Negara-negara anggota International Telecommunication Union telah memilih Hamadoun Toure yang berasal dari Mali sebagai Sekretaris Jenderal ITU untuk kedua kalinya. Toure kembali terpilih untuk memimpin kembali ITU selama 4 tahun dalam ITU Plenipotentiary Conference yang ke-18.
Pemilihan Sekretaris Jenderal ITU, dilansir TelecomPaper (11/10) dilakukan pada sesi plenari pagi di Guadalaraja, Meksiko dan Toure mengantungi 151 suara yang dihadiri oleh 157 perwakilan negara anggota yang turut dalam pemilihan.
Toure berencana untuk memberikan penekanan khusus pada akses broadband dan melanjutkan fokus pada cybersecurity. Ia juga berkomitmen untuk menjamin negara-negara berkembang kepulauan mendapatkan perhatian khusus.
Ia juga akan mendorong keterlibatan yang lebih dalam sektor swasta melalui Public-Private Partnerships baik dalam ITU maupun di negara-negara anggota.
Sebuah kebijakan e-Government yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintahan Perdana Menteri akan menjadikan seluruh lembaga dan departemen di tingkat distrik menjalankan website pemerintah yang komprehensif pada tahun 2015 mendatang. Untuk mewujudak rencana besar ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar VND1.7 triliun (US$90 juta), yang akan diresmikan pada 2011.
Dr Phung Van On, Direktur IT Center pada Kantor Pemerintah, menyatakan pada FutureGov bahwa rencana 5 tahun diarahkan untuk menyederhanakan semua prosedur administrasi atau birokrasi dan menyediakan berbagai layanan publik online yang lebih baik sehingga menciptakan penghematan hingga VND30 triliun (US$1.5 miliar).
Pemerintah Vietnam menargetkan semua aplikasi paspor daapt diproses secara online pada tahun 2015, demikian juga dengan semua pengumuman tender, undangan lelang, dan pengumuman hasil tender proyek-proyek yang didanai oleh anggaran pemerintah. Separuh dari keseluruhan dokumen-dokumen pajak akan diproses secara online dan 90% bea cukai provinsi pemrosesannya akan dilakukan pada 2015, sebagaimana yang diungkapkan dalam proyeksi.
Program ini mengacu lepada Keputusan Perdana Menteri No 1605QD-TTg, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara sektor pemerintah dengan sektor swasta. Salah satu dari fokus utama yaitu menghubungkan layanan-layanan utama pada 4 sektor utama finansial- keuangan, kantor pajak, bea cukai dan perbankan.
Beriringan dengan skema permerintah adalah upaya meningkatkan industri lokal IT, yang akan menjadi penerima manfaat utama kebijakan ini. Industri IT Vietnam bertumbuh 20%walaupun ekonomi global mengalami perlambatan (menjadi US$6.26 miliar) pada 2009 , dan pemerintah dibebani target pertumbuhan GDP sebesar 3kali hingga tahun 2020.
Industri IT Vietnam, yang pertumbuhannya dikategorikan b, ditargetkan sebagai mitra utama. Perdana Menteri Nguyen Tan Dung telah menyatakan bahwa ia menginginkan industri TI memberikan kontribusi 8-10 persen per tahun terhadap GDP, dari hanya 7% pada 2009 lalu.
Pemerintah juga berharap agar industri TI mengupayakan angka pertumbuhan lebih dari 20% pada pendapatan total dalam 2009, sekalipun ekonomi global mengalami perlambatan. Sektor IT perangkat keras mengalami pertumbuhan sebesar 10%, sementara sektor perangkat lunak membuat rekor pertumbuhan sebesar 50%.
"Penerapan program semacam ini akan memunculkan banyak tantangan," ujar Dr Phung. "Untuk menjalankannya, pemerintah telah mengajukan sebuah rencana komprehensif untuk menjamin ketersediaan kerangka hukum yang tepat, pembiayaan yang pas, sumber daya manusia dan strategi implementasi."
Ketika diajukan pertanyaan kepada 1.580 Manajer IT di berbagai perusahaan di dunia : apakah serangan-serangan cyber yang melanda perusahaan mereka, dilatarbelakangi "pemikiran atau motif politik" termasuk serangan yang dilancarkan oleh teroris atau yang disponsori oleh sebuah negara; setengah dari para manajer tersebut menjawab :ya. Mereka berpendapat motif politik mendasari serangan cyber yang mereka alami.
Ini adalah salah satu temuan yang terungkap dalam " Symantec Critical Infrastructure Protection Study," yang menanyakan kepada manajer IT yang ada di seluruh dunia, di sektor industri mulai dari perbankan dan financial hingga energi, kesehatan, IT dan layanan-layanan emergency, opini-opini yang disampaikan berdasarkan pada apakah mereka berpikir, bisnis mereka ada dalam bahaya serangan-serangan cyber yang mungkin dilatarbelakangi oleh motif politik yang kuat.
53% responden survei menyatakan "mencurigai atau sangat yakin" bahwa mereka telah mengalami " sebuah serangan yang dimuati oleh target politik yang terancang."Jenis serangan-serangan semacam ini dapat berwujud mulai dari upaya-upaya mencuri informasi elektronik, memanipulasi perangkat fisik melalui pengambil alihan kontrol melalui jaringan untuk mematikan jaringan.
Upaya-upaya semacam ini diperkirakan, rata-rata telah terjadi sebanyak 10 kali dalam kurun 5 tahun terakhir dan tiga diantaranya dinilai sebagai serangan-serangan yang efektif. Biaya untuk merespon dan mitigasi melawan setiap serangan menimbulkan biaya rata-rata $850,000 dalam kurun 5 tahun.
CISO Symantec, Justin Somain menyatakan survei dilakukan oleh Applied Research, survei tak menggunakan pola menconteng kotak-kotak pilihan tetapi berupaya mempelajari bagaimana pengalaman-pengalaman 1.580 manajer IT tersebut dalam periode 5 tahun terkait serangan-serangan yang diduga kuat memiliki tujuan politik.
Perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai responden adalah perusahaan yang dikataegorikan sebagai apa yang sering disebut "Critical Infrastructure", seperti energi dan perbankan. Survei juga berupaya mencari pemahaman apakah perusahaan-perusahaan tersebut tertarik untuk bergabung ke dalam program-program perlindungan infrastruktur kritikal.
"Cyberattacks telah menjadi kenyataan hidup bagi perusahaan-perusahaan selama berdekade-dekade," ungkap Symantec 2010 Critical Infrastructure Protection Study. " Tetapi diantara serangan-serangan tersebut ada yang dikategorikan sebagai "special attack" yaitu serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris atau oleh pemerintah negara asing dengan target-target politik yang dirancang spesifik.
Dalam survei ini, seorang direktur IT perusahaan tambang dalam pernyataannya yang dikutip mengatakan,"Kita mendapatkan adanya orang-orang yang berupaya menerobos dan mengambil dokumentasi, terutama materi-materi yang diperuntukan untuk berbagi antara perusahaan-perusahaan minyak dan di perpusatkaan kami. Kami harus melakukan langkah dramatis untuk memutuskan mereka."
Terkait dengan apakah perusahaan-perusahaan yang menjadi responden tertarik untuk bekerjasama dengan program-program perlindungan infrastruktur kritikal yang mungkin diselenggarakan pemerintah mereka, 66% diantaranya menyatakan " cukup atau sangat tertarik" untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam program-program perlindungan infrastruktur kritikal.
Peran pemerintah seharusnya menjadi pelaku yang "menciptakan pasar-pasar" untuk layanan-layanan ICT, ketimbang menjalankan bisnisnya,"Ini menurut David Chan, Direktur Center for Information Leadership, saat menjadi pembicara Public Sector Confrence di Edinburg pada Selasa (21/9/2010) lalu.
Chan berpendapat, pemerintah harus merubah perilakunya, dimana baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah "berupaya untuk mengontrol segalanya", ia berujar bahwa peran pemerintah seharusnya mulai beralih untuk bagaimana menciptakan pasar-pasar, dan mengidentifikasi definisi standar-standar sebagai sebuah cara penting untuk menghidupkan pembangunan layanan-layanan ICT.
Meminjam konsep David Willetts, Minister for Universities and Science, yang berbicara mengenai "Anchor Suppliers"", Chan menyerukan agar pemerintah menjadi sebuah "Anchor Customer" untuk mendanai penyedia jasa dan pasar-pasar dengan kebutuhan yang mendesak."
Ia mengutip kewajiban yang diterapkan dalam European Union Procurement Laws bagi semua lembaga pemerintah untuk mempublikasikan semua kontrak yang telah disetujui, termasuk keterangan rinci mengenai siapa supplier-nya, berapa biaya yang dikenakan, dan berapa lama kontraknya. Merujuknya agar dapat menguatkan pembangunan pasar jasa ICT, Chan menambahkan :"Saat ini yang diminta hanya mempublikasikan, tetapi jika kita dapat membuatnya menjadi sebuah standar maka kita akan dapat mempublikasikan informasi ini sehingga bisnis dapat menciptakan layanan-layanan ICT.
Chan berpendapat menciptakan pasar-pasar semacam ini akan menstimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil sektor swasta untuk memiliki akses:"Jika kita dapat menciptakan ruang untuk hal ini, maka kita dapat meciptakan sebuah level pelaku pasar bagi bisnis-bisnis yang lebih kecil lagi untuk berpotensi menghadapi para pelaku industri yang lebih besar/mapan.
Perubahan perilaku di seluruh tingkat pemerintah dan organisasi-organisasi sektor publik telah menjadi topik yang selalu menjadi pembicaraan dalam bulan-bulan belakangan ini, sehingga ajakan-ajakan kolaborasi pada level-level yang lebih besar dan layanan-layanan berbagi (dan layanan-layanan komputasi awan) di sektor publik pada konfrensi ini , memenuhi harapan yang dinyatakan oleh banyak pihak seperti Ian Stirrat, direktur Innovative and Design Division BT, bahwa inisiatif-inisiatif untuk mewujudkan hal ini membutuhkan infrastruktur broadband yang kuat.
"Infrastruktur jaringan sangat kritikal,"jelasnya."Jika akses berkecepatan tinggi tidak tersedia untuk Cloud Computing, maka memanfaatkan teknologi komputasi awan menjadi sulit."
Stirrat menjelaskan berbagai manfaat infrastruktur berbagi/shared di sektor publik,yang terutama : mampu mengurangi biaya-biaya secara signifikan. Ia pun memaparkan tiga peran infrastruktur dalam menjalankan layanan, termasuk meningkatnya agilitas ICT melalui penyediaan akses data base melalui akses broadband berkecepatan tinggi, yang akan memampukan fleksibilitas yang lebih besar bagi staf. Stirrat juga menunjukan penghematan biaya-biaya properti estate sebesar 25%, serta mengurangi jumlah ketidakhadiran karena sakit, melalui peningkatan kolaborasi antardepartemen dan organisasi-organisasi. Akhirnya dia menyarankan perlunya sebuah langkah untuk mengganti dan kebebasan bertukar ide-ide.
"Ini bukan sebuah teori," tegas Stirrat." Ini bekerja dengan baik dalam praktek". Infrastruktur ICT Sektor Pemerintah di Australia
Dia mengakui bahwa layanan-layanan berbagi bukanlah sebuah hambatan yang mudah untuk diatasi sebab ada ketakutan akan terjadi hilangnya kontrol, dan "ketakutan-ketakutan yang dapat dimengerti" terhadap faktor keamanan". Akan tetapi implementasi sebuah jaringan sektor publik yang kuat dan meningkatnya penyerapan layanan-layanan Cloud dan layanan-layanan berbagi juga memberikan berbagai manfaat yang lebih besar.
Menggunakan alegori historis bahwa akses broadband saat ini bekerja untuk ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di Skotlandia,"sangat mirip dengan pembangunan rel kereta api pada tahun 1800-an lampau saat revolusi industri pertama terjadi," Stirrat cenderung untuk menyarankan bahwa dalam cara yang sama pemerintah sepatutnya menjadi pemberdaya jasa-jasa ICT di sektor pemerintah, dengan argumen: hal ini juga akan menjadi pemberdaya untuk merapatkan kesenjangan digital, lebih jauh lagi menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Apa itu Kesenjangan Digital - Digital Divide?
Saya percaya jika kita dapat memindahkan jaringan sektor publik ke Cloud Computing, ini akan mengatasi kesenjangan digital dan membuat broadband dapat diakses oleh area-area yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun dan memiliki akses.
Lembaga pemerintah pengawas korupsi Korea belum lama ini telah menggelar konferensi internasional selama dua hari dan telah dimulai pada Senin (4/10) dengan diskusi untuk membahas prestasi dan kegagalan pemberantasan korupsi. Konfrensi juga membahas peran negara-negara maju dalam memerangi korupsi menjelang Konfrensi Tingkat Tinggi G20 di Korea pada 11 dan 12 November mendatang.
Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) menghadirkan 200 pelaku anti korupsi dan pakar internasional, termasuk Patrick Moulette, Ketua Divisi Anti Korupsi OECD, menghadiri simposium yang bertajuk "Strengthening Global Leadership and Cooperation against Corruption." Bagaimana Korupsi dilakukan di lingkungan Pemerintah?
Simposium bertujuan untuk menjamin efektifitas implementasi berbagai kebijakan anti korupsi seluruh negara di dunia, serta meningkatkan kesadaran pentingnya mengadopsi langkah-langkah memerangi korupsi secara kokoh dan efektif dalam G20 Seoul statement.
Pada pertemun G20 terakhir di Toronto pada Juni 2010 lalu, para pemimpin G20 sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi komprehensif yang akan menjadi pertimbangan bagi para pemimpin G20 dalam meneruskan kontribusi-kontribusi bernilai dan praktis bagi semua upaya internasional memerangi korupsi.
Pada hari pertama simposium tersebut, pakar kejahatan korupsi pada U.N. Office of Drugs and Crime memberikan kuliah yang menjabarkan bergai capaian besar dalam perang melawan korupsi.
Kevin Davis, profesor pada New York University School of Law dalam simposium tersebut menyampaikan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam perang melawan korupsi, dan M. Jasin, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menyampaikan berbagai keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan anti korupsi.
Program Anti Korupsi di Indonesia
Simposium pada hari kedua membahas isu-isu terkait mekanisme-mekanisme kerjasama anti korupsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal, dan menjadi momentum untuk bertatap muka dengan para pakar anti korupsi terkemuka dan mendengarkan secara langsung upaya-upaya pemerintah Korea memerangi korupsi dan kontribusi Korea dalam komunitas internasional.
