Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Rabu, 11 Mei 2011

Perdana Menteri Jepang : Jepang Akan Membatalkan Rencana Peningkatan Energi Nuklir Hingga Mencapai 50%

Japan's nuclear regulators raised the severity level of the crisis - staplenews.com
Jepang akan membatalkan sebuah rencana untuk memenuhi 50% dari total kebutuhan total domestik energi listrik nasionalnya, dan sebagai penggantinya Jepang akan mengembangkan Energi Terbarui dan konservasi, hal ini terkait krisis nuklir Jepang yang hingga kini masih belum terselesaikan.

Perdana Menteri Naoto Kan menyatakan Jepang harus "memulainya dari awal" dalam kebijakan energi jangka panjang yang kini sangat terguncang akibat sebuah gempa dahsyat dan tsunami yang juga menghantam PLTN Fukushima Daiichi, menimbulkan kebocoran radiasi yang sangat mencemaskan.

Semua pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Jepang memasok kebutuhan listrik dalam negeri sebesar 30% dari total kebutuhan nasional, dan pemerintah Jepang telah berencana untuk meningkatkan kontribusi PLTN dalam pemenuhan permintaan energi listrik hingga sebesar 50%.


Kan dalam sebuah konfrensi pres menyatakan bahwa bahan bakar nuklir dan fosil memang telah menjadi pilar-pilar dalam kebijakan energi bangsa Jepang tetapi sekarang pemerintah akan menambahkan 2 pilar lagi; ENERGI TERBARUI seperti tenaga surya, angin dan biomass, dan akan meningkatkan fokus pada KONSERVASI.

"Kami akan sepenuhnya menjamin keamanan generasi energi nuklir dan melakukan berbagai upaya untuk semakin mempromosikan penggunaan energi terbarui," sebuah area dimana Jepang tertinggal, " ujarnya.

Kan juga mengatakan akan melakukan pemotongan gajinya mulai bulan Juni hingga krisis nuklir Fukushima dapat diatasi dengan baik, sebagai sebuah bentuk tanggungjawab. Kan tak menjelaskan seberapa besar pemotongan gaji yang akan dikenakan kepada dirinya.


"Saya percaya pemerintah mengemban sebuah tanggung jawab besar karena telah mempromosikan energi nuklir sebagai kebijakan energi nasional. Saya meminta maaf kepada masyarakat karena gagal mencegah kecelakaan nuklir," ujar Kan.
chicagotribune.com

Operator PLTN Fukushima, Tokyo Electric Power Co, hingga kini telah 2 bulan berjuang memulihkan sistem-sistem pendingin yang masih dalam keadaan kritis sebab lumpuh dihantam gempa dan tsunami. Sekitar 80.000 jiwa yang tinggal dalam radius 12 mil atau (20 km) dari PLTN telah dievakuasi dari rumah-rumah pada 12 Maret, dan ditampung di berbagai gedung gimnasium.
chicagotribune.com


Pada Selasa kemarin, sekitar 100 orang diizinkan masuk ke zona evakuasi dalam waktu singkat untuk mengambil barang-barang dari rumahnya masing-masing. Diizinkannya masyarakat masuk ke desa Kawauchi menandai keyakinan pemerintah untuk kali pertama merasa cukup aman untuk mengizinkan warga untuk memasuki area terlarang, walaupun hanya untuk waktu yang singkat. Warga yang akhirnya diizinkan masuk ke desa tersebut sebelumnya telah berupaya selama berminggu-minggu mendesak pemerintah agar diizinkan.

 

Warga menggunakan bus yang dicarter oleh pemerintah untuk mengantarkan mereka mengambil barang-barang berharga di rumah. Setiap pengungsi yang diizinkan masuk ke desa tersebut mengenakan pakaian pelindung, kaca mata pelindung dan masker selama berada didaerah terlarang untuk mengambil barang-barang penting. Para pengungsi juga mengenakan pengukur dosis radiasi untuk mengukur dosis radiasi yang memapar mereka, juga sarana telokomunikasi radio walkie talkie.

Semuanya akan diperiksa tingkat paparan radiasi yang diterima sebelum meninggalkan desa. Ada banyak rencana kunjungan yang dipersiapkan namun mereka khawatir bahwa mereka tak dapat kembali ke tempat tinggalnya untuk selama-lamanya.

Banyak juga warga yang menyusup ke daerah terlarang secara sembunyi-sembunyi pada waktu siang hari, tetapi pemerintah telah menerapkan blokade jalan yang ketat dan memberlakukan denda yang mulai berlaku sejak 22 April untuk mencegaj aksi pencurian dan demi keamanan masyarakat.



Kunjungan warga ke zona terlarang yang diselenggarakan oleh pemerintah dinilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap faktor keamanan dan keinginan warga yang dipenuhi oleh pemerintah.

TEPCO dan pemerintah pada April lalu diproyeksikan akan melakukan cold shut down dalam jangka 6 bulan hingga 9 bulan dan warga kemungkinan dapat kembali dan memulai kehidupan normalnya. Tetapi pemerintah dan TEPCO mengakui bahwa perkiraan waktu itu hanyalah skenario terbaik yang mungkin dapat terjadi.

TEPCO telah mempublikasikan sebuah gambar kolam batang bahan bakar nuklir yang tertimbun puing-puing akibat ledakan sebelumnya di bulan Maret yang merusak atap dan tembok gedung. Tetapi para pejabat menjelaskan jika batang-batang bahan bakar nuklir yang tertupi puing-puing itu terproteksi oleh sebuah tabir metal, yang sangat diyakini tidak rusak.

Peningkatan suhu inti reaktor nuklir telah menjadi masalah yang sangat memusingkan. Juru bicara Badan Kemanan dan industri nuklir Hidehiko Nishiyama menyatakan para pejabat mencurigai tidak semua air pendingin masuk kedalam tangki bertekanan sebagaimana yang diinginkan.

Pada hari minggu, utilitas lainnya Chubu Electric Power Co setuju untuk mematikan 3 reaktor di sebuah PLTN yang berlokasi di garis pantai, untuk diperlengkapi dengan tembok laut dan memperbaiki mekanisme pertahanan menghadapi ancaman tsunami.

Kan juga telah meminta pemadaman sementara PLTN di Hamaoka terkait dengn perkiraan sebuah gempa berkekuatan 8,0 SR atau lebih tinggi dapat menghantam Jepang Pusat yang berada di kawasan 30 tahunan. Keputusan pemerintah ini dibuat setalah melakukan evaluasi terhadap kerawanan di 54 reaktor nuklir Jepang pasca gempa 11 Maret. Fasilitas nuklir di Hamaoka terletak diatas garis patahan dan sejak lama telah dinilai sebagai PLTN paling beresiko di Jepang.


Kan menyatakan Jepang akan mengajukan laporan lengkap terkait kebijakan Energi Hijau kepada International Atomic Energy Agency pada Juni mendatang. Kan tak mengungkapkan estimasi angka dalam bentuk apapun untuk setiap sumber daya energi terkait kebijakan energi Jepang yang baru.

Martin Simamora | ChicagoTribune


Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget