Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Jumat, 14 Oktober 2011

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah salah persepsi tentang proyek e-KTP. Menurut ICW, seharusnya pemerintah perlu merapihkan dulu nomor induk kependudukan secara elektronik (e-NIK) ketimbang proyek e-KTP. "Yang penting itu adalah e-NIK bukan e-KTP nya. e-NIK sangat penting untuk digunakan dalam keaslian membuat data SIM, Paspor, rekening pada suatu Bank, Asuransi bahkan untuk e-KTP nya sendiri,"ujar Kordinator ICW, Danang Widoyoko saat mengelar jumpa pers di kantor ICW, Jl. Kalibata Timur 4D, Kamis (13/10/2011).

Proyek e-KTP juga dinilai lebih mementingkan proteksi KTP-nya, bukan nomor induknya. "Seharusnya yang diproteksi itu adalah nomor induknya, bukan KTP-nya. Jadi pemerintah (Kemendagri) telah salah langkah membuat ini semua. Bahkan amanat UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menyinggung sedikitpun soal penerapan e-KTP," ujarnya.

tribunnews.com

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget