Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Kamis, 13 Januari 2011

UN E-Government Survey : Menuju Pendekatan yang Lebih "Centric-Citizen", Mengkritisi Pemeringkatan E-Government (2)

Metodologi yang digunakan oleh PBB dalam melakukan survei implementasi e-Government mengaci pada 3 tahapan spesifik evolusi e-Government sebagaimana yang digambarkan dalam grafis dibawah ini :

Sebelumnya : Bagian 1
Tahapan final mengasumsikan bahwa hubungan-hubungan horisontal (maksudnya hubungan antarbadan pemerintah) sebagaimana juga dengan hubungan-hubungan yang bersifat vertikal (maksudnya antara badan badan pemerintah di tingkat daerah dengan badan pemerintah di tingkat daerah, berlangsung dengan baik, yang ditandai dengan ketersediaan infrastruktur penunjang, dengan interoperabilitas yang baik, melibatkan hubungan G2C (Government to citizens), G2G (government to government) dan elemen-elemen G2B (government to business), dengan hubungan-hubungan dianatara para pemangku kepentingan (termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, NGO dan masyarakat madani).

Apa yang membuat sesi para pakar ini menjadi istimewa adalah kajiannya yang menggarap beberapa sektor penting :

  1. Tren-tren dan teknologi-teknologi terkini (open data, komputas awan, dan media sosial) 
  2. Pentingnya pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat
  3. Cakupan dan aksessibiltas
  4. Pelatihan dan kebergunaan bagi pengguna
  5. Aksessibilitas internet atau konektivitas mobile bagi semua
  6. Penyediaan layanan multi kanal
  7. Pemerintah yang menyeluruh ( Whole of Government/WOG) dan ketersediaan One Stop Service
  8. Lingkungan

Pada sesi "multichannel delivery" menghasilkan poin-poin sebagai berikut:

1. Citizen Centric : bagi layanan-layanan, menjadi hal yang mutlak untuk menempatkan masyarakat di pusat pelaksanaan

layanan masyarakat. Saaat ini , banyak pemerintah sepakat bahwa hal ini sudah seharusnya dijalankan, akan tetapi hal ini tak selalu dapat diwujudkan dalam prakteknya. Jika berbagai layanan pemerintah berorientasi pada kepentingan atau kebutuhan masyarakat, maka secara otomatis, anda akan berinteraksi dengan pemerintah berdasarkan pada siapa  anda dan apa saja kebutuhan anda dan bukan berdasarkan pada bagaimana pemerintah diorganisir :

a. Sebagai contoh : misalkan seorang warga masyarakat yang perlu membayar pajak-pajaknya. Anggaplah anda seorang birokrat senior di sebuah pemerintahan yang menggunakan seorang asisten untuk membantunya bahkan untuk mengetikan email-email. Mungkin anda ingin mengangkat telepon dan melakukan pembayaran pajak-pajak melalui telpon. Ambil contoh lainnya, anda mengalami kerumitan dalam pajak anda pada tahun ini dan anda ingin memastikan bahwa kerumitan itu akan terselesaikan dengan benar. Lalu anda ingin mengirimkan formulir-formulir pajak dan mengirinkannya secara langsung. Atau jika anda seorang warga yang terkoneksi dan lebih senang untuk membayar pajak melalui internet atau SMS. Akhirnya bila anda memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, maka itupun akan diperhatikan dengan baik.

b. Oleh karena itu, layanan-layan yang dinerikan melalui multi kanal akan memfasilitasi berbagai kebutuhan spesifik setiap warga masyarakat sehingga kebutuhan-kebutuhan seperti disebutkan diatas dapat dilayani dengan baik. Ketimbang memindahkan seluruh layanan menjadi berbasis online, filosopi e-Government adalah memberikan layanan-layanan dengan cara yang paling membantu bagi masyarakat, dengan menggunakan kanal-kanal yang paling disukai/memudahkan untuk digunakan.

2. Tren-tren baru dan efek layanan multi kanal seharusnya dipertimbangkan untuk diimplementasikan

a. Ini akan berguna, sebagai contoh dimana penetrasi mobile dan penggunaan perangkat berbasis internet terbilang tinggi, pemberian layanan seharusnya diorganisir agar terkait dengan perangkat atau menjadi layanan berbasis perangkat, bukan berbasiskan pada akses melalui komputer pribadi PC untuk mengakses informasi dan layanan-layanan (maksudnya seharusnya layanannya berbasiskan mobile web), dan juga menjadikan peran media sosial sebagai hal yang harus dipertimbangkan.

Chief, e-Government Branch (eGB) DPADM - UN, Vincenzo Aquaro menyatakan adanya kebutuhan pengukuran e-Government yang cukup fleksibel dan luwes untuk merespon lingkungan selalu berubah. Sekali kita dapat membentuk pengukuran semacam ini, maka kita dapat memiliki sensitifitas yang jauh lebih baik pada bagaimana pemerintah-pemerintah merespon tantangan-tantangan teknologi yang kita bicaraka diatas.


(Martin Simamora |
Tanya Gupta  | http://blogs.worldbank.org)

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget