Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Sabtu, 14 Mei 2011

PBNU Desak Terbitnya UU Anti Teror

Sejumlah anggota Tim Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, mengikuti upacara saat sertijab Komandan Batalyon Taifib-1 Marinir di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (30/12). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/10)
Penanggulangan dan penangangan aksi terorisme, membutuhkan dasar hukum khusus agar aparat penegak hukum lebih efektif bertindak. Mengingat aksi terorisme yang belakangan semakin menjadi-jadi, maka sudah waktunya Indonesia memiliki UU Anti Teror.

"Negara ini butuh UU Anti Teror, agar aparat bisa leluasa melakukan tindakan," kata Ketum Pengurus Besar (PB) NU Said Aqil Siroj di Ponpes Roudhotul Mukhsinin di Kuwolu, Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (14/5/2011).

Menurutnya, kondisi tidak adanya payung hukum itu juga melemahkan aparat keamana dalam mengambil sikap. Contohnya, dalam penyelidikan kasus teror serta gerakan radikal.



Aparat memilih untuk menunggu bukti cukup, sebelum melakukan penangkapan. Padahal, jika ada payung hukumnya maka bisa langsung dilakukan penangkapan terhadap kelompok atau perorangan yang diduga terlibat dalam aksi teror maupun jaringan radikal.

"Masalah itu, yang kini dialami aparat. Ketika akan melakukan tindakan," ujarnya.

Said mengungkapkan, aparat keamanan, secara pasti mengetahui seluk beluk dari jaringan pelaku teror maupun kelompok radikal. Namun, semua terkendala dari kekuatan alat bukti. Sehingga mereka tidak berani bertindak.



"Polisi pasti tahu, itu terlibat kelompok radikal dan pelaku teror, saya saja tahu. Tapi tak berani bertindak," paparnya.

Karena itu dirinya meminta segera diterbitkan UU Anti Teror, guna memudahkan aparat mengambil sikap. "Sangat perlu undang-undang itu saat ini," terangnya.



Adanya payung hukum itu, dia yakini dapat menghentikan aktifitas para pelaku teror dan kelompok radikal. Selama ini kelompok tersebut bebas mengembangkan jaringan dengan memanfaatkan lemahnya sikap dari aparat keamanan di negara ini.



Polisi sendiri terus dibayangi ketakutan, mereka akan dihadapkan dengan Hak Asasi Manusia, ketika melakukan tindakan tegas dan semestinya dilakukan. "Ini demi menjaga stabilitas keamanan negara kita sendiri," tegas Said.

detik.com |Martin Simamora

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2014

Russia e-Government : One Click State

e-Government: have we forgotten of the public sector context?

Eight mega trends in e-government for the next eight years

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Fraunhofer Fokus : e-Government & Applications

Berita Terbaru


Get Widget