Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 29 Agustus 2011

Proyek e-KTP Dilaporkan ke KPK

Media Indonesia
Program e-KTP belum genap satu tahun digulirkan. Namun, proyek itu sudah dilaporkan sebuah lembaga swadaya masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapornya, Government Watch (Gowa), menilai negara telah dirugikan lebih dari Rp1 triliun dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Proses pelelangan sejak dari perencanaan, pengajuan anggaran hingga pelaksanaan lelang patut diduga sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Semua diarahkan pada pengaturan dukungan pada satu konsorsium perusahaan. Karena itu, kami mendesak proses pelelangan dibatalkan," ujar Andi W Syahputra, Direktur Eksekutif Gowa, di kantor KPK, Selasa 23 Agustus 2011.

Andi mengatakan penentuan kriteria pemenang tender dengan nilai sebesar itu seharusnya berdasarkan kemampuan secara menyeluruh dari sistem yang ditawarkan. Terutama dalam hal AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dan jaringan komunikasi peserta lelang. Menurutnya, pembuktiannya harus dengan rekam jejak yang pernah dilakukan.
"Anehnya, pemenang tender dengan pagu Rp6,3 triliun rupiah ini justru lebih didasarkan pada kinerja pengadaan barang-barang kecil yang sifatnya tidak setara dengan pagu tender," ungkapnya.

Gowa sempat mengadakan sebuah investigasi sejak tanggal 27 Maret hingga 10 Agustus 2011. Hasilnya adalah terlihat dengan cukup kasat mata tentang dugaan kolusi dalam penyelenggaraan lelang pengadaan e-KTP tahun 2011 itu.

Menurut Andi, lelang yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI terindikasi cukup kuat terjadi pengaturan agar tender dimenangkan oleh salah satu konsorsium, yakni PNRI. Selain itu, juga ada indikasi dugaan permainan terkait kualifikasi badan penilai.

"Seharusnya Kemendagri menunjuk badan independen untuk menjadi penilai yang independen terhadap semua proposal teknis yang masuk. Kemendagri justru menggunakan tenaga ahli yang tidak pernah menghasilkan sistem kependudukan handal. Ini tetap saja terjadi, dengan menghamburkan triliunan uang rakyat," lanjut Andi.

vivanews.com

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget