Empat Orang Terkaya Indonesia Berkekayaan Senilai 100 Juta Orang Termiskin

Orang mengais sampah di Medan. Sekitar 93 juta orang Indonesia  saat ini hidup dibawah garis kemiskinan moderat Bank Dunia dengan pendapatan  $3.10 per hari. Photo: Sabirin Manurung/PP/Barcroft Image/Pacific Press / Barcroft Images

Empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan senilai 100 juta orang termiskin di negeri ini, sekalipun presiden Indonesia berulang kali menyatakan komitmen untuk memerangi “bahaya” tingkat-tingkat ketaksetaraan.

Oxfam pada Kamis, 23 Februari telah menyorot Indonesia sebagai salah satu negara yang paling timpang di dunia, dimana jumlah miliarder dollar telah meningkat dari satu pada 2002 menjadi 20 pada 2016.

Oxfam menyatakan bahwa empat orang terkaya Indonesia tersebut-dipimpin oleh Hartono bersaudara, Budi dan Michael Hartono yang mengontrol aset senilai 25 miliar dolar, yang secara kasar sama dengan  jumlah kekayaan 40% orang  paling miskin dari 250 juta populasi penduduk Indonesia. Lembaga tersebut juga menyatakan bahwa Hartono bersaudara-yang memiliki perusahaan  rokok kretek-dapat menikmati bunga yang cukup, pada kekayaan mereka dalam setahun, untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim di Indonesia.

“Sejak 2000, pertumbuhan ekonomi telah meninggalkan Indonesia,” ujar Oxfam dalam laporannya. “Akan tetapi, manfaat-manfaat pertumbuhan tidak terdistribusikan secara merata, dan jutaan orang telah terabaikan, khususnya kaum perempuan.”

Oxfam mengatakan meskipun GDP mengalami pertumbuhan cepat-yang rata-rata pada 5% antara 2000-2016 dan telah mengakibatkan Indonesia telah dimasukan  kedalam daftar negara-negara Civets (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa) yang mengalami pertumbuhan ekonomi  namun mengalami  pengurangan kemiskinan melambat hingga nyaris berhenti. Berdasarkan pada garis kemiskinan “moderat” Bank Dunia dengan penghasilan $3.10 dolar per hari, sekitar 93 juta orang Indonesia hidup dalam kemiskinan.

“Pertumbuhan jumlah jutawan dan miliarder, ketika dikontraskan pada sebuah latar belakang kemiskinan yang mencengangkan, menegaskan bahwa orang kayalah yang menguasai bagian terempuk/ternikmat atas manfaat-manfaat dari performa pertumbuhan ekonomi negara yang pesat, sementara jutaan orang pada garis terbawah tak menikmati sama sekali,” jelas Oxfam, sebagaimana diberitakan theguardian.com, 23 Februari 2017.

Presiden Joko Widodo- kredit: bloomberg.com

Ketika terpilih pada 2014, Presiden Joko Widodo telah berjanji untuk memprioritaskan menutup celah kemakmuran yang dipacu oleh pengejaran pertumbuhan secara membabibuta. “Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi pemerintahan saya, bagi rakyatku tetapi terlebih penting untuk menyempitkan celah,” sebagaimana dijelaskan presiden dalamsebuah wawancara dengan Bloomberg segera setelah keterpilihannya. “Ketika kita mengundang para investor, mereka harus memberikan manfaat bagi rakyatku. Juga bagi negaraku.”

Widodo menyatakan bahwa koefisien Gini (global inequality measure) adalah sekitar 0,43, dan “bagi saya itu bahaya.” Bulan lalu, presiden Widodo  mengakui bahwa Indonesia telah mengalami sedikit pelambatan kemajuan dalam melakukan penyeimbangan masyarakat, dan telah bersumpah untuk menjadikan penyempitan celah sebagai prioritas  tingginya pada 2017. “Meskipun sedikit saha perbaikan dalam Gini kami, itu relatif  masih tinggi,” ujar presiden, sebagaimana diberitakan Jakarta Globe.

BPS, badan statistik negara, menyatakan bahwa koefisien Gini telah berkurang hingga 0,387 pada Maret 2016 dibandingkan dengan 0,402 pada September 2015.

Dini Widiastuti, juru bicara Oxfam di Indonesia, menyatakan:”Itu pada dasarnya tidak benar bahwa orang terkaya di Indonesia mendapatkan lebih banyak dari bunga atas kekayaannya hanya dalam satu hari daripada pengeluaran  oleh rakyat  termiskin untuk kebutuhan-kebutuhan pokok mereka dalam keseluruhan satu tahun. Ketaksetaraan di Indonesia sedang mencapai level-level krisis. Jika dibiarkan begitu saja, celah raksasa antara kaya dan muskin dapat membahayakan perang melawan kemiskinan, memperburuk instabilitas sosial, dan menghentikan pertumbuhan ekonomi.

Theguardian.com|Martin Simamora