Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Rabu, 26 Mei 2010

Yunani Berantas Politisi Yang Korup Untuk Pulihkan Kepercayaan Publik & Internasional

Pemerintah Yunani baru-baru ini telah berjanji untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh para politisi untuk memulihkan kepercayaan publik , namun pemerintah akan melakukannya secara cermat agar tidak menimbulkan instabilitas politik sebuah kondisi yang sangat tidak dikehendaki. Pemerintahan dan politisi yang bersih dari korupsi akan menjamin penggunaan bantuan finansial ungkap finanznachrichten.de (15/5), bila tidak maka Eropa akan tertimpa prahara yang tak terbayangkan.

Pemerintahan Yunani yang dipimpin Perdana Menteri George Papandreou akhirnya melanjutkan komitmennya memerangi korupsi hingga ke level yang paling krusial, yaitu korupsi yang dilakukan oleh para politisi sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan rakyatnya ditengah kebijakan pengetatan pengeluaran negara yang memicu demonstrasi dan kerusuhan sporadis. Yunani harus mampu menjamin dirinya sendiri dapat mengelola bantuan tersebut secara tepat oleh pemerintahan yang kredibel yang bebas dari pengaruh korupsi (kepentingan kelompok tertentu).


Sebelumnya George mengajak seluruh rakyatnya agar bersedia melalui tahapan yang berat untuk memulihkan negara ini dari jurang utang yang menciptakan krisis ekonomi hebat bagi negeri para dewa ini, tentu saja pemerintah harus membangun kepercayaan publik yang telah jatuh, dan komitmen perdana menteri kali ini adalah memberantas korupsi di kalangan politisi.

Target pemerintah untuk membersihkan negeranya dari praktik korupsi tak hanya untuk membangun kepercayaan domestik tetapi juga kepada zona Euro dan IMF yang telah menggelontorkan paket finansial £40 miliar untuk menolong kekacauan ekonomi Yunani yang dampaknya telah menular luas dalam derajat yang berbeda-beda.

Yunani masih terus dilanda berbagai protes yang dilakukan oleh rakyatnya yang menentang berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkecil defisit anggaran negara. Tuntutan utama para pemrotes : meminta pemerintah untuk memberantas habis para politisi yang korup, penyebab utama kekacauan manajemen ekonomi Yunani.

Sebenarnya tuntutan yang disuarakan oleh pemrotes sama dengan apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah yaitu memberantas praktik dan pelaku korupsi di tingkat politik dan sosial, sehingga apa yang dikehendaki rakyat dan pemerintah adalah sebangun dan jelas, ungkap Juru bicara pemerintah Yunani, George Petalotis, dikutip Plaza eGov dari finanznachrichten.de.

Selama beberapa dekade Yunani telah memberikan "toleransi" endemik korupsi dan gratifikasi politik, namun krisis utang kali ini telah memaksa pemerintah untuk menjalankan paket kebijakan ekonomi ketat agar dapat menerima bailout sebesar 110 miliar euro atau USD140 miliar. Pemerintah Yunani kini melakukan pengetatan pengeluaran negara dengan melakukan pemotongan gaji dan menaikan pajak.

Rakyat Yunani menyambut kebijakan pemerintah dengan penentangan yang keras dan perkembangannya sangat diperhatikan oleh investor, sebuah hal yang sangat kontra produktif dan memberatkan pemerintah Yunani sebab kini harus melakukan dua tugas berat sekaligus ; memberantas korupsi di level politik dan sosial dan memenangkan hati rakyat agar kebijakan ekonomi ketat didukung oleh rakyat, disamping terus berjuang keras memulihkan perekonomiannya yang berada di ambang kebangkrutan.

Pemulihan Kredibilitas pemerintahan Yunani dimata publiknya sendiri dan internasional kini berada di fase yang mengerikan sehingga sangat wajar jika perdana menteri membidik para koruptor agar kepercayaan domestik dan internasional dapat segera pulih. Kanselir Jerman Angela Merkel adalah salah satu pemimpin negara EU yang sangat ketat menilai setiap upaya yang dilakukan pemerintah Yunani dalam memulihkan kredibilitasnya, bahkan tak memperdulikan betapa Yunani sangat membutuhkan bail out dengan segera! Angela menghendaki Yunani terlebih dulu menyampaikan rencana "Pengurangan Defisit yang Kredibel dan Berkesinambungan". Yunani mengalami defisit anggaran sebesar 300 miliar euro.



(Martin Simamora |finanznachrichten.de | dailymail.co.uk)

Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget