful in this space."

Last month communications minister Stephen Conroy met with chief executives from twenty big resource companies, banks and manufacturers to discuss the rising cyber threat.

It is understood that executives received confidential briefings from peak intelligence agency the Office of National Assessments, ASIO, as well as the military's intelligence spy agency, the Defence Signals Directorate (DSD).

The attorney-general added that the government was continuing to promote the ISP code of practice, the iCode, aimed to promote a cybersecurity culture within ISPs and was continuing to work with the private sector on similar initiatives.

The iCode is reportedly attracting attention from the US as a possible model for improving security in that country.

“The Australian Government has put in place crisis management arrangements which take effect if a cyber incident occurs,” he said. This includes Cyber Storm III, an international exercise conducted in September 2010 with the US Department of Homeland Security. “Cyber Storm III allowed us to test our preparedness for cyber threats and strengthen relationships with the business community and also with our international partners. This means that if something goes wrong, the government and the private sector can work together to fix the problem,” he said.

theregister.co.uk

Biar Koruptor Jera ke Negeri Singa

arsipberita.com

Singapura selalu menjadi incaran para koruptor atau orang berduit yang sedang terbelit masalah hukum di Indonesia. Dua contoh mutakhir dilakoni Muhammad Nazaruddin yang terjerat kasus sangkaan suap wisma atlet SEA Games dan Nunun Nurbaetie soal dugaan suap cek pelawat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar kemarin mengatakan Nazaruddin sudah kabur ke negara kota itu sejak Senin sore lalu dengan menumpang pesawat garuda Indonesia.


Ironisnya, Direktorat Jenderal Imigrasi baru menerima surat permintaan pencekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sehari kemudian. "Sudah 24 Mei dicegah, tapi Nazaruddin pada 23 Mei sudah ke Singapura dengan Garuda," kata Patrialis usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Kamis 26 Mei 2011.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi telah mengirimkan surat permintaan larangan bepergian ke luar negeri atas nama mantan Bendahara Umum partai Demokrat M Nazaruddin ke Ditjen Imigrasi. Nazaruddin diduga terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet di SEA Games di Palembang. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Mindo Rosalina Manurung dan petinggi PT DGI, Muhammad El Idris sebagai tersangka.

Lakon serupa juga dijalankan Nunun sejak dua tahun lalu. Hebatnya lagi, alasan Nunun dan nazaruddin pun sama, yakni berobat.


Karena itulah, gagasan Nahdhatul Ulama, organisasi sosial terbesar di tanah air, perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Melalui deklarasi yang dinyatakan di kantor Pengurus Besar NU "Hukuman layak bagi koruptor adalah potong tangan hingga hukuman mati," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud saat membacakan deklarasi antikorupsi di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2011.

Hadir dalam acara deklarasi itu sejumlah tokoh, antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa.

Dalam deklarasinya, Nahdlatul Ulama menyatakan korupsi sebagai pengkhianatan berat terhadap amanat rakyat. Kejahatan korupsi, menurut organisasi yang berdiri pada 31 Januari 1926 itu, tidak lebih ringan daripada pencurian dan perampokan besar.

Organisasi berbasis pesantren tradisional ini pun menegaskan bahwa uang negara, yang sebagian besar berasal dari pajak, harus digunakan bagi kemaslahatan rakyat, terutama fakir miskin, tanpa diskriminasi. "Apa pun agamanya, warna kulitnya, dan sukunya," ujar Marsudi.

Menurut Nahdlatul Ulama, pengembalian uang hasil korupsi pun tidak menggugurkan hukuman bagi para koruptor. Alasannya, pengembalian uang hasil korupsi kepada negara merupakan hak masyarakat. "Adapun tuntutan hukuman merupakan hak Allah," kata Marsudi.

TempoInteraktif

France expands nuclear power plans despite Fukushima

With dwindling fossil fuel supplies, France is increasingly reliant on its nuclear power plants which now provide it with three-quarters of its electricity

In the aftermath of Japan's nuclear crisis at Fukushima, some European nations are rethinking their atomic plans. But France, home to 58 of 143 reactors in the EU, remains nuclear energy's champion, and plans not to retire its power stations but to expand them. Emma Jane Kirby examines why.

For many tourists visiting the tranquil north Normandy coast, the giant EPR reactor at Flamanville is little more than a lamentable industrial scar on a rather beautiful landscape.

But to the French government, Flamanville's European Pressurised Reactor (EPR) is the embodiment of the future.

Following the disaster at Japan's Fukushima nuclear power station - which was heavily damaged by the deadly 11 March quake and tsunami - President Nicolas Sarkozy announced there would be an audit of all nuclear facilities.

But he added firmly that France would not be rethinking its nuclear energy policy as neighbours Germany, Italy and Switzerland have.

Unlike Germany's reversal of policy on Monday that will see it phase out the country's 17 nuclear power stations by 2022, Mr Sarkozy said France was confident that nuclear energy was safe and it was "out of the question" to end nuclear power.

Sceptical public

The EPR being built in Flamanville is marketed as the most secure power station yet.

It is built and designed by EDF, a company which is 80% owned by the French government.

The system is organised into four sub-systems (current plants in operation only have two), each located in separate rooms away from the reactor building.

Simultaneous failure of the systems is regarded as almost impossible; the idea is that if an incident were to occur on one of the systems, the reactor could continue to operate safely during repairs, as at least two other systems would remain available.

In the event of a meltdown, the core would be isolated by the reactor building's dual-wall containment which has one wall in pre-stressed concrete designed to withstand significant increases in pressure, and the second in reinforced concrete, known as the concrete shell.

But many French people - including Didier Anger, an anti-nuclear campaigner and former MEP - are not convinced.

"That's just propaganda," Mr Anger told the BBC at his home a few miles inland from Flamanville.

He pointed to the strong ties between EDF and the French government and asked how we could trust the government's word about nuclear safety when it owns such a massive stake in the company that builds the reactors? It was all, he insisted, the "same club".

"France claims to be a democracy," he laughed. "But in terms of the nuclear industry we are yet to prove that!

"A few weeks ago, after Fukushima, the current director of our nuclear safety authority announced in front of MPs that perhaps we should stop the EPR reactor to look at any possible problems.

"A few hours later he was made to back-pedal... he was silenced... because the power of the old boys' network is formidable in France."

Stress tests

Two years ago, cracks were found in the concrete base of the reactor dome at Flamanville and welding proved to be sub-standard. Addressing those safety issues has meant the project is now at least two years behind schedule and way over budget.

This week, European nuclear watchdogs must start safety checks - or stress tests - on their nuclear facilities to make sure they could withstand an earthquake or tsunami like that at Fukushima.

Although a 9m (30 ft) wave is unlikely on the North Normandy coast at Flamanville, Prof Jacques Foos, one of France's most respected nuclear scientists, says all precautions must be taken.

"The accident at Fukushima proved completely extraordinary events can happen," he told me. "So what would happen if a giant wave did hit one of our nuclear power plants? We need to check that out.

"I'm not saying we need to think about every eventuality such as what would happen if we were struck by a meteorite... but I am saying that when we build nuclear power plants now, we have to think the unthinkable."

Major export

The high-tech EPR reactor at Flamanville has been designed to withstand disasters such as a plane crash - but older reactors will not have such sophisticated security systems.

Claude Birraux, an MP with President Sarkozy's governing UMP party, has been chairing the official French parliamentary inquiry into the Fukushima accident, and hopes that the EU stress tests coupled with the separate French audit will help to reassure a nervous French public.

"There will be a review made by the safety authorities and if one nuclear power plant is not able to answer to those questions (set by the EU), it can maybe be shut down," he said. "Maybe."

Nuclear technology is one of France's major exports.

Three years ago, France struck a deal with the UK to build four new EPR reactors in Britain but in December 2009 it lost a $40bn (£24bn) reactor deal with Abu Dhabi amid recriminations that it was too costly.

President Sarkozy insisted that the deal was lost because its high safety standards drove up the cost. Professor Jacques Foos hopes that in a post-Fukushima world its "safety first" EPR reactors will bring in more business for France.

"We will see a boost in sales now," he said confidently. "Because who would baulk at paying for safety these days? You can't have a reactor these days that's thought of as being too safe."

A boost in sales should result in a boost in jobs but that's not an argument that holds much sway with anti-nuclear campaigner Didier Anger. Building on a second EPR reactor on the Normandy coast at Penly begins next year but Mr Anger doubts it will boost employment.

"In Flamanville, we thought the EPR would bring a lot of employment... but 50% of the workers are from Poland or Romania, or at least not from here," he complained.

He pointed to the high 9.7% unemployment rate in the Cherbourg area and asked me why I thought the jobless total was so high.

"It's because a lot of businesses are scared off by the EPR reactor," said Mr Anger. "They think what if there was an accident? The exclusion zone would be 20km [12 miles] or more. That's no good for business… so they don't set up here."

Nuclear landscape?

But if France is to make more sales with the EPR reactor, who will the new customers be when most of Europe appears to be pulling out of the nuclear energy game and mothballing their old reactors?

Could nuclear technology be sold to countries which simply aren't ready to deal with the potential risks?

MP Claude Birraux insists that France will only sell nuclear technology to responsible countries.

"There are three rules: safety, safety and safety, whatever the cost," he said. "You need to have regulation, legislation and you need an independent safety authority... otherwise no... you can't have it."

France began developing its civilian nuclear programme as a response to oil shortages in the 1970s. With dwindling fossil fuel supplies, the country is increasingly reliant on its nuclear power plants which now provide it with three-quarters of its electricity.

Nuclear energy, said Claude Birraux, was essential for "French independence".

With 58 nuclear reactors already in operation here, sites like Flamanville look likely to be part of the French landscape for many years to come.

BBC

IE: National Library wins national open source award for its online catalogue

The National Library of Ireland received the Open Source eGovernment Award for its online catalogue in Ireland's eGovernment Awards for 2011, held on 23 March in Dublin Castle.The award recognised the National Library's use of open-source software in its Single Discovery Interface Project, particularly the VuFind Discovery Interface and the Apache Solr search platform, to improve and simplify access to its collections. The judges decided that the award was merited not only by the use of open source but because the Library had 'taken another step up entirely' through its practical participation in and contribution to the VuFind project.

The discovery interface allows users to simultaneously search many of the Library's catalogued collections, including its digitised material. These include:

• Printed collections including journals, magazines and government publications

• Manuscripts catalogued since 1990

• Visual collections including prints and drawings, ephemera and photographs

• Digitised glass plate images from the early photographic collections

Ireland's eGovernment Awards are now in their tenth year, and set a benchmark for excellence in Irish eGovernment services and standards. They raise awareness and recognise the innovators, developers and experts who pioneer the changes in how the Irish Government delivers services to its citizens.

The Open Source eGovernment Award is awarded for contribution and participation in an open source project. This participation could be through utilising open source software in an insnovative way, core software development, testing of the resulting product or service, contribution to the documentation of the open source project or by providing support services. The award is not made merely for the straightforward employment of an open source package, but recognises actual participation in an open source project or community, plus the use of open source software to solve problems and deliver increased efficiency and cost savings.

In 2011, the judges emphasised the following criteria:

• Provision of more effective tools for use by eGovernment services

• Evidence of contribution directly to free and open source projects or the promotion of a free and open source philosophy

• Collaboration in an open source project or community

.epractice.eu

11th European Conference on eGovernment ECEG 2011

As governments seek to remodel and restyle their services, e-Government continues to arouse interest and attention. New dynamic issues such as e-democracy, e-citizenship, e-Identity and e-voting have become core elements in the development of public sector delivery. The multi-tier nature of e-Government, relevant at local government, central government but also at the supranational level such as the European Union, makes it of importance to academics and practitioners alike. Vital questions are posed which link technological development and a streamlining of government services to more social based values of inclusion, accessibility and power relationship ratios

e-Government encompasses more than just technology – it challenges the way in which public sector service providers and citizens interact. Democratic renewal, the transformation of service delivery, community leadership and citizenship integration are all key elements of this fascinating subject. e-Governemnt is tightly related to legal, economical and organisational fields and as such holds a strong interdisciplinary status.

