Transparansi Internasional : Indeks Korupsi Sektor Pertahanan Indonesia Mencemaskan

Transparansi  Internasional  Inggris belum lama ini telah merilis hasil survei global  terkait indeks korupsi. Dalam survei  tersebut,  Indonesia  diberi nilai E, satu tingkat diatas nilai terendah, dalam GovernmentDefense Anti Corruption Index. Skor ini berarti bahwa Indonesia dikategorikan korupsi dengan “resiko sangat tinggi.”  Hal ini  dipertanyakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan terkait validitasnya.

Menurut Ramadhan hasil survei tersebut tak berdasar. “Siapa yang terlibat, dimanakah buktinya? Jika seseorang menuding tanpa menyajikan bukti, itu adalah tindakan tirani,” ujar Ramadhan, seorang legislator dari Partai berkusa, Demokrat.

Dia mengatakan jika terdapat pelanggaran, dia tidak akan  menghalangi proses legal. Tetapi dia menambahkan bahwa penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada opini dan persepsi.

“Harus ada setidaknya dua  (bentuk) bukti, dan dengan demikian memenuhi syarat untuk memulai sebuah proses hukum,” ujarnya yang juga menjabat sebagai sekretaris  jendral Partai Demokrat.


Indonesia berdasarkan survei tersebut memiliki peringkat  yang sama dengan Afghanistan, irak, Uganda, Zimbabwe dan Filipina. Diantara negara-negara tersebut bahkan ada  yang  peringkatnya lebih rendah  yaitu Libya, Mesir dan Kamerun.


Hanya ada dua dari 82 negara yang di survei menduduki peringkat puncak A, yaitu Jerman dan Australia.

Transparansi Internasional yang berbasis di Inggris mengatakan  dalam laporannya bahwa  sektor pertahanan Indonesia didominasi oleh kartel-kartel politik melalui  para pembuat hukum yang duduk
di Komisi I DPR.

Angkatan bersenjata Indonesia juga dikatakan sebagai penyedia dukungan pada industri-industri pertambangan dan sektor kehutanan serta juga terlibat dalam perdagangan obat dan operasi perjudian. Transparansi Internasional juga mengkritisi transparansi dalam militer Indonesia, mengatakan bahwa tidak ada mekanisme-mekanisme  supervisi  yang dapat mengontrol anggaran-anggaran “hantu” dalam hirarki.


Juga disebutkan adanya indikasi-indikasi sebuah budaya suap yang tetap kuat dalam militer. Grup ini juga menunjukan ketiadaan  edukasi  anti korupsi dan sebuah sistem yang untuk melindungi para peniup pluit


The Jakarta Globe | Martin Simamora