e-Government yang Membuat Cerdas (bag.1)

Kim Nam-suk, Deputy Minister of MOPAS

Korea Selatan yang ditetapkan oleh UN e-Government Survey 2010  sebagai implementor terbaik di dunia kini berencana untuk memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan utilitas e-Government, menetapkan berbagai standard yang akan membuat Korea menjadi Smart Government berkelas dunia. Hal ini telah diumumkan oleh Kementerian Administarsi Publik dan Keamanan (MOPAS) saat mengungkapkan bahwa kementerian ini akan membangun 500 pusat kerja pintar pada 2015 mendatang untuk melejitkan penggunaan dokumen-dokumen elektronik.

Kim Nam-seok, wakil menteri Administrasi Publik dan Keamanan menyatakan Korea telah memiliki rencana untuk menjadi sebuah pemerintahan yang pintar yang menurutnya akan juga mampu membantu meningkatkan produktivitas dan memecahkan berbagai masalah sosial termasuk rendahnya angka kelahiran, penduduk usia lanjut, polusi dan krisis energi. Kepada IT TIMES, Kim menjawab sejumlah pertanyaan penting.

Tanya : Layanan e-Government Korea apa saja yang berdampak kepada dunia?
Hanya dalam waktu 10 setahun sejak layanan e-Governance diluncurkan, Korea berhasil membangun e-Government berkelas dunia.

Pada tahun 2010 peringkat UN E-Government Survey menempatkan Korea diperingkat teratas dan telah menjadi sejarah yang cemerlang bagi Korea, dimana negeri ini sebelumnya dikenal sebagai negeri penerima berbagai bantuan internasional. Belakangan ini, banyak negara di seluruh dunia tertarik kepada e-Government Korea dan mengunjunginya untuk mencari berbagai jawaban untuk pertanyaan dan isu yang dihadapi. Tahun ini total 7 kementerian beserta wakil kementerian dari berbagai negara seperti; Brunei, Honduras dan Panama datang ke Korea untuk mempelajari sistem e-Government Korea.

e-Government Korea telah menjadi standar bagi banyak negara di dunia dan dengan lebih dari 2.000 sistem yang dimiliki akan membantu setiap negara menemukan solusi penyelesaian berbagai masalah dalam membangun e-Government masing-masing.

Lebih jauh lagi saya yakin bahwa pengalaman dan berbagai kasus sukses e-Government Korea akan meningkatkan dan memperbaiki e-Governance banyak negara, dan akan mendorong pengurangan kesenjangan digital di dunia, serta mencegah korupsi dengan memberikan berbagai layanan yang nyaman dan layanan administrasi yang transparan. Korea dan negara-negara lain diseluruh dunia perlu berkolaborasi untuk memecahkan berbagai masalah global dan membangun bersama melalui e-Government

Tanya : Permintaan konsultasi e-Government seperti apa yang diminta oleh negara-negara tersebut sejauh ini dan bagaiamana reaksi mereka?


Konsultasi e-Government sangat vital bagi Korea dalam menjalin kerjasama dan membangun hubungan yang akrab dengan berbagai pemerintahan dan pemerintah Korea menyediakan kebijakan konsultasi kepada negara-negara yang telah menandatangani kesepakatan bersama atau MOU dengan Korea. Pada 2009, misalnya, Kuwait dan IT Cooperation Committee (ITCC) Korea mencapai kesepahaman dengan Kuwait Informatization Policy Consulting-berlangsung 8 putaran selama 24 bulan- dan kedua negara sejauh ini telah bertemu 4 kali. Biaya termasuk tiket pesawat ditanggung oleh pemerintah Kuwait, sementara Korea menghadirkan pakar-pakar top yang memberikan konsultasi, terutama fokus ke keamanan informasi, disaster
recovery, dan surveillance system.


Kuwait sebelumnya juga pernah menerima konsultasi informatika dari berbagai negara seperti; Singapura, Inggris, tetapi pemerintah Kuwait menyatakan sangat puas dengan keahlian para spesialis Korea, bahkan telah meminta agar pemerintah Korea berkenan menerima sejumlah proyek tambahan.. Dan belum lama ini Menteri Energi dan Elektronik Pemerintah Brunei, Omar Yasmin melakukan kunjungan ke Korea untuk bertemu dengan Menteri Administrasi Publik dan Keamanan, Meng Hyeonggu, dan meminta konsultasi berbagai teknologi e-Government, kota yang terinformatisasi, dan pusat data pemerintah terintegrasi. MOPAS telah membentuk tiga tim komite konsultasi untuk proyek ini, yang meliputi 3 pertemuan.

Ini merupakan pencapaian yang sangat baik bagi Korea untuk memberikan konsultasi bagi e-Government Brunei, sebuah pasar yang selama ini didominasi oleh Singapura hingga saat ini.

Tanya : Ceritakan kepada kami, mengenai ekspor teknologi e-Government serta rencana-rencana kedepan.

Di dalam industri e-Government, mereka yang lebih dahulu memimpin dalam pasar akan cenderung menerima banyak pesanan dimasa depan karena kemampuan know-how teknologi sistem perawatan dan sebagainya; dan bahkan proyek-proyek kecil pada akhirnya akan berkembang menjadi proyek-proyek berskala raksasa setelah melalui serangkaian evolusi. Untuk alasan-alasan inilah, Korea akan memiliki keuntungan yang besar dalam jangka panjang saat kita mulai memimpin pasar internasional dan memiliki pijakan di negara-negara asing.

Terkait dengan ekspor e-Government pada tahun 2007 hanya menghasilkan pemasukan ekspor sebesar USD9,87 juta; tetapi kini nilai ekspor e-Government Korea meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir ini. Dan pada 2010, pencapaian peringkat pertama dalam UN e-Government Survey, ekspor teknologi e-Government Korea mencapi rekor sebesar USD148,76 juta, 2235 lebih besar daripada tahun sebelumnya yang mencapai USD66,7 juta. Pemerintah Korea telah menetapkan berbagai rencana untuk mencapai nilai USD200 juta dalam ekspor e-Government tahun ini, dan saat ini pemerintah Korea sedang mengerjakan sejumlah proyek untuk meluaskan ekspor dengan cara yang lebih sistematis.

SEMINAR STRATEGI EKSPOR E-GOVERNMENT telah dilakukan pada Februari yang memberikan kesempatan baik bagi perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintah untuk berbagi strategi mereka dan pengalaman. Dan pemerintah berupaya meningkatkan hubungan kerjasama dengan sektor swasta melalui diskusi-diskusi dengan para CEO perusahaan IT Korea yang mengekspor berbagai teknologi terkait
e-Government, serta membuka hotline antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan IT untuk memfasilitasi berbagai kontrak dengan berbagai pihak di luar negeri.

Selanjutnya pada Maret, pemerintah Korea menyelenggarakan sebuah program pelatihan e-Government-yang akan menjadi program tahunan mulai tahun mendatang- untuk program perdana ditujukan bagi para pejabat senior dari negara-negara berkembang.

Karena kerjasama dengan pemerintah sangat krusial bagi bisnis e-Government luar negeri, kami berencana untuk memperbaiki lingkungan perusahaan-perusahaan IT Korea melalaui MOU dengan pemerintah-pemerintah negara asing, Komite Kerjasama IT, Pertemuan Pakar, dan Informatisasi jaringan ODA, sehingga mereka dapat masuk ke pasar internasional dengan mudah.

(bersambung ke bagian 2)

Martin Simamora

Inilah Indikator Pengukuran UN EGovernment Survey 2012

United Nations E-Government Survey 2012 segera melakukan aktivitas penilaian terhadap 192 negara anggota PBB. Tema kali ini adalah : "E-Government For Sustainable Development" atau "E-Government untuk Pembangunan yang Berkesinambungan". Sejak tahun 2001 survei yang diselenggarakan setiap dua tahun ini selalu mengacu kepada penilaian kuantitatif indeks gabungan yang terdiri dari; (i) e-information dan e-services, (ii) infrastruktur telekomunikasi, dan (iii) ketersediaan modal sumber daya manusia, dan dengan tambahan pengukuran pada kapabilitas dan kapasitas pemerintah dalam mendorong partisipasi publik atau e-participation untuk proses pembuatan kebijakan publik. Apakah survei 2012 masih menggunakan indikator yang sama?

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyajikan penilaian komparatif terhadap pembangunan e-Government global, menjalankan sebuah  survei yang menilai berbagai strategi, perangkat dan best practices eGov yang dikembangkan dan dipraktekan oleh negara-negara pioner, dan menggunakan serangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditelurkan para ahli strategis global dan para praktisi dalam  mendayagunakan e-Government agar memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sehingga PBB juga dapat memberikan saran kepada semua negara untuk maju melakukan inovasi yang lebih besar, melakukan konsolidasi strategi-strategi e-Government dan membua kebijakan-kebijakan berdasarkan bukti yang akan memfasilitasi adopsi teknologi-teknologi baru dan dapat merespon secara efektif berbagai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, semakin banyak yang mengakui survei yang diselenggarakan oleh PBB sehingga pesan yang disampaikan melalui survei e-Gosvernment dapat diterima diseluruh dunia. Data yang dihasilkan survei eGovernment PBB kini digunakan secara luas dan dikutip banyak organisasi riset terkemuka, termasuk oleh WORLD BANK, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Economist Intelligence Unit (EIU), European Union (EU), World Economic Forum dan International Telecommunication Union (ITU).

Dalam konteks ini, United Nations e-Government Survey 2012 akan berfokus pada peran e-Government dalam pembangunan yang berkesinambungan, yang akan mencakup promosi kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Berdasarkan berbagai temuan dan tren di survei-survei terdahulu, maka untuk UN e-Government Survey 2012 akan melakukan penilaian pada area-area dibawah berikut ini :

1. Semakin Pentingnya pendekatan Whole-of-government dan pelayanan online yang terintegrasi. Untuk menjamin keberlangsungan layanan-layanan online dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya penggunaan dan modernisasi, ada sebuah perubahan global menuju integrasi dan penciptaan "one stop shops" dan portal-portal nasional, yang disertai dengan berbagai solusi terintegrasi seperti "single sign on" dan manajemen identitas. Berbagai insiatif ini pada gilirannya akan memberikan penghematan biaya dalam jumlah besar dan efisiensi pada berbagai operasional "back end" pemerintah sekaligus membuat berbagai layanan publik menjadi lebih efektif dan nyaman. 

Apa yang penting  BUKAN berapa banyak website yang dimiliki pemerintah, tetapi berapa banyak masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai layanan publik online yang relevan bagi masyarakat, tanpa ada keharusan bagi masyarakat untuk memahami organisasi pemerintah.

2. Penggunaan e-Government untuk meyediakan informasi dan layanan-layanan kepada masyarakat terkait berbagai isu lingkungan hidup. Pada 2012 mendatang akan berlangsung Rio+20 - sebuah konferensi PBB bertajuk Pembangunan yang Berkesinambungan- yang akan mengaklamasikan isu-isu terkait lingkungan hidup dan pembangunan yang berkesinambungan sebagai komunitas dunia akan melanjutkan perjalanannya menuju target Millennium Development Goals pada 2015 mendatang. Hal ini sejalan dengan fokus khusus UN E-Government Survey 2012 yang akan melakukan asesmen pada kontribusi e-Government terhadap kelanggengan lingkungan hidup. Fokusnya pada pembangunan sebuah pemahaman peran e-Government dalam meyediakan informasi dan layanan-layanan untuk mempromosikan kesadaran dan advokasi manajemen sumber daya lingkungan hidup dan perubahan cuaca, terutama keterkaitannya dengan pelayanan-pelayanan terkait ke masyarakat.

Sebagai contoh, masyarakat yang mencari berbagai informasi penting ke pemerintah dan layanan-layanan kala terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, dan gunung meletus.

3.Layanan-layanan online efektif yang mencakup kelompok-kelompok masyarakat yang paling rawan. Untuk mendukung kesetaraan partisipasi pembangunan sosial ekonomi, ada sebuah kebutuhan untuk menggaransi agar layanan-layanan e-Government juga diberdayakan untuk menjawab berbagai kebutuhan dan menyelesaikan masalah masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik dan kelompok masyarakat yang lemah. UN E-Government Survey 2012 akan memperhatikan berbagai isu aksesibilitas sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang lemah tidak hanya tercakup didalam pengaksesan layanan-layanan online publik tetapi juga aktif sebagai mitra yang juga berinteraksi dengan pemerintah.

4. E-infrastructure dan peningkatan perannya dalam menjembatani kesenjangan digital. Menjembatani kesenjangan digital untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan tetap menjadi prioritas puncak bagi PBB. UN e-Government Survey 2012 akan mengakses bagaimana teknologi-teknologi terbaru seperti broadband menjadi pengungkit layanan-kayanan online yang lebih baik dan memitimigasi dampak buruk kesenjangan digital.

5.Semakin meningkatnya penekanan pada penggunaan layanan dan kepuasan masyarakat. Bahkan dengan menggunakan layanan online yang terhebat sekalipun, ketersebaran adopsi dan penggunaan e-Government tak dapat dijamin. UN e-Government Survey 2012 oleh karena itu akan berfokus lebih lekat pada bagaimana pemerintah berbagi informasi pada layanan penggunaan dan umpan balik yang diberikan oleh masyarakat terkait layanan-layanan online dan berbahai inisiatif e-participation, demikian juga dengan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap keberadaan e-services yang disediakan oleh pemerintah semakin meningkat.

6.Penyelenggaraan layanan publik multi kanal. Dalam bidang pembangunan sosio ekonomi berkesinambungan, UN e-Government Surveys 2012 akan menilai berbagai pendekatan e-Government dan pembangunan melalui penggunaan saluran pelayanan publik multi kanal, terutama keteraksesan layanan-layanan mobile; ketersediaan konektivitas gratis melalui kios-kios publik dan berbagai fasilitas lainnya; dan bagaimana pendekatan-pendekatan ini akan membantu kemajuan efisiensi ekonomi dan efektifitas dalam pemberian layanan pemerintah, termasuk layanan-layanan jaringan sosial. yang terutama, sebuah fokus khusus akan menegaskan meningkatnya kebutuhan ketersediaan layanan-layanan berbasis teks dan web mobile, seiring dengan semakin meningkatnya penetrasi perangkat-perangkat mobile di negera-negara berkembang.


Martin Simamora | PBB

Haiyan Qian, Director, Division for Public Administration &
Development Management / United Nations Department of
Economic and Social Affairs
Tel: 1-212-963-2764 or Email: unpan@un.org

Is it time for the police to get social?

Nobody's immune: police officer on Facebook arrest

Policeman heading the investigation which led to arrest of a Fairfax Media journalist says nobody's immune, but admits they got their communications wrong. For a longer version: http://www.ustream.tv/recorded/14777382

Social networking sites are a privacy free-for-all. They are the digital equivalent of an open-house party invitation. Anyone can stop by, be it for 30 seconds or for 30 minutes. Help yourself to whatever you like – photos, email addresses, relationship status, or even where you work. And you don't even have to say hello or goodbye.

For Generation Y, or the social-networking generation, they know nothing else other than to share personal information on sites such as Facebook and Twitter.

Asked to enter an email address, date of birth or their exact location and they happily oblige. Add a photo? Sure, it's the last piece of the online identification puzzle.
Advertisement: Story continues below

In reality, patterns of social networking use and the sharing of personal information have completely outpaced any regulation and its subsequent enforcement.

But do we need really need a digital policeman? Should governments and law enforcement agencies seek to protect individuals online?

There is a compelling case for regulation or a degree of oversight on social networking sites especially around issues of defamation, cyber security and cyber bullying. However, this must be the last line of defence not the first. The real burden has to fall on the individual user.

Put bluntly, most individuals need to be far more cognisant about what they share online and who might be accessing that information.

There are two recent incidents that highlight the quandary between individual responsibility and online regulation.

The first is the reporting of the Facebook group The Brocial Network. With 8000 members and rising, the ''men only'' group contains hundreds of images of scantily-clad women obtained from personal photo albums and profile pictures. There is no suggestion that the images were obtained illegally.

Most of the images have been publicly obtained through ''friends of friends''. But as one user put it: ''I'm a little bit angry, to be honest. If it was one of my friends who has copied a photo of me to put on a public website and not let me know then I'd feel extremely betrayed.''

While many people might ask why some users feel the need to post images of themselves wearing very little online, there is a more pressing concern and that is how the images were so freely shared. If seeking any type of legal recourse, the owners of the original images will, in all likelihood, be asked why their privacy settings were so lenient?

The second incident, and one that is even more alarming, is the arrest of Fairfax journalist Ben Grubb yesterday at an IT security conference on the Gold Coast. During the conference cyber security expert Christian Heinrich gave a demonstration on how to access protected photos on Facebook.

Grubb was arrested soon after the publication of a piece online that gave details of the session and the aforementioned privacy breach.

It remains unclear as to why exactly Grubb was arrested. He was hardly providing any insight to hardened hackers or would be cyber stalkers. Worse still, police took Grubb's iPad from him for investigation. How is this any different from taking a journalist's notebook?

The manner in which the Queensland Police has handled this incident demonstrates that it is not only individuals that need social networking education. Detaining a journalist will not help prevent breaches in cyber security - understanding the way in which these networks operate and how users communicate will.

Stranger danger has moved online. It poses more threats to more people more often. If only there was a warning sign – do you really want to share this information?

theage.com.au

Filipino govt engages citizens living overseas

fsxphilippines.webs.com

The Philippine Information Agency (PIA), in cooperation with the Department of Labor and Employment (DOLE) and Department of Foreign Affairs (DFA) launched an official Facebook page for overseas Filipino workers (OFW)- the “PIA OFW Watch”.

According to PIA Director General Atty. Jose A. Fabia, the PIA OFW Watch can be an effective forum, communication tool, and feedback mechanism for all OFW concerns and issues.

Fabia said that he also sees the new account as a way to help government immediately respond to the needs of OFWs via social media.

The new page is a natural outgrowth of the information agency’s efforts to join the President’s call to prioritize expatriate Filipino workers, especially those affected in troubled areas in the Middle Eastern region.

Users must sign up as fans of the PIA OFW Watch’s Facebook page to read daily news updates at the same time share posts with family and friends by liking and commenting on the individual updates.

The page will be monitored and managed 24/7 by trained PIA staff to respond to the scores of questions it receives about workers’ issues and announce other social services


futuregov.asia

Bahrain blogs about information security

Bahrain eGovernment Authority (eGA) launched a blog section on its national portal for citizen engagement specifically on information security.

Citizens can visit the blog and communicate with Dr. Zakareya Ahmed Al Khaja, eGovernment Authority Director of Policies and Business Processes Re-engineering Directorate, as well as share comments and suggestions for any enquires related to the effectiveness of information security management strategies.

The blog will emphasize different topics covering: the citizens level of trust, and concerns on eGovernment services, the confidentiality of the data which is entered by the users through the eGovernment channels, the criteria and measurement used by the eGA to ensure the security and privacy, in addition to the cyber threats and security procedures the eGA employs to ensure a high-level of quality, protection as well as confidentiality in its integrated services.

The eGovernment Authority have received awards for its initiatives towards spreading awareness about online risk and fraud in addition to implementing international best practices in the field of information security.

Recently, eGA received an (ISO 27001) certificate, considered as an international quality criteria for information security protection. By this certificate, the Kingdom of Bahrain is the first country in the Middle East to receive an ISO certificate in the eGovernment sector.

.futuregov.asia

Australia invests $12M on a flood alert project

Australia floods-

schema-root.org

The project, to be called Floodzoom, is a web-based tool that simulates the behaviour of floodwaters - technology that is expected to be critical in helping emergency services tackle floods.

Floodzoom will predict the spread of floodwaters and their impact on local communities by analysing weather maps, satellite imagery, topography, stream flows and other factors.

It will also be able to calculate flow rates for floodwaters - vital information for timing an evacuation - and allow access to individuals wanting to assess potential risk to homes and properties.

According to Water Minister Peter Walsh, Floodzoom would improve the effectiveness of community warnings and response and recovery.

”It will give emergency services a more accurate prediction of flood behaviour and help individual landholders assess their own flood risk,” Walsh said.

More than $12 million out of the $19.3 million flood program will be spent on Floodzoom. The system will also include up-to-date information on roads, water channels, drains and other landmarks affecting the movement and rise of floodwaters.

Major studies of the future risk of flooding in up to 25 at-risk Victorian communities will be also be undertaken as part of the $19.3 million flood-response package - in addition to the studies already announced for Charlton, Creswick and Clunes.

.futuregov.asia