The conference committee welcomes contributions on a wide range of topics using a range of scholarly approaches including theoretical and empirical papers employing qualitative, quantitative and critical methods. Case studies and work-in-progress/posters are welcomed approaches. PhD Research, proposals for roundtable discussions, non-academic contributions and product demonstrations based on the main themes are also invited.


Possible topics include, but are not limited to:-

• Applications of e-Government: New ideas for improving the Public Service efficiency and effectiveness; The case for e-Government; Post-modern campaigning; Comparison case studies in developing versus developed nations; e-Government for young people; G2G applications; Back-office implementation; EU e-Government policy.

• Challenges to e-Government: Cyberterrorism; Technological limitations of citizenry; Interoperability; Language issues, Identity Management – including Authentication, Trust and Privacy; How to increase take-up of e-Government services; The transition to e-Government for local governments; Semantics of transactions in e-Government, definitions and implementations.

• The e-Voting issue: How can e-Voting be made to work; Risks and advantages from e-Voting; prototype m-Voting systems; Validation and verification issues; Benefits and Inhibitors to e-Voting.

• e-Democracy: How technology can improve the democratic process; ICT and the case of deliberative democracy; Using Blogs and Wikis to enhance participation; e-Government as an enabler of public sector reform; Setting an e-Democracy agenda at government level; Citizens' wider access to ICTs, and the skills and means to generate and distribute content; Citizen trust in online participation and dialogue; The design of audience-specific consultative processes; Conceptualising public value; Deciding the correct balance between online and offline citizen/government, citizen/citizen interactions; Exploiting the learning and communicative potential of emerging online tools and new media forms (games, blogs, wiki, G3 mobile communications).

• Measuring e-Government/Economics of e-Government: The case for e-Government - Can benchmarking indicators be effective; What are the benefits and economics of e-Government?; e-Government success factors and inhibitors; Methodologies, tools and metrics for assessing the effectiveness of e-Government; Delivery channels for government services; Attaining social value from electronic government; Political accountability; Measuring e-Government – What benchmarks should be used?; Payback periods; Web-based information quality.

• Legal, agency, trust and governance issues in e-Government: the equilibrium between actors in e-Government transactions, on issues of trust that may be expressed or understood between such actors, on legal issues promoting or inhibiting the adoption of e-Government models or measures, or on IP issues of Open Standards use in e-Government and their consequences on applications built upon e-ID or other e-Government models, such as in procurement; Trust Charters in e-Service delivery.

Additional topics: The issue of European citizenship; Interoperability Frameworks (National, Transnational); Entrepreneurial processes in the information society; Knowledge Management/Intellectual capital in local/national government; e-I: Intelligent use of systems in government; Leading change in Public Service organisations; Shared services in public service delivery- The way forward; Multi-Agency/partnership working; Information management strategies within the public sector; e-Government project failure; Scenario building; The role of e-Government in social and economic development; Decision support systems; Single European information space; Strategic leadership; Document management systems; Hierarchical government processes;Can e-Government learn from e-Business? Open Access and e-Government; Mobile Government; e-Procurement.

===========================
emeraldinsight.com
If you would be interested in preparing and chairing a mini track, please contact the Conference Director, Sue Nugus at sue@academic-conferences.org outlining your suggested topic.

Location: University of Ljubljana, Slovenia
Dates: 16th Jun 2011 to 17th Jun 2011

Contact: Mandy Butler
Phone: +44 (0) 118 9724 148
Fax: +44 (0)1189 724691
Email: mandy@academic-conferences.org
Website: academic-conferences.org/eceg/eceg2011/eceg11-home.htm