Editor : Martin Simamora, S.IP |Martin Simamora Press

Senin, 05 April 2010

Kongres Amerika Serikat Bangun Kaukus Keterbukaan Pemerintah Perangi Korupsi


Partai Demokrat dan Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat atau Kongres pada Kamis (18/3/2010) lalu mengumumkan pembentukan kaukus kongres yang akan mendorong pembentukan undang-undang baru yang akan membuat informasi pemerintah federal lebih terakses melalui internet secara gratis dan edukasi berbagai inisiatif Pemerintahan Terbuka atau Open Government.

"Kaukus yang berbasis partisipasi dua partai ini akan membawa perubahan yang nyata pada bagaimana pemerintahan Amerika Serikat terselenggara," ujar seorang anggota kongres asal Partai Republik, Darrell Issa, salah seorang dari 19 anggota penting dalam House Oversight and Government Reform Committee.

"Kita perlu bekerjasama jika kita hendak memberikan jaminan kepada pembayar pajak bahwa mereka telah melakukan pengeluaran yang tidak sia-sia dan para pembuat undang-undang bekerja dengan serius dan efektif, ujar anggota kaukus lainnya dari Partai Republik Mike Quigley.


Kaukus akan bekerja dengan memberikan edukasi kepada seluruh kelompok dan masyarakat, melegislasi berbagai kebijakan baru dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang ada. Proritas kerja Kaukus pada kebijakan presiden mengenai Pemerintahan Terbuka, yang menuntut semua instansi pemerintah semakin terbuka dengan mempublikasikan dokumen-dokumennya secara online. Para pembuat hukum dari kedua partai juga sedang berupaya mewajibkan semua informasi publik tersaji online sebagai sebuah standar.




"Aktivitas pemerintah berbasiskan pada sumber-sumber publik yang real time kini sudah dapat dilakukan," demikian ungkap sebuah surat tertanggal 10 Maret 2010 yang ditandatangani oleh pendatangan kaukus, dikutip Plaza eGov dari NextGov (24/3/2010) yang juga mengundang rekan-rekan parlemen lainnya untuk bergabung." Jika kebijakan-kebijakan yang tepat dan standar-standar data telah tertata dengan benar, maka seluruh rakyat Amerika Serikat dapat melacak setiap dolar yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyelidiki capaian-capaian yang telah diraih dan kinerja setiap program pemerintah pusat dan melakukan pencarian jutaan formulir dan dokumentasi hanya dengan satu ketukan pada papan ketik.


Surat itu juga mengkritisi semua instansi dan kongres yang gagal menyelenggarakan publikasi dokumentasi secara online, termasuk informasi legislasi yang sedang berlangsung, peraturan-peraturan, anggaran dan hasil anggaran. Tercatat semakin bertambah anggota parlemen yang tertarik untuk bergabung kedalam kaukus ini

Berikut ini adalah pokok-pokok yang hendak diperjuangkan oleh kaukus Keterbukaan Pemerintah :



1. Semua warga Amerika Serikat memiliki hak publik untuk mengakses semua informasi pemerintah. Semua informasi pemerintah federal, tentunya dengan sejumlah pengecualian yang terdefiniskan dengan baik, seharusnya dapat diakses secara online dan bebas.

2. Semua rakyat Amerika Serikat memiliki hak untuk menyelidiki informasi pemerintah. Informasi pemerintah federal seharusnya dipublikasikan dalam format asli, dan dapat di-download, dalam hal ini pemerintah seharusnya secara konsiten mengadopsi standar-standar data sehingga beragam formulir dan dokumen si berbagai informasi dan dicari dalam waktu bersamaan. Seluruh dokumen harus dipublikasikan pada alamat-alamat web permanen.

3. Masyarakat Amerika Serikat berhak melakukan akses interaktif dengan lembaga-lembaga hukum federal, perundang-undangan dan peraturan-peraturan. Seluruh undang-undang federal, regulasi dan peraturan-peraturan harus dipublikasikan secara online dalam format yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mencari, memilih dan men-download sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara elektronik dalam pembuatan undang-undang, regulasi dan berbagai ketetapan.

4. Masayarakat Amerikas Serikat memiliki hak untuk melacak semua pengeluaran pemerintah pusat dan meneliti anggaran pemerintah pusat. Data yang menyajikan bagaimana uang penerimaan pajak digunakan, dan pengeluaran anggaran pemerintah pusat seharusnya dapa dicari dengan mudah secara elektronik.

5. Rakyat Amerika Serikat memiliki hak mengajukan tuntutan, standar-standar transparansi kinerja di semua instansi pemerintah pusat. Semua instansi pemerinath ousat harus dapat melacak seluaruh sasaran dan pencapaian dengan menggunakan format yang memungkinkan pencarian, pemilihan dan pengunduhan atau download secara elektronik, sehingga data pengeluaran dapat dikaitkan dengan kinerja.

6. Warga Amerika Serikat memiliki hak untuk memiliki pandangan yang bersifat sangat kritis dan independen. Semua Inspektorat Jenderal pada semua instansi pemerintah pusat seharusnya dalam posisi yang independen dan aktif, dan secara teratur melakukan evaluasi pelaksanaan transparansi di lingkungan pemerintah. Transparansi dengan mengungkapkan kepada publik; kontraktor-kontraktor pemerintah pusat hibah, demikian juga bank dan perusahaan-perusahaan harus melakukan publikasi publik dalam berbagai format yang memungkinkan masyarakat secara mudah mencari, memilih dan mengunduh atau men-download. Masyarakat harus diberdayakan untuk menyelidiki keterbukaan informasi dan berkolaborasi mengungkap korupsi, penyimpangan dan penyalah gunaan.

7. Kita harus mengintitusionalkan sebuah budaya keterbukaan pemerintah, dengan mengubah situasi pemerintah saat ini yang cenderung tertutup menjadi pemerintah yang mengedepankan keterbukaan, sebuah pergeseran budaya harus dilakukan. Melalui edukasi dan penjangkauan, Kongres atau Dewan Perwakilan Rakyat harus berjuang mendorong para pembuat keputusan di semua cabang pemerintah pusat untuk memilih Keterbukaan dan meninggalkan ketertutupan.


(Martin Simamora)




Tidak ada komentar:

Corruption Perceptions Index 2018

Why China is building islands in the South China Sea

INDONESIA NEW CAPITAL CITY

World Economic Forum : Smart Grids Explained

Berita Terbaru


Get Widget