CIO Pemerintah Malaysia telah mengedepankan ICT sebagai sebuah "Key enabler" untuk mewujudkan misi pemerintah yang diusung oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara maju pada tahun 2020 kelak.
Perdana Menteri mengungkapkan hal itu dalam FutureGov Forum Malaysia di Kuala Lumpur pada Selasa (23/2) lalu. Dr Nor Aliah Zahri CIO Malaysia dan Deputi Direktur Umum Malaysian Administration Modernisation & Planning Unit (MAMPU) menyatakan bahwa target 2020 adalah target yang logis untuk dicapai.
"Kami mengakui ada banyak tantangan signifikan, tetapi kami melihat perubahan positif seiring dengan transformasi yang dilakukan Malaysia secara berkesinmabungan untuk menjadi negara dengan ekonomi yang "information-centered", berfokus pada; inovasi, nilai dan ketrampilan tinggi.
Malaysia pun memiliki National Broadband Plan yang bertujuan membawa internet broadband ke dalam rumah-rumah yang akan meningkatkan penetrasi internet dari 26 persen menjadi 50 persen yang diharapkan tercapai diakhir tahun 2010 ini.
National Broadband Plan memainkan peran penting untuk mengkoneksi 23 juta jiwa , ungkap Aliah, dan bila terpenuhi maka GDP Malaysia yang saat ini mengalami perlambatan selama krisis ekonomi global, diharapkan meningkat hingga 1.2 persen.
Rencana jangka panjang atau Roadmap Plan pemerintah, telah diperkenalkan tahun ini untuk memperbaiki semua layanan pemerintah, yang akan memastikan visi 2020 tetap pada jalurnya." Ini adalah rencana yang berani dan sama sekali baru untuk setiap kementerian, untuk memastikan setiap warga masyarakat menikmati semua buah yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi negara, ujar Dr Aliah.
Rencana jangka panjang atau Roadmap Plan pemerintah, telah diperkenalkan tahun ini untuk memperbaiki semua layanan pemerintah, yang akan memastikan visi 2020 tetap pada jalurnya." Ini adalah rencana yang berani dan sama sekali baru untuk setiap kementerian, untuk memastikan setiap warga masyarakat menikmati semua buah yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi negara, ujar Dr Aliah.
Salah satu bagian Roadmap adalah "Connected Government", sebuah inisiatif yang telah diluncurkan sejak 2007 untuk memacu penyebaran informasi (information Sharing), integrasi dan interoperabilitas di antarainstansi pemerintah, serta memperkuat, menyatukan semua infrastruktur ICT."Kami ingin bergerak menuju interkasi yang "Zero face-to face" atau sebuah interkasi yang sama sekali tak mengharuskan adanya tatap muka, semua dapat dilakukan via teknologi informasi dan komunikasi.
Pemerintah Malaysia pun memiliki strategi lainnya yang telah berlangsung dengan fokus pada sejumlah proyek yang memiliki dampak yang tinggi yang mampu memberikan hasil-hasil yang dapat segera dirasakan. Salah satunya yang sangat sukses adalah MySMS yang menyajikan kepada semua warga Malaysia satu nomor: 15888 untuk menyampaikan berbagai keluhan atau permohonan melalui teks dan juga untuk menerima berbagai kabar tetantang berbagai pelayanan publik baru. Kini MySMS telah digunakan oleh 1,4 juta orang.
Hampir sama dengan MySMS, Malaysia pun memiliki MyID yang memungkinkan seluruh warga Malaysia menggunakan NIK atau SIN tunggal yang berguna saat berinteraksi dengan semua instansi pemerintah. MyID diluncurkan pada Januari 2010 lalu, dan telah dimanfaatkan oleh 760 layanan hingga saat ini.
Secara keseluruhan, kemajuan yang diraih oleh seluruh proyek sektor publik akan terpantau secara ketat dengan cara memberi apresiasi kepada semua instansi yang berkinerja tinggi dengan membubuhkan "Public Sector Trust Mark", yang akan menjadi indikator tingkat transparansi kepada semua masyarakat umum dan bisnis.
"Jika semua inisiatif dijalankan dengan sepenuh hati maka Pemerintah Malaysia boleh berharap negara ini akan maju dengan cara yang lebih sistematis dalam budaya yang menjunjung kemaksimalan (excellence).Sektor publik Malaysia akan terus melanjutkan transformasu untuk mencapai kinerja pelayanan unggul yang ditargetkan tercapai pada 2020, Tetapi kami masih harus merubah cara PNS melayani masyarakat. E-Government Malaysia kini melaju dengan baik, dan seharusnya menjadi bagian yang integrasl dengan misi yang lebih luas lagi yaitu melakukan agenda transformasi.
Malaysia berdasarkan survei PBB 2010 implementasi e-Government berada di peringkat ke-32, naik dua kelas jika dibandingkan dengan tahun 2008 lalu. Malaysia ada di posisi ke-5 untuk kawasan Asia dibelakang; Jepang, Bahrain, Singapura dan Korea Selatan.
(FutureGov | Martin Simamora)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